Pemerintah Perlu Atur Ulang Penerbitan SBN Rp 302 Triliun

Kebutuhan pembiayaan negara melalui Surat Berharga Negara (SBN) pada kuartal IV 2026 menghadapi tantangan akibat kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah dan tekanan pasar keuangan. Pemerintah masih perlu menerbitkan SBN sekitar Rp 302 triliun untuk memenuhi target pembiayaan APBN hingga akhir tahun, sehingga strategi penerbitan perlu disesuaikan dengan kondisi pasar, dilansir dari Nasional. Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede menilai, fleksibilitas waktu penerbitan dan pemilihan instrumen menjadi penting agar pemerintah tidak menanggung biaya utang yang terlalu tinggi.

Pemenuhan target pembiayaan, menurutnya, perlu mempertimbangkan kemampuan investor menyerap tambahan surat utang. Josua menyarankan agar pemerintah memprioritaskan penerbitan SBN berdenominasi rupiah dan melaksanakannya secara bertahap. Penerbitan tidak perlu dipaksakan apabila kondisi pasar mengharuskan pemerintah menawarkan imbal hasil yang mahal.

"Pemerintah perlu mengutamakan pembiayaan dalam rupiah, melakukan penerbitan secara bertahap, dan menghindari strategi mengejar target penerbitan SBN dengan menerima imbal hasil yang terlalu mahal," ujar Josua kepada Kontan.

Rencana pembiayaan pemerintah pada kuartal IV 2026 mencakup 12 kali lelang SBN reguler. Jadwal tersebut terdiri dari enam lelang Surat Utang Negara (SUN) dan enam lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), di luar peluang penerbitan SBN ritel serta obligasi global. Menurut Josua, kemampuan pasar domestik menyerap surat utang masih terlihat dari hasil lelang SUN pada 13 Oktober 2026. Dalam lelang tersebut, pemerintah berhasil menghimpun dana sebesar Rp 35 triliun.

Dukungan investor asing juga menunjukkan peningkatan kepemilikan SBN. Nilainya naik dari sekitar Rp 907 triliun pada akhir September menjadi Rp 920 triliun per 19 Oktober 2026. "Artinya, pasar domestik masih mempunyai daya serap, meskipun investor kini meminta kompensasi risiko lebih tinggi," katanya.

Meski demikian, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara besarnya pasokan surat utang dan permintaan investor. Kenaikan kompensasi risiko yang diminta pasar dapat meningkatkan biaya pembiayaan apabila penerbitan dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi permintaan.

Strategi tenor dan diversifikasi pembiayaan

Untuk mengendalikan biaya utang, Josua menyarankan peningkatan porsi SBN berjangka pendek hingga menengah, terutama dengan tenor tiga sampai tujuh tahun. Instrumen berjangka panjang tetap diperlukan, tetapi penerbitannya harus selektif agar risiko pembiayaan ulang tidak menumpuk pada masa mendatang.

Pemerintah juga dapat memperluas basis pembeli melalui SBN ritel dan meningkatkan keterlibatan perusahaan asuransi, dana pensiun, serta investor institusional lainnya. Langkah ini menjadi salah satu pilihan untuk memperkuat sumber permintaan dari dalam negeri. Selain mengatur komposisi surat utang, optimalisasi pengelolaan kas dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sesuai ketentuan dapat membantu mengurangi kebutuhan penerbitan ketika pasar keuangan bergejolak.

Dengan demikian, waktu penerbitan tidak harus sepenuhnya mengikuti target volume yang telah direncanakan. Untuk pembiayaan valuta asing, Josua mendorong pendekatan oportunistis. Pemerintah sebaiknya tidak memaksakan penerbitan obligasi global ketika suku bunga Amerika Serikat dan premi risiko Indonesia sama-sama berada pada tingkat tinggi.

Obligasi berdenominasi dolar AS memang dapat memperluas sumber pendanaan, tetapi pemerintah perlu memperhitungkan dampak pelemahan rupiah terhadap pembayaran bunga dan pokok utang. Biaya pembiayaan valuta asing juga perlu dibandingkan secara menyeluruh dengan pembiayaan rupiah, termasuk risiko nilai tukar dan biaya lindung nilai.

Alternatif lain yang dapat dipertimbangkan adalah pinjaman multilateral dengan persyaratan kompetitif. Pemilihan sumber dana perlu memperhitungkan keseluruhan biaya dan risiko, bukan hanya nilai pembiayaan yang berhasil diperoleh.

Tiga risiko utama dalam penerbitan SBN

Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz menyoroti tantangan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendanaan dan efisiensi biaya utang. Menurutnya, terdapat tiga kelompok risiko yang perlu diperhatikan dalam menyusun strategi penerbitan SBN. Pertama, tekanan eksternal yang mencakup imbal hasil US Treasury yang masih tinggi, volatilitas rupiah, serta ketidakpastian arah kebijakan bank sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve (The Fed). Perkembangan tersebut berpotensi mendorong investor meminta premi risiko lebih tinggi untuk memegang SBN Indonesia.

Kedua, ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Pasar harus menyerap penerbitan surat utang dalam jumlah besar ketika aliran modal asing terbatas dan perbankan domestik juga membutuhkan likuiditas. Ketiga, risiko fiskal yang dapat meningkat apabila tekanan inflasi, kenaikan harga energi, dan kebutuhan belanja pemerintah memperbesar kekhawatiran mengenai kesinambungan fiskal.

Kondisi ini berpotensi memengaruhi penilaian investor terhadap risiko utang pemerintah. Irman mengingatkan bahwa kenaikan imbal hasil tidak hanya berdampak pada saat penerbitan, tetapi juga dapat meningkatkan beban bunga secara bertahap dalam jangka menengah.

"Risiko penerbitan SBN ke depan tidak hanya berasal dari tingginya imbal hasil global dan volatilisas rupiah, tetapi juga dari kemampuan pasar menyerap tambahan pasokan obligasi," ujarnya.

Kenaikan imbal hasil dapat menambah beban bunga

Besarnya dampak perubahan imbal hasil dapat dilihat melalui ilustrasi penerbitan utang baru senilai Rp 300 triliun. Apabila imbal hasil naik 100 basis poin, tambahan beban bunga berpotensi mencapai sekitar Rp 3 triliun per tahun, dengan asumsi seluruh penerbitan menggunakan tingkat bunga tetap dan faktor lainnya tidak berubah. Perhitungan tersebut menunjukkan pentingnya mempertimbangkan biaya pendanaan ketika menentukan waktu dan komposisi penerbitan.

Semakin tinggi imbal hasil yang harus ditawarkan untuk memperoleh dana, semakin besar pula potensi beban bunga pemerintah. Irman menilai pemerintah perlu memiliki keleluasaan dalam menentukan jadwal penerbitan, komposisi tenor, dan diversifikasi investor. Fleksibilitas tersebut tetap harus disertai pengendalian risiko pembiayaan ulang agar kebutuhan utang saat ini tidak menimbulkan tekanan berlebihan pada masa mendatang.

Kredibilitas fiskal juga menjadi unsur penting dalam menjaga kepercayaan investor. Kemampuan mempertahankan kredibilitas tersebut dapat membantu menahan kenaikan premi risiko sehingga pemerintah tidak harus menawarkan imbal hasil yang semakin tinggi untuk memperoleh pembiayaan.