UU PFII Perketat Pengawasan untuk Cegah Penghindaran Pajak

Penerapan pengawasan ketat menjadi salah satu aspek penting dalam operasional Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Kawasan ini dirancang untuk menarik modal internasional, tetapi tetap dilengkapi aturan guna mencegah penghindaran pajak dan pencucian uang, dilansir dari Nasional. Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia.

Regulasi ini mengatur berbagai mekanisme pengamanan agar pemberian insentif fiskal dan fasilitas khusus tidak mengurangi kepatuhan terhadap standar keuangan internasional. Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai potensi penyalahgunaan PFII melalui arbitrase regulasi (regulatory arbitrage) maupun pembentukan surga penghindaran pajak (tax haven) telah diantisipasi dalam undang-undang tersebut.

Menurut Rahma, pelaku usaha yang beroperasi di kawasan itu tidak memperoleh kebebasan tanpa batas. Mereka tetap diwajibkan mengikuti ketentuan internasional mengenai anti-pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, serta pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APU-PPT-PPPSPM).

Salah satu persyaratan utamanya menyangkut keterbukaan informasi mengenai pihak yang menjadi pemilik manfaat akhir suatu entitas. Ketentuan ini berlaku bagi berbagai instrumen, termasuk special purpose vehicle (SPV) dan trust. Rahma menjelaskan kewajiban tersebut sebagai berikut:

"Setiap entitas seperti special purpose vehicle (SPV) dan trust diwajibkan membuka keterbukaan kepemilikan manfaat akhir atau beneficial ownership yang transparan," ujar Rahma kepada Kontan, Jumat (30/10/2026). Keterbukaan beneficial ownership diperlukan untuk mengidentifikasi pihak yang sebenarnya mengendalikan atau memperoleh manfaat dari suatu entitas. Dengan mekanisme tersebut, penggunaan perusahaan cangkang (shell company) untuk menyembunyikan aset ilegal maupun menghindari kewajiban pajak dapat ditekan.

Selain transparansi kepemilikan, integritas sistem keuangan PFII juga ditopang oleh pertukaran informasi otomatis atau automatic exchange of information (AEoI). Kepatuhan terhadap standar Financial Action Task Force (FATF) turut menjadi bagian dari sistem pengamanan tersebut. Pengawasan operasional sektor keuangan akan dijalankan oleh Lembaga Pengawas Sektor Jasa Keuangan (LPJK) PFII.

Lembaga ini berkoordinasi dengan kerangka pengawasan makroprudensial nasional untuk memastikan aktivitas keuangan tetap berada dalam pengawasan. Aspek lain yang menjadi perhatian adalah kewajiban substansi ekonomi atau economic substance requirements. Persyaratan ini memastikan keberadaan SPV dan trust didukung aktivitas bisnis yang benar-benar berjalan, bukan sekadar pendirian entitas di atas kertas.

Melalui ketentuan tersebut, perusahaan yang beroperasi di PFII diharapkan tidak menjadikan kawasan ini sebagai sarana penghindaran pajak. Praktik treaty shopping dan base erosion and profit shifting (BEPS) juga menjadi sasaran pencegahan.

PFII Memiliki Pembatasan terhadap Penghimpunan Dana

Perlindungan terhadap industri keuangan dalam negeri juga menjadi bagian dari desain regulasi PFII. Salah satu ketentuannya terdapat dalam Pasal 7 UU PFII yang mengatur pembatasan penghimpunan dana masyarakat. Rahma menyoroti larangan bagi pelaku usaha di dalam kawasan tersebut untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat yang berada di wilayah Indonesia.

Ketentuan ini memiliki pengecualian sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Pembatasan tersebut berfungsi sebagai pemisah antara aktivitas keuangan internasional dan penghimpunan dana masyarakat dalam negeri. Dengan demikian, PFII diharapkan lebih berorientasi pada penarikan likuiditas global serta mobilisasi pembiayaan internasional.

Menurut Rahma, ketentuan itu juga diperlukan untuk mencegah aktivitas PFII mengurangi peran perbankan domestik atau memicu pelarian modal (capital flight). Keberadaan kawasan finansial internasional harus tetap memperhatikan perlindungan sistem keuangan nasional.

Insentif Fiskal Harus Memiliki Persyaratan

Pemberian fasilitas perpajakan dan kemudahan khusus di PFII juga perlu disertai penilaian terhadap kontribusi setiap entitas. Rahma menilai insentif tidak semestinya diberikan secara otomatis hanya karena perusahaan menjalankan kegiatan di kawasan tersebut. Persyaratan pemberian fasilitas perlu mempertimbangkan kinerja, manfaat ekonomi, serta keberadaan aktivitas bisnis yang nyata. Salah satu bentuk penilaiannya adalah kewajiban menyediakan kantor fisik dan menjalankan kegiatan operasional secara substansial.

Perusahaan penerima fasilitas juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dengan keahlian tinggi. Selain itu, pengelolaan portofolio proyek strategis nasional dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian insentif. Fasilitas keimigrasian, termasuk golden visa, juga masuk dalam kelompok kemudahan yang perlu diberikan berdasarkan persyaratan tertentu. Rahma menegaskan bahwa kebijakan insentif harus mempertimbangkan kontribusi nyata terhadap perekonomian.

"Fasilitas perpajakan dan kemudahan khusus yang disediakan di PFII tidak serta-merta diobral kepada semua entitas," jelasnya.

PFII Berpotensi Memperkuat Industri Keuangan Domestik

Di luar fungsi pengawasan, keberadaan PFII dinilai memiliki peluang untuk memberikan manfaat langsung terhadap perekonomian Indonesia. Potensi tersebut bergantung pada kemampuan kawasan dalam membangun kepercayaan investor internasional dan menjalankan pengawasan secara efektif.

Salah satu peluangnya adalah menarik kembali aset milik warga negara Indonesia dengan kekayaan tinggi (high-net-worth individuals/HNWI) serta perusahaan besar yang selama ini menyimpan dana di luar negeri. Singapura dan Hong Kong menjadi contoh lokasi penempatan aset yang disebut dalam penjelasan Rahma. Melalui fasilitas family office dan beragam instrumen keuangan global, aset tersebut berpeluang dikelola kembali melalui ekosistem keuangan Indonesia.

Masuknya kembali pengelolaan aset tersebut dapat memperluas kedalaman pasar keuangan domestik (financial deepening). Dengan demikian, PFII berpotensi menjadi salah satu sarana untuk memperkuat aktivitas dan kapasitas industri keuangan nasional.

Potensi lainnya berkaitan dengan pengembangan industri emas melalui aktivitas bullion bank dan perdagangan komoditas emas. Rahma menilai Indonesia belum sepenuhnya mengoptimalkan posisinya sebagai salah satu negara produsen emas dunia dalam perdagangan serta layanan keuangan internasional.

Keberadaan fasilitas perdagangan emas dan lindung nilai (hedging) di PFII diharapkan memperkuat hubungan antara industri pertambangan domestik dan pasar keuangan global. Integrasi tersebut dapat memberikan nilai tambah terhadap rantai pasok emas nasional. Selain sektor emas, PFII berpeluang menarik kehadiran lembaga keuangan internasional dan perusahaan penyedia jasa profesional berskala global. Kelompok usaha yang berpotensi masuk mencakup kantor hukum, akuntan publik, konsultan pajak, serta pengelola aset (asset management).

Masuknya berbagai penyedia jasa tersebut berpotensi memperluas kesempatan kerja bagi tenaga profesional terdidik dengan keahlian tinggi. Aktivitas mereka juga dapat mendorong transfer pengetahuan sekaligus memperkuat kapasitas industri jasa profesional di Indonesia.