Rini Tegaskan Gaji ASN Harus Dibayar Mudah dan Transparan

Kemudahan dan transparansi menjadi prinsip utama dalam mekanisme pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN). Rini menyampaikan hal tersebut di Istana Kepresidenan pada Rabu (21/10/2026), dengan menegaskan bahwa pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai saluran selama hak pegawai tetap terpenuhi tanpa mempersulit prosesnya, dilansir dari Nasional.

Rini menegaskan pemerintah perlu memastikan ASN menerima gaji melalui mekanisme yang mudah diakses dan transparan. Menurut dia, pilihan saluran pembayaran dapat disesuaikan selama memenuhi kedua prinsip tersebut.

“Yang penting ASN itu mendapatkan hak secara mudah transparan itu saja prinsipnya jangan menyusahkan ASN,” kata Rini di Istana Kepresidenan, Rabu (21/10/2026).

Ia juga menyatakan tidak mempermasalahkan saluran yang digunakan untuk pembayaran gaji selama prosesnya memudahkan pegawai. Rini menilai akses pembayaran bagi ASN saat ini sudah memberikan kemudahan.

“Saya yang penting dimudahkan lewat mana saja. Sekarang kan mereka sudah mudah tuh,” jelas Rini.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Suahasil memastikan mekanisme pembayaran gaji ASN tidak mengalami perubahan. Pemerintah tetap menyalurkan gaji langsung ke rekening masing-masing pegawai, sebagaimana disampaikannya pada Selasa (20/10/2026).

“Akan tetap seperti sekarang, saya tetap mentransfer, tetap seperti sekarang,” ujar Suahasil.

Pernyataan Suahasil disampaikan untuk menanggapi wacana pembayaran gaji ASN melalui koperasi yang sebelumnya diusulkan oleh Kementerian Koperasi. Rencana tersebut masih dibahas bersama Kementerian Keuangan dan belum mengubah mekanisme transfer yang berlaku.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan rencana menjadikan koperasi sebagai unit layanan jasa untuk pembayaran gaji pegawai negeri dan pensiunan. Usulan tersebut dibahas bersama Menteri Keuangan sebagai bagian dari pengembangan layanan koperasi.

“Kemarin kami juga membicarakan tentang bagaimana saya bersama Menteri Keuangan akan memastikan koperasi bisa menjadi unit layanan jasa untuk membayar gaji pegawai negeri dan pensiun,” ujar Ferry.

Ferry menjelaskan bahwa rencana tersebut ditujukan untuk memperkuat pelayanan koperasi kepada masyarakat sekaligus meningkatkan daya saingnya terhadap sektor perbankan. Pembahasan itu mencakup kemungkinan koperasi menyediakan layanan pembayaran bagi pegawai negeri dan pensiunan.