Airlangga Finalisasi Kenaikan Batas PTKP untuk Tahun Depan

Pemerintah tengah memfinalisasi rencana kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tahun depan guna menyesuaikan ketentuan pajak dengan perkembangan inflasi dan upah minimum. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Kamis (22/10/2026), seperti dilansir dari Nasional. Menurut paparan Airlangga, batas PTKP yang berlaku saat ini masih sebesar Rp 54 juta per tahun bagi wajib pajak orang pribadi.

Pemerintah sedang menentukan besaran baru sekaligus menyiapkan landasan hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Airlangga menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.

"Evaluasi mengenai peningkatan batas PTKP yang sekarang Rp 54 juta. Tentu mempertimbangkan inflasi dan upah minimum," ujar Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Meski proses penyusunan kebijakan telah memasuki tahap finalisasi, pemerintah belum mengumumkan angka PTKP yang akan diberlakukan pada tahun depan. Berdasarkan paparan tersebut, pemerintah juga akan berkonsultasi dengan DPR mengenai besaran batas penghasilan tidak kena pajak yang baru. Rencana penyesuaian ini muncul setelah batas PTKP tidak mengalami perubahan sejak 2016. Berdasarkan riset KONTAN, ketentuan sebesar Rp 54 juta per tahun tersebut tetap berlaku selama hampir satu dekade, ketika inflasi dan biaya hidup terus meningkat.

Riwayat penetapan PTKP menunjukkan bahwa batas penghasilan tidak kena pajak telah beberapa kali disesuaikan sejak pertama kali ditetapkan pada 1984. Menurut riset KONTAN, nilai awalnya sebesar Rp 960.000 per tahun sebelum mengalami kenaikan secara bertahap. Pada 1995, batas PTKP meningkat menjadi Rp 1,728 juta per tahun. Pemerintah kemudian menaikkannya menjadi Rp 2,88 juta pada 2001, sebelum melakukan penyesuaian lebih besar pada 2005 menjadi Rp 12 juta per tahun.

Kenaikan berlanjut pada 2006, ketika batas tersebut mencapai Rp 13,2 juta per tahun. Pada 2009, nilainya kembali bertambah menjadi Rp 15,84 juta per tahun. Menurut catatan riset KONTAN, pemerintah menaikkan PTKP menjadi Rp 24,3 juta per tahun pada 2013.

Dua tahun kemudian, nilainya kembali meningkat menjadi Rp 36 juta pada 2015, sebelum mencapai Rp 54 juta per tahun pada 2016. Hingga perkembangan yang disampaikan Airlangga pada Kamis (22/10/2026), pemerintah masih menyelesaikan penentuan nominal baru dan penyusunan PMK. Konsultasi dengan DPR juga menjadi bagian dari proses sebelum besaran PTKP untuk tahun depan ditetapkan.