OJK Cabut Izin Usaha Koperasi LKM Bulu Makmur di Wonogiri

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Bulu Makmur yang berlokasi di Desa Bulurejo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Kebijakan yang berlaku sejak 14 Oktober 2026 tersebut diumumkan melalui situs resmi OJK pada 21 Oktober 2026, sebagaimana dilansir dari Keuangan.

Dalam pengumuman itu, OJK menyebut pencabutan izin usaha ditetapkan melalui surat bernomor KEP75/KO.13/2026 tertanggal 14 Oktober 2026. Keputusan tersebut mengharuskan koperasi menghentikan seluruh kegiatan usaha sebagai lembaga keuangan mikro.

Deputi Direktur Senior OJK Mohammad Mufid menjelaskan bahwa pencabutan izin berlaku terhadap koperasi yang berkedudukan di Kabupaten Wonogiri.

"Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Koperasi LKM Bulu Makmur yang beralamat di Desa Bulurejo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, terhitung sejak 14 Oktober 2026," ujar Mohammad Mufid, Deputi Direktur Senior OJK.

OJK menetapkan bahwa kantor Koperasi LKM Bulu Makmur harus ditutup untuk umum setelah izin usahanya dicabut. Koperasi tersebut juga dilarang menjalankan kegiatan usaha sebagai lembaga keuangan mikro.

Selain menghentikan operasional, pengurus koperasi diwajibkan menyampaikan informasi mengenai pencabutan izin usaha dan rencana penyelesaian kewajiban lembaga. Pengumuman harus dipasang di kantor koperasi pada lokasi yang mudah diketahui masyarakat atau disampaikan melalui surat kabar harian lokal.

OJK juga meminta pengurus menyelenggarakan rapat anggota untuk membubarkan badan hukum Koperasi LKM Bulu Makmur. Dalam proses tersebut, pengurus harus membentuk tim likuidasi guna menangani penyelesaian hak dan kewajiban koperasi.

Penyelesaian hak dan kewajiban Koperasi LKM Bulu Makmur akan dilaksanakan oleh tim likuidasi yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan keterangan OJK dalam pengumuman pencabutan izin.

OJK turut melarang pengurus koperasi menggunakan frasa Lembaga Keuangan Mikro setelah pencabutan izin usaha berlaku. Larangan tersebut menjadi bagian dari ketentuan yang harus dipatuhi koperasi setelah tidak lagi memiliki izin untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang tersebut.