XLSmart Tanggapi Evaluasi Komdigi Soal Perlindungan Sisa Kuota Internet

XLSmart memberikan tanggapan atas hasil evaluasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengenai pelaksanaan aturan perlindungan sisa kuota internet bagi para pelanggan, sebagaimana dilansir dari Detik iNET.

Pemerintah menilai mekanisme perlindungan sisa kuota oleh para operator seluler belum berjalan optimal. Hasil laporan bulan pertama menunjukkan beberapa paket non-rollover masih hanya mengandalkan pemberitahuan notifikasi saat masa berlaku kuota hampir habis.

Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi Denny Setiawan menyatakan bahwa perlindungan kuota memerlukan langkah substantif agar masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi penuh dari paket yang sudah dibeli.

Menanggapi penilaian tersebut, pihak XLSmart menyatakan apresiasinya terhadap langkah evaluasi yang dilakukan oleh kementerian.

"Kami mengapresiasi hal tersebut. Namun demikian, kami menyampaikan bahwa poin-poin sebagaimana putusan MK dan SE Komdigi adalah opsi-opsi yang dapat dipilih untuk diimplementasikan," kata Group Head Corporate Communication & Sustainability XLSmart Reza Mirza.

Pihak penyedia layanan seluler ini terus berupaya membenahi serta menyesuaikan skema perlindungan sisa data agar sejalan dengan pola pemakaian pengguna.

"XLSmart sudah dan akan terus meningkatkan hal tersebut untuk meningkatkan pengalaman pelanggan lainnya secara berkesinambungan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan," ujarnya.

Berdasarkan data laporan resmi ke Komdigi, XLSmart telah menerapkan sistem akumulasi kuota atau rollover pada 92 dari total 101 paket layanan yang terdaftar, sementara sembilan paket lainnya masih memakai sistem notifikasi.

Kebijakan ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 tanggal 23 Juli 2026. MK mengharuskan operator menyediakan pilihan agar sisa kuota tetap aktif tanpa beban biaya tambahan, melalui akumulasi, perpanjangan masa aktif, kompensasi, hingga pengembalian dana.

Aturan tersebut diperkuat oleh Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026 yang terbit pada 26 Agustus 2026. Pemerintah menetapkan batas waktu penyampaian laporan pertama operator pada 28 September 2026 yang wajib diperbarui secara berkala setiap bulan.

"Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan," kata Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi Denny Setiawan dalam konferensi pers di Kantor Komdigi, Jakarta, Sabtu (3/10).