Tito Usulkan Subsidi Listrik untuk Kendalikan Inflasi Akhir Tahun

Pemerintah mempertimbangkan sejumlah stimulus untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan subsidi listrik bagi pelanggan berdaya 1.200 watt, dukungan pasokan bahan bakar minyak (BBM), serta diskon tiket pesawat. Usulan tersebut disampaikan di tengah risiko cuaca ekstrem akibat El Niño, pelemahan rupiah, kenaikan harga minyak dunia, dan gangguan distribusi barang, dilansir dari Nasional.

Tito menyebut subsidi listrik pernah diterapkan sebelumnya dan dapat membantu menahan kenaikan inflasi pada akhir tahun. Ia menyoroti rendahnya angka dasar inflasi pada Desember yang berpotensi memengaruhi perbandingan inflasi tahunan.

"Karena baseline di Desember relatif cukup rendah, perlu ada semacam subsidi supaya jangan sampai realisasi di Desember secara tahunan naik ke angka di atas 3,5%," ujar Tito, Senin (26/10/2026).

Selain bantuan listrik, Tito mengusulkan penambahan pasokan atau produksi BBM untuk mendukung ketersediaan energi. Namun, ia belum menjelaskan bentuk kebijakan yang akan diterapkan maupun besaran subsidi yang dibutuhkan. Diskon tiket pesawat juga masuk dalam usulan stimulus untuk membantu mempertahankan daya beli selama periode liburan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menghimpun usulan stimulus dari kementerian lain. Pemerintah akan mengevaluasi setiap usulan dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian dan kondisi daya beli masyarakat sebelum menentukan kebijakan.

Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kemenkeu Wahyu Utomo menjelaskan bahwa efektivitas dan efisiensi menjadi pertimbangan utama dalam proses penilaian tersebut.

"Semua usulan akan dicermati selaras dinamika perekonomian dan daya beli masyarakat, agar efektif dan efisien sesuai kebutuhan," ujar Wahyu kepada KONTAN, Selasa (27/10).

Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi mengingatkan pemerintah agar menghitung konsekuensi fiskal sebelum menetapkan stimulus. Perhitungan tersebut perlu mencakup tambahan beban subsidi dan kompensasi energi, sumber pendanaan, serta pengaruh kebijakan terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

Badiul menekankan pentingnya kesesuaian antara biaya kebijakan dan dampak yang dihasilkan.

"Jangan sampai biaya stimulus tidak sebanding dengan dampaknya," ujar Badiul.

Ia juga mengingatkan risiko ketergantungan pada diskon listrik dan BBM sebagai langkah berulang setiap kali tekanan inflasi meningkat. Menurut Badiul, pengendalian inflasi membutuhkan kebijakan jangka panjang yang mencakup penguatan ketahanan pangan, perbaikan distribusi antardaerah, pemeliharaan cadangan pangan, serta koordinasi pengendalian inflasi berbasis data.