Kemenkop Usulkan Pembayaran Gaji PNS Lewat Koperasi

Rencana penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui koperasi masih menunggu keputusan pemerintah setelah Kementerian Koperasi mengajukan usulan kepada Kementerian Keuangan. Dilansir dari Medcom, gagasan tersebut ditujukan untuk memperluas akses layanan keuangan melalui koperasi tanpa menghilangkan peran perbankan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa usulan itu telah diajukan kepada Kementerian Keuangan pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Namun, pemerintah belum menetapkan mekanisme pelaksanaan maupun menjelaskan kebutuhan anggaran untuk merealisasikan rencana tersebut. Hingga informasi ini disampaikan, pembayaran gaji PNS melalui koperasi belum menjadi kebijakan resmi. Artinya, pegawai negeri masih perlu mengikuti mekanisme penyaluran gaji yang berlaku, sementara pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan koperasi masih menunggu kepastian dari pemerintah.

Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi mengenai perluasan jalur pembayaran gaji dan pensiun melalui koperasi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa usulan yang diajukan belum dapat dianggap sebagai aturan yang sudah berlaku.

Rencana ini berkaitan dengan upaya memperluas fungsi koperasi sebagai penyedia layanan keuangan. Dalam usulan tersebut, koperasi berpotensi menjadi alternatif layanan bagi pegawai negeri dan pensiunan, tetapi cakupan penerapannya belum ditentukan.

Aturan yang Saat Ini Mengatur Penyaluran Gaji PNS

Penyaluran gaji PNS masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.05/2016. Regulasi tersebut mengatur penyaluran gaji melalui rekening pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada bank umum secara terpusat.

Ketentuan itu menjadi dasar mekanisme pembayaran gaji melalui rekening pada bank umum. Karena itu, rencana pelibatan koperasi memerlukan kejelasan mengenai dasar hukum dan tata cara pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Pengajuan kepada Kementerian Keuangan belum dengan sendirinya mengubah aturan yang berlaku. Pelaksanaan skema baru tetap memerlukan keputusan resmi serta penjelasan mengenai mekanisme penyaluran yang akan digunakan.

Apakah Koperasi Akan Menggantikan Peran Bank?

Gagasan pembayaran gaji melalui koperasi tidak diarahkan untuk menggeser kedudukan perbankan. Perluasan akses layanan keuangan menjadi tujuan yang disampaikan dalam rencana tersebut, termasuk dengan tetap mempertimbangkan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Meski demikian, hubungan operasional antara koperasi dan bank belum dijelaskan secara terperinci. Pemerintah juga belum memastikan apakah skema tersebut nantinya dapat digunakan oleh seluruh PNS atau hanya berlaku bagi kelompok pegawai tertentu.

Belum adanya rincian tersebut membuat bentuk keterlibatan koperasi masih belum dapat dipastikan. Ketentuan mengenai pihak yang memenuhi persyaratan, pola penyaluran dana, dan hubungan dengan sistem perbankan masih membutuhkan penjelasan resmi.

Kapan Pembayaran Gaji PNS Lewat Koperasi Dimulai?

Belum ada jadwal resmi penerapan pembayaran gaji PNS melalui koperasi. Pemerintah juga belum mengumumkan kepastian mengenai persyaratan koperasi, mekanisme pembayaran, maupun dasar hukum yang akan digunakan jika usulan tersebut disetujui.

Perkembangan kebijakan ini dapat dipantau melalui saluran resmi Kementerian Koperasi dan Kementerian Keuangan. Informasi mengenai peraturan yang diterbitkan juga dapat diperiksa melalui JDIH Kementerian Keuangan.

Sampai keputusan pemerintah diumumkan, penyaluran gaji PNS tetap mengikuti ketentuan yang berlaku berdasarkan PMK Nomor 11/PMK.05/2016. Usulan penggunaan koperasi masih berada dalam tahap pengajuan, sehingga belum dapat dijadikan dasar untuk mengubah mekanisme pembayaran gaji pegawai negeri.