MA Batalkan Aturan Usia Pensiun 65 Tahun bagi Pekerja

Ketentuan kenaikan usia pensiun pekerja hingga 65 tahun resmi dibatalkan Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 18 P/HUM/2026. Keputusan yang ditetapkan pada 11 Agustus 2026 tersebut membatalkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun dan mendapat sambutan positif dari kalangan buruh.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI), Henry Wardana, menyebut putusan tersebut sebagai kemenangan bagi pekerja yang selama ini memperjuangkan kepastian hak pensiun. Ia menyampaikan tanggapannya kepada awak media di Kabupaten Semarang, Sabtu (31/10/2026).

Henry menjelaskan, MA menyoroti ketidaksesuaian antara usia pensiun yang diterapkan perusahaan dan waktu pencairan manfaat Jaminan Pensiun. Sebelumnya, sejumlah pekerja sudah diberhentikan karena memasuki usia pensiun 55 tahun, tetapi harus menunggu hingga usia 65 tahun untuk mengakses manfaat tersebut.

Menurut Henry, masa tunggu selama satu dekade menimbulkan persoalan serius karena pekerja belum tentu masih hidup ketika mencapai batas usia pencairan.

"Sepuluh tahun pekerja menunggu. Sepuluh tahun belum tentu pekerja itu masih hidup," ujar Henry Wardana.

Atas putusan tersebut, Henry meminta pemerintah segera menyusun aturan pengganti. MA memberikan tenggat waktu 90 hari kepada pemerintah untuk melakukan revisi dan menerbitkan ketentuan baru.

Ia menilai pembatalan pasal tersebut menjadi kesempatan untuk memperbaiki sistem perlindungan pensiun nasional yang selama ini menghadapi persoalan ketidaksesuaian usia berhenti bekerja dan akses manfaat.

"Oleh sebab itu kami meminta kepada pemerintah untuk segera membahas ini. Ini adalah pintu masuk untuk mereformasi sistem jaminan pensiun yang ada di Indonesia," ujar Henry Wardana.

Henry juga memperingatkan kemungkinan kekosongan hukum apabila pemerintah tidak menyelesaikan aturan pengganti hingga Desember 2026. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan pengajuan klaim kepada BPJS ketika peserta berhenti bekerja.

Menurut dia, lonjakan pengajuan klaim secara bersamaan dapat menyulitkan badan penyelenggara jaminan sosial dalam memenuhi kewajibannya.

"Kalau terjadi kekosongan hukum, maka setiap orang yang mengikuti program jaminan pensiun ini bisa mengajukan klaim kepada BPJS di saat dia berhenti bekerja. BPJS akan kesulitan karena akan banyak orang yang klaim, sehingga akhirnya bisa jadi akan terjadi semacam lonjakan klaim di lapangan," ujar Henry Wardana.

Selain persoalan usia pensiun, Henry menyoroti besaran iuran Jaminan Pensiun yang saat ini mencapai 3 persen dari dasar upah. Komposisinya terdiri atas 1 persen yang dibayarkan pekerja dan 2 persen dari pemberi kerja.

Ia membandingkan besaran tersebut dengan sejumlah negara lain yang menerapkan iuran pensiun sebesar 8 persen, 15 persen, bahkan 20 persen.

"Kita tahu bahwa di negara-negara lain jaminan pensiun itu sudah bergerak angkanya. Tidak hanya 3 persen, ada yang 8 persen, ada yang 15 persen, bahkan 20 persen. Kami ingin nantinya aturan yang dibuat ini betul-betul bisa memberikan keamanan bagi pekerja setelah mereka selesai bekerja purnatugas," jelas Henry Wardana.

FSP RTMM-SPSI memiliki 240 ribu anggota yang tersebar di 15 provinsi. Organisasi tersebut menegaskan bahwa pembatalan Pasal 15 tidak otomatis membuat seluruh pekerja dapat menerima manfaat pensiun pada usia 55 tahun karena hak peserta tetap bergantung pada persyaratan masa iur dan jenis manfaat.

Henry menekankan bahwa pengaturan masa transisi dan mekanisme pelayanan klaim harus memperoleh kepastian dalam regulasi pengganti.

"Kami tidak hanya memperjuangkan hak pensiun pekerja hari ini. Kami memperjuangkan sistem jaminan pensiun yang lebih adil bagi generasi pekerja Indonesia di masa depan," tandas Henry Wardana.

Kuasa Hukum Pemohon, Hartono, S.H., M.H., juga meminta pemerintah segera memberikan penjelasan mengenai ketentuan baru agar pelaksanaan putusan MA tidak menimbulkan ketidakpastian bagi peserta program Jaminan Pensiun.

Ia menyoroti tiga hal yang perlu diatur, yakni ketentuan pengganti, perlakuan selama masa transisi, dan pedoman pelayanan klaim.

"Justru karena itu, pemerintah perlu segera menjelaskan pengaturan pengganti, perlakuan masa transisi, serta pedoman pelayanan klaim agar tidak timbul ketidakpastian baru," ujar Hartono.

Dalam penyusunan regulasi baru, FSP RTMM-SPSI juga mendorong keterlibatan pekerja melalui partisipasi bermakna. Dorongan tersebut sejalan dengan pandangan Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Ali Rido, S.H., M.H.

Dalam materi eksaminasi hukum pada 22 Oktober 2026, Ali Rido menilai organisasi pemohon dan pekerja yang terdampak perlu mendapatkan ruang partisipasi yang layak. Ia juga mengingatkan bahwa ketentuan yang telah dibatalkan melalui putusan uji materiil tidak semestinya tetap diperlakukan sebagai aturan yang berlaku.

Ali Rido turut mengacu pada prinsip partisipasi bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Keterlibatan pekerja dinilai penting agar regulasi pengganti dapat dilaksanakan dan tidak mengulangi persoalan yang telah diputus pengadilan.