Pemerintah Kaji Pembayaran Gaji dan Pensiun PNS Lewat Koperasi

Pemerintah Indonesia tengah mengkaji rencana perluasan fungsi koperasi sebagai unit layanan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta dana pensiun, dilansir dari Nasional. Langkah strategis ini dirancang untuk memperkuat peran lembaga keuangan lokal dan meningkatkan daya saingnya di tengah persaingan industri perbankan nasional.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa opsi perluasan fungsi layanan keuangan ini telah dibahas secara intensif bersama Kementerian Keuangan. Selain memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, kebijakan ini disiapkan untuk memperkuat struktur permodalan dan kelembagaan koperasi.

"Kemarin kami juga membicarakan tentang bagaimana saya bersama Menteri Keuangan akan memastikan koperasi bisa menjadi unit layanan jasa untuk membayar gaji pegawai negeri dan pensiun," kata Ferry pada Selasa (6/10/2026).

Usulan tersebut juga diintegrasikan ke dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian bersama DPR RI. Dalam draf aturan baru itu, pemerintah mengusulkan pembentukan otoritas pengawas independen di luar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta penjaminan simpanan anggota melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Kalau itu terjadi dalam waktu dekat keberadaan koperasi-koperasi akan bisa bersaing dengan perbankan yang ada di Indonesia," ujar Ferry.

Sementara itu, Noor Faisal enggan memberikan tanggapan terkait potensi risiko operasional maupun skema teknis penyaluran gaji PNS melalui sistem koperasi saat ditemui di Thamrin Nine Hall, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2026).

"Saya belum bisa berkomentar ya," ujar Noor.

Ia tetap memilih tidak memberikan penjelasan mendalam saat kembali dikonfirmasi mengenai kesiapan infrastruktur lembaga penyalur tersebut.

"Saya belum bisa komentar. Makasih ya," ujar Noor.