Xi Jinping Perketat Kampanye Antikorupsi di China

BEIJING — Kampanye antikorupsi yang dijalankan Presiden China Xi Jinping menjadi sorotan dalam pleno penting Partai Komunis China (CCP) yang dimulai pada Senin (26/10/2026). Pertemuan tersebut membahas disiplin internal dan loyalitas politik, seiring penyelidikan terhadap pejabat yang terus berlangsung sejak Xi berkuasa pada 2012. Menurut data otoritas disiplin China, lebih dari 1 juta orang menjadi sasaran penyelidikan pada tahun lalu.

Jumlah itu mencakup lebih dari 100 pejabat setingkat menteri, gubernur provinsi, atau lebih tinggi. Media pemerintah China menyebut pleno kelima diperkirakan berfokus pada "persoalan-persoalan utama dalam memajukan tata kelola mandiri partai secara menyeluruh dan ketat". Dalam konteks internal CCP, istilah tata kelola tersebut berkaitan dengan disiplin partai, kesetiaan politik, dan pemberantasan korupsi.

Meluasnya penyelidikan memunculkan pertanyaan mengenai batas antara penindakan korupsi dan pengawasan terhadap loyalitas politik. Tingginya jumlah perkara yang berujung pada vonis bersalah turut menjadi perhatian dalam menilai apakah penindakan tersebut semata-mata menyasar pelanggaran korupsi atau juga lawan politik penguasa.

Kerry Brown, direktur Lau China Institute di King's College London, menilai bahwa dalam pandangan politik Xi, korupsi dan ketidaksetiaan kepada partai berkaitan erat. Penegakan disiplin dan loyalitas menjadi bagian penting dari cara kepemimpinan Xi memandang tata kelola internal. "Jika Anda korup, berarti Anda tidak loyal secara politik. Jika Anda loyal secara politik, berarti Anda tidak korup," ujar Kerry Brown, seperti dikutip The Guardian.

Brown juga menjelaskan bahwa konsep korupsi dalam sistem CCP tidak terbatas pada keuntungan materi. Menurut dia, persoalan tersebut turut mencakup dimensi ideologis dan kesetiaan terhadap kekuasaan partai. "Korupsi bukan hanya menyangkut hal-hal material", tetapi juga mencakup "korupsi spiritual", yang di antaranya berarti ketidakloyalan politik.

Sejumlah analis menilai keberlanjutan kampanye antikorupsi berkaitan dengan karakter sistem politik China yang otoriter, terpusat, dan hierarkis. Dalam sistem tersebut, korupsi dipandang bukan hanya sebagai penyimpangan individual, melainkan juga persoalan yang terkait dengan struktur kekuasaan dan birokrasi. Partai Komunis China mengelola birokrasi luas yang mengatur sekitar 1,4 miliar penduduk. Penegakan disiplin dan loyalitas tetap menjadi agenda utama ketika para pejabat partai berkumpul dalam pleno kelima.