Xi Jinping Pecat 33 Pejabat Partai Komunis China

Perombakan besar-besaran di tubuh pemerintahan dan militer China kembali terjadi setelah Xi Jinping memimpin sidang pleno kelima Partai Komunis China (PKC) di Beijing pada 26-29 Oktober 2026. Sebanyak 33 pejabat resmi dikeluarkan dari partai dalam kampanye pemberantasan korupsi yang semakin memperketat pengawasan internal.

Reuters, sebagaimana dilansir CNN Indonesia, melaporkan bahwa daftar pejabat yang disingkirkan mencakup mantan anggota Politbiro Ma Xingrui dan Zhang Youxia. Mantan diplomat senior Liu Jianchao serta eks Menteri Perindustrian Jin Zhuanglong juga termasuk dalam daftar tersebut.

Jumlah 33 pejabat itu menjadi angka pemecatan terbesar sepanjang sejarah modern PKC. Operasi tersebut sekaligus memperlihatkan besarnya dampak kampanye antikorupsi yang dijalankan Xi sejak mengambil alih kepemimpinan partai pada 2012.

Sidang pleno kali ini juga mencatat tingkat kehadiran yang sangat rendah. Menurut laporan CNN Indonesia, hanya 276 anggota menghadiri pertemuan, jauh di bawah 376 anggota yang ditunjuk pada 2022.

Metro TV melaporkan bahwa delapan kursi anggota Komite Sentral sudah kosong sebelum pertemuan dimulai. Jumlah kehadiran tersebut menjadi yang terendah sejak mantan pemimpin China Mao Zedong meninggal dunia pada 1976.

Dalam sidang yang berakhir pada Kamis, 29 Oktober 2026, para pejabat senior PKC menyepakati kebijakan baru untuk memperkuat pengawasan internal dan menekan praktik korupsi di lingkungan partai.

Keputusan tersebut mengusung agenda:

"Memajukan tata kelola partai secara menyeluruh dan ketat," demikian rumusan kebijakan yang dilaporkan kantor berita Xinhua.

Selain agenda pengawasan, pertemuan tersebut juga menghasilkan perubahan dalam susunan kepemimpinan. Zhang Shengmin, kepala badan antikorupsi yang menjabat sebagai wakil ketua Komisi Militer Pusat (CMC), memperoleh promosi menjadi anggota Politbiro.

Metro TV melaporkan bahwa pengangkatan Zhang membuat jumlah anggota Politbiro meningkat menjadi 22 orang. Posisi tersebut menempatkannya dalam lingkaran pengambilan keputusan tertinggi di China.

Xi Jinping menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama sejak memimpin PKC pada 2012. Kampanye selama 14 tahun itu telah menyingkirkan ribuan pejabat, termasuk puluhan anggota Komite Sentral.

Dalam pernyataan kepada pimpinan partai pada 2012, Xi memperingatkan bahwa praktik korupsi dapat mengancam keberlangsungan pemerintahan dan organisasi politik yang dipimpinnya.

"Pada akhirnya akan menyebabkan keruntuhan total partai dan negara," demikian peringatan Xi mengenai dampak korupsi yang dibiarkan berkembang tanpa kendali.

Dalam pertemuan terbaru, Xi kembali menyerukan kepada anggota partai dan militer untuk melakukan pembenahan internal. CNN Indonesia melaporkan bahwa ia menggunakan istilah:

"Virus," demikian istilah Xi untuk menggambarkan unsur-unsur yang dianggap merusak kesehatan organisasi partai.

Militer menjadi salah satu institusi yang paling terdampak kebijakan tersebut. Zhang Youxia, jenderal berpangkat tertinggi di China saat itu, dicopot dari jabatannya pada Agustus setelah menjalani penyelidikan korupsi selama beberapa bulan, sebagaimana dilaporkan Metro TV.

Di tengah perubahan kepemimpinan tersebut, laporan resmi sidang pleno tidak menyebut Xi dengan gelar "Pemimpin Rakyat". Gelar itu dipandang sebagai penanda peningkatan kedudukan politiknya apabila digunakan secara resmi.

Sidang pleno kelima berlangsung menjelang kongres besar PKC yang dijadwalkan pada 2027. Xi, yang berusia 73 tahun, diperkirakan akan mengamankan masa jabatan keempat sekaligus mengawasi perombakan jajaran kepemimpinan partai.