KPK Temukan 52 Persen Sekolah Maklumi Pemberian Bingkisan

Praktik pemberian bingkisan kepada guru masih dianggap wajar di banyak sekolah di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa 52 persen satuan pendidikan memiliki pandangan tersebut dalam hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026, sebagaimana dilansir dari Medcom. KPK menilai kebiasaan ini berisiko memicu konflik kepentingan dan perlakuan tidak adil terhadap siswa.

Dalam laporan yang sama, Indeks Integritas Pendidikan Indonesia 2026 mencapai 73,30 dan masuk kategori adaptif. Meski demikian, hasil survei tersebut menunjukkan sejumlah persoalan dalam budaya integritas di lingkungan pendidikan masih perlu mendapat perhatian. Menurut hasil SPI Pendidikan 2026 yang dipublikasikan KPK, sebanyak 95 persen satuan pendidikan melaporkan adanya kebiasaan memberikan bingkisan kepada tenaga pendidik pada waktu tertentu.

Temuan ini menggambarkan luasnya praktik tersebut dalam lingkungan sekolah.

Survei itu juga mencatat 23 persen satuan pendidikan melihat adanya perlakuan khusus dari tenaga pendidik terhadap peserta didik tertentu. Selain itu, 43 persen satuan pendidikan menyatakan orang tua siswa bersedia melakukan berbagai cara, termasuk mengabaikan aturan, agar persoalan dapat segera diselesaikan.

KPK merekomendasikan larangan tegas terhadap pemberian bingkisan untuk mencegah konflik kepentingan dan perilaku pilih kasih. Lembaga antirasuah tersebut menilai praktik yang dianggap lumrah dapat memengaruhi keadilan serta hubungan antara tenaga pendidik dan peserta didik. SPI Pendidikan dilaksanakan setiap dua tahun untuk mengukur integritas dalam pengelolaan pendidikan. Menurut penjelasan KPK, penilaian mencakup tiga aspek utama, yakni sikap dan perilaku siswa, suasana lingkungan sekolah, serta tata kelola satuan pendidikan.

KPK juga mengingatkan pentingnya menanamkan kejujuran dan nilai antikorupsi sejak usia sekolah. Pembiaran terhadap pelanggaran kecil dinilai dapat membentuk kebiasaan untuk memaklumi tindakan tidak jujur ketika seseorang beranjak dewasa. Dalam penjelasan mengenai perilaku koruptif, KPK menyoroti tindakan sehari-hari yang kerap dianggap biasa meskipun melanggar aturan. Contohnya meliputi pembayaran uang pelicin agar urusan dipermudah, titip absen, membiarkan orang lain melanggar ketentuan, dan mencontek.

Menurut KPK, tindakan semacam itu dapat luput dari perhatian karena dilakukan dalam skala kecil atau dianggap sebagai kebiasaan umum. Karena itu, hasil SPI Pendidikan 2026 menempatkan praktik pemberian bingkisan, perlakuan khusus, dan pengabaian aturan sebagai persoalan integritas yang perlu dibenahi di lingkungan pendidikan.