Pakar UGM Dorong UU Ketenagakerjaan Lindungi Pekerja Gig

Perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online (ojol), kurir, dan pekerja berbasis pesanan lainnya perlu diperkuat melalui Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. Pakar hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Nabiyla Risfa Izzati, menilai regulasi tersebut perlu menjadi payung hukum bagi beragam bentuk hubungan kerja, seperti dilansir dari Medcom. Menurut Nabiyla, pembahasan mengenai kedudukan pekerja gig dalam regulasi ketenagakerjaan tidak seharusnya berhenti pada penentuan undang-undang yang akan digunakan.

Hal yang lebih mendasar ialah memastikan setiap pekerja memperoleh hak serta perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Perdebatan mengenai pengaturan pekerja gig sebelumnya mencakup usulan pembentukan undang-undang tersendiri. Namun, perlindungan bagi kelompok pekerja tersebut tetap dapat ditempatkan dalam kerangka UU Ketenagakerjaan, dengan kemungkinan adanya ketentuan khusus yang mengakomodasi karakteristik pekerjaan berbasis platform digital.

“UU Ketenagakerjaan seharusnya bisa jadi UU payung untuk beragam jenis hubungan kerja, termasuk di dalamnya hubungan kerja pekerja platform,” ujar Nabiyla dikutip dari laman ugm.ac.id, Selasa, 13 Oktober 2026.

Hubungan kerja berbasis aplikasi memiliki karakteristik yang berbeda dari pekerjaan karyawan pada umumnya. Pekerja gig dapat menerima pesanan melalui platform digital dan mempunyai keleluasaan dalam menentukan waktu kerja, tetapi pelaksanaan pekerjaan mereka juga dipengaruhi oleh mekanisme yang diterapkan perusahaan penyedia aplikasi. Dalam penyusunan kebijakan, kepentingan ekonomi dan keberlangsungan usaha tetap menjadi pertimbangan. Meski demikian, Nabiyla mengingatkan bahwa pertimbangan bisnis tidak boleh mengesampingkan hak mendasar pekerja, termasuk kesempatan memperoleh penghasilan yang layak.

Karakteristik tersebut membuat perlindungan pekerja gig membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi kerja mereka. Fleksibilitas dalam menerima pesanan dan mengatur waktu tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan atas kepastian hak maupun perlindungan ketika menghadapi persoalan selama bekerja.

Transparansi algoritma platform digital

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian ialah mekanisme algoritma dalam aplikasi. Sistem ini menggunakan serangkaian aturan untuk mengolah informasi dan menghasilkan keputusan yang dapat memengaruhi pembagian pesanan, penilaian kinerja, hingga akses pekerja terhadap pekerjaan. Karena keputusan platform dapat berdampak langsung pada aktivitas dan peluang kerja, pekerja perlu memperoleh penjelasan mengenai cara sistem tersebut beroperasi.

Keterbukaan algoritma menjadi bagian penting agar pekerja memahami dasar keputusan yang memengaruhi pekerjaan mereka. Nabiyla menilai ketentuan yang menjamin transparansi sistem aplikasi masih perlu diperkuat. Tanpa keterbukaan yang memadai, pekerja dapat mengalami kesulitan memahami alasan di balik keputusan platform digital yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

Pengaturan mengenai transparansi tersebut merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam membangun perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja platform. Kebijakan yang disusun perlu mempertimbangkan pengaruh sistem digital terhadap hubungan antara pekerja dan perusahaan penyedia aplikasi.

Jaminan sosial membutuhkan tanggung jawab bersama

Selain transparansi algoritma, akses terhadap jaminan sosial menjadi persoalan penting bagi pekerja gig. Selama ini, pekerja yang mendaftarkan diri secara mandiri harus menanggung sendiri biaya kepesertaan, sehingga pendekatan tersebut dinilai belum cukup efektif untuk memastikan perlindungan menjangkau seluruh pekerja. Nabiyla mengusulkan agar pembiayaan jaminan sosial tidak hanya dibebankan kepada pekerja. Perusahaan penyedia platform digital juga perlu mengambil bagian dalam pembiayaan tersebut melalui pembagian tanggung jawab antara kedua pihak. “Cara tersebut dinilai belum cukup efektif untuk memastikan seluruh pekerja memperoleh perlindungan,” kata Nabiyla.

Menurut Nabiyla, keterlibatan perusahaan diperlukan agar manfaat dari aktivitas kerja berbasis platform berjalan seiring dengan kontribusi terhadap perlindungan pekerja.

“Dengan pembagian tanggung jawab tersebut, perusahaan tidak hanya memperoleh manfaat dari pekerjaan yang dilakukan melalui platformnya, tetapi juga ikut mendukung perlindungan kesehatan dan keselamatan pekerja,” tegas Nabiyla. Pembagian tanggung jawab ini dinilai penting karena akses terhadap jaminan sosial tidak semestinya hanya bergantung pada kemampuan finansial dan kesadaran pekerja untuk mendaftar sendiri. Keterlibatan perusahaan dapat memperbesar peluang pekerja mendapatkan perlindungan ketika menghadapi risiko selama menjalankan pekerjaan.

Pekerja perlu dilibatkan dalam penyusunan kebijakan

Perumusan regulasi juga perlu memberikan ruang bagi pekerja gig untuk terlibat secara langsung. Pengalaman mereka dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari menjadi sumber informasi penting untuk mengenali persoalan yang mungkin tidak terlihat dari sudut pandang pemerintah maupun perusahaan. Pelibatan pekerja tidak cukup dilakukan sebagai formalitas dalam proses penyusunan peraturan. Mereka perlu memiliki kesempatan menyampaikan pengalaman, kebutuhan, dan keberatan, serta mendapatkan kepastian bahwa masukan tersebut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Dengan mendengarkan pengalaman pekerja secara langsung, pemerintah dan pembentuk undang-undang dapat merancang ketentuan yang lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pendekatan ini juga memungkinkan kebijakan ketenagakerjaan memperhitungkan kebutuhan perusahaan dan perkembangan industri digital tanpa mengabaikan persoalan yang dihadapi pekerja. Penguatan perlindungan pekerja gig dengan demikian mencakup beberapa aspek yang saling berkaitan, mulai dari kedudukan UU Ketenagakerjaan sebagai payung hukum, keterbukaan algoritma, pembiayaan jaminan sosial bersama, hingga partisipasi pekerja dalam penyusunan regulasi. Seluruh aspek tersebut menjadi perhatian dalam upaya memastikan hak pekerja tetap terlindungi di tengah pola kerja berbasis platform digital.