Pemerintah Selektif Terbitkan SBN Saat Yield Terus Meningkat

Kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan menjelang akhir 2026. Strategi penerbitan utang perlu disesuaikan dengan kondisi pasar agar biaya bunga tetap terkendali, dilansir dari Nasional. Prioritas penerbitan disarankan mengarah pada SBN berdenominasi rupiah dengan jangka waktu pendek hingga menengah.

Pendekatan ini dinilai dapat mempertahankan minat investor sekaligus mengurangi tekanan biaya pendanaan pemerintah. Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede menilai instrumen utang pemerintah Indonesia masih menawarkan imbal hasil menarik. Namun, meningkatnya risiko nilai tukar dan ketidakpastian keuangan global membuat investor semakin berhati-hati dalam menentukan penempatan dana.

Pada akhir Oktober 2026, imbal hasil SBN tenor 10 tahun tercatat berada di rentang 7,6%-7,7%. Posisi tersebut lebih tinggi dibandingkan akhir 2025, ketika yield masih berada di sekitar 6,1%.

Menurut Josua, peningkatan imbal hasil tidak otomatis mencerminkan bertambahnya daya tarik obligasi pemerintah. Sebagian kenaikan tersebut justru merupakan kompensasi yang diminta investor atas meningkatnya risiko investasi. Gambaran kondisi pasar juga terlihat dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) pada 27 Oktober 2026. Pemerintah menerima penawaran sebesar Rp 31,09 triliun dan memenangkan surat utang senilai Rp 20,65 triliun.

Hasil tersebut lebih rendah dibandingkan pelaksanaan lelang pada 13 Oktober 2026. Ketika itu, penawaran investor mencapai Rp 64,86 triliun dengan nilai penyerapan sebesar Rp 35 triliun. Penurunan partisipasi juga tercermin dalam rasio penawaran terhadap jumlah yang dimenangkan atau bid to cover ratio. Indikator tersebut merosot dari sekitar 1,85 kali menjadi 1,51 kali.

Selain jumlah penawaran, tingkat imbal hasil yang diterima pemerintah turut mengalami peningkatan. Yield seri FR0110 bergerak dari 7,07% menjadi 7,38%, sedangkan FR0111 naik dari 7,25% menjadi 7,55%. Josua menjelaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan permintaan terhadap SBN belum hilang, tetapi investor menginginkan kompensasi lebih besar atas risiko yang dihadapi.

"Artinya, pasar SBN masih memiliki permintaan, tetapi investor kini meminta imbal hasil lebih tinggi. Sementara kemampuan pemerintah menghimpun pembiayaan dengan biaya yang efisien semakin tertantang," ujar Josua kepada Kontan, Minggu (1/11/2026).

Target lelang SBN mencapai Rp 240 triliun

Pemerintah masih memiliki agenda penerbitan surat utang hingga penghujung tahun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, terdapat tujuh jadwal lelang SBN selama November-Desember 2026.

Rencana tersebut terdiri atas empat lelang pada November dan tiga lelang pada Desember. Secara keseluruhan, pemerintah membidik penghimpunan dana Rp 240 triliun melalui lelang SBN sepanjang kuartal IV-2026. Untuk November-Desember 2026, Josua memperkirakan yield SBN tenor 10 tahun masih berpotensi berada pada kisaran 7,50%-7,90%.

Apabila kondisi rupiah semakin stabil dan kepercayaan pasar membaik, imbal hasil berpeluang bergerak turun ke rentang 7,20%-7,50%. Dari sisi pemodal, kelompok domestik diperkirakan tetap menjadi penyangga utama pasar obligasi pemerintah. Investor tersebut mencakup perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan manajer investasi.

Berbeda dengan investor dalam negeri, pemodal asing cenderung lebih memperhatikan perubahan nilai tukar serta perbedaan imbal hasil SBN dengan obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS).

Meski terdapat tekanan dari faktor eksternal, belum terlihat arus keluar dana asing secara menyeluruh dari pasar obligasi domestik. Data per 27 Oktober 2026 memperlihatkan kepemilikan asing masih sekitar Rp 917 triliun atau 13% dari total SBN yang dapat diperdagangkan.

Tenor dua hingga tujuh tahun menjadi prioritas

Untuk menjaga efisiensi pembiayaan, Josua menyarankan pemerintah memperbesar porsi penerbitan SBN rupiah dengan tenor dua hingga tujuh tahun. Instrumen berjangka tersebut dinilai berpotensi memperoleh respons lebih baik dari investor. Obligasi dengan jangka waktu pendek hingga menengah memiliki risiko perubahan harga yang relatif lebih rendah dibandingkan surat utang berjangka sangat panjang. Karakteristik ini dapat menjadi pertimbangan ketika kondisi pasar sedang tidak stabil.

Namun, strategi tersebut tetap harus memperhatikan komposisi jatuh tempo seluruh utang pemerintah. Konsentrasi berlebihan pada tenor pendek dapat meningkatkan kewajiban pembiayaan kembali sekaligus menimbulkan penumpukan utang pada 2027-2029. Sebaliknya, penerbitan obligasi berjangka sangat panjang dalam jumlah besar ketika yield sedang tinggi juga memiliki konsekuensi.

Pemerintah berpotensi terikat pada pembayaran bunga mahal untuk periode yang lebih panjang. Karena itu, penerbitan SBN dengan tenor 10-20 tahun tetap diperlukan, tetapi harus dilakukan secara terukur. Instrumen tersebut terutama dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan investor institusional, termasuk perusahaan asuransi dan dana pensiun.

Alternatif pembiayaan untuk menjaga kebutuhan APBN

Selain mengandalkan lelang reguler, pemerintah dapat memperluas sumber pendanaan melalui penerbitan surat utang ritel. Salah satu instrumen yang dijadwalkan mulai ditawarkan pada November adalah Sukuk Tabungan ST017.

Penempatan langsung kepada investor institusional domestik juga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif. Dengan demikian, kebutuhan pembiayaan tidak sepenuhnya bergantung pada hasil lelang di pasar. Penerbitan SBN dalam mata uang asing masih dapat digunakan untuk memperluas sumber pendanaan.

Namun, langkah ini mengandung risiko nilai tukar karena pelemahan rupiah berpotensi memperbesar kewajiban pembayaran bunga maupun pokok utang dalam APBN. Josua mengingatkan agar pemerintah tidak memaksakan seluruh kebutuhan pembiayaan melalui lelang reguler ketika minat investor sedang mengalami penurunan.

Untuk mengejar target Rp 240 triliun pada kuartal IV-2026, pemerintah dapat menggabungkan beberapa instrumen pendanaan. Pilihannya meliputi lelang SUN, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), penerbitan SBN ritel, penempatan langsung, serta pinjaman program bilateral dan multilateral.

Fasilitas pinjaman program bilateral dan multilateral yang masih tersedia diperkirakan mencapai US$ 1,8 miliar. Sumber tersebut dapat menjadi pelengkap pembiayaan ketika kondisi pasar obligasi kurang mendukung. Pengelolaan kas negara dan penyesuaian jadwal penerbitan sebagian surat utang juga dapat dipertimbangkan. Namun, kebijakan tersebut harus tetap memastikan kebutuhan pembiayaan APBN terpenuhi tanpa gangguan.

Kehati-hatian semakin diperlukan karena defisit fiskal 2026 diproyeksikan sekitar 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut sudah mendekati batas 3%, sehingga ruang fiskal pemerintah perlu dikelola secara cermat. "Strategi terbaik bukan menerbitkan SBN sebanyak mungkin sebelum akhir tahun, melainkan memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan biaya dan risiko yang paling efisien," tegas Josua.

Menurut Josua, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara biaya bunga dan risiko pembiayaan kembali. Dua hal yang harus dihindari adalah penguncian bunga mahal untuk jangka panjang serta penumpukan kewajiban utang berjangka pendek yang segera membutuhkan pendanaan baru.