Tokoh Pendidikan Soroti Standar Belajar dan Asesmen Siswa

Perbaikan standar belajar nasional dinilai perlu mengutamakan perkembangan peserta didik daripada sekadar memenuhi ketentuan administratif. Sejumlah tokoh pendidikan menyoroti pentingnya asesmen yang adil, keputusan kenaikan kelas berdasarkan kesiapan siswa, serta pendampingan bagi anak yang mengalami kesulitan belajar, dilansir dari Medcom.

Dalam diskusi daring bertema Membangun Standar Belajar yang Mendorong Motivasi dan Kualitas Pendidikan Indonesia yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 28 Okotber 2026, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan perlunya perubahan orientasi pendidikan nasional.

Menurut Lestari, standar pembelajaran seharusnya membuka kesempatan bagi anak untuk berkembang sesuai kebutuhan, mengekspresikan diri, dan mencapai kompetensi yang terukur dalam lingkungan belajar yang mendukung.

“Harus ada standar belajar yang memberi ruang kepada anak didik untuk tumbuh, bebas berekspresi, dengan capaian yang terukur dalam suasana belajar yang kondusif,” kata Lestari Moerdijat.

Lestari, yang juga merupakan Anggota Komisi X DPR RI dan anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, menilai pendidikan Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian capaian kompetensi siswa belum memenuhi standar, sementara kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah masih menjadi persoalan.

Ia mendorong penerapan standar pembelajaran yang mendukung proses belajar berkelanjutan agar kompetensi peserta didik berkembang sesuai kebutuhan dan kondisi saat ini. Pembaruan kurikulum juga diharapkan tidak terus berubah mengikuti pergantian kepemimpinan nasional.

Persoalan kesenjangan mutu tersebut turut disoroti Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi. Ia menilai peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi tanggung jawab bersama, mengingat perbedaan mutu pendidikan di Indonesia masih terasa sejak masa kemerdekaan.

“Persoalan mutu pendidikan ini harus menjadi persoalan yang dihadapi bersama-bersama,” tegas Unifah Rosyidi.

Unifah mengingatkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari pemenuhan capaian pembelajaran. Sistem pendidikan juga perlu menumbuhkan kesenangan anak dalam belajar sehingga proses pembelajaran dapat mendukung perkembangan generasi penerus bangsa.

Kenaikan kelas harus mempertimbangkan perkembangan siswa

Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Laksmi Dewi, menjelaskan bahwa kenaikan kelas bukan keputusan administratif yang berlaku otomatis. Penetapannya harus mempertimbangkan bukti perkembangan dan kesiapan setiap peserta didik.

Menurut Laksmi, pertimbangan pedagogis menjadi dasar dalam menentukan apakah seorang siswa dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya. Penilaian tersebut berorientasi pada keberhasilan belajar, bukan pada persentase kelulusan semata.

Aspek yang diperhatikan mencakup pencapaian kompetensi, kedisiplinan, serta partisipasi siswa dalam pembelajaran. Keputusan akhirnya berada pada satuan pendidikan berdasarkan pertimbangan yang relevan dengan perkembangan peserta didik.

“Keputusan kenaikan kelas itu ditetapkan oleh satuan pendidikan,” ujar Laksmi Dewi.

Ia juga menjelaskan bahwa perdebatan mengenai kenaikan kelas otomatis dalam beberapa tahun terakhir salah satunya berkaitan dengan target pendidikan antartahun yang belum dirumuskan secara eksplisit.

Asesmen perlu adil dan berorientasi pada kebutuhan anak

Pakar pendidikan Indra Charismiadji mempertanyakan pihak yang seharusnya bertanggung jawab ketika seorang anak belum menguasai kemampuan membaca dan matematika. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat langsung dibebankan kepada siswa tanpa mempertimbangkan peran guru, sekolah, dan sistem pendidikan.

Indra menyoroti kecenderungan memperketat kenaikan kelas seolah-olah semakin banyak siswa yang tidak naik kelas akan otomatis meningkatkan mutu pendidikan. Padahal, setiap anak berhak memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya untuk mengembangkan kompetensi.

“Jangan sampai problemnya tidak pada anak, tetapi yang terdampak dalam perubahan sistem pendidikan adalah anak,” ujar Indra Charismiadji.

Ia menilai guru perlu melakukan asesmen secara adil, objektif, dan mendidik. Apabila kemampuan guru dalam membedakan tingkat pencapaian siswa masih terbatas, penguatan kapasitas asesmen menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.

Pakar Pendidikan Karakter Doni Koesoema juga menempatkan tujuan pendidikan sebagai persoalan utama, bukan sekadar keputusan menaikkan atau menahan siswa di suatu tingkat kelas.

“Sekolah itu sejatinya untuk apa?” ujar Doni Koesoema.

Doni merujuk pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan meningkatkan kehidupan agar peserta didik mampu memberikan kontribusi bagi kehidupan dan kemanusiaan.

Ia membedakan standardisasi materi pendidikan dari upaya menyeragamkan proses belajar setiap individu. Menurut Doni, tujuan belajar setiap orang berbeda sehingga pendekatan pendidikan perlu mempertimbangkan perbedaan tersebut.

Doni juga menyoroti penggunaan standar global seperti PISA yang kerap ditampilkan melalui capaian skor. Ia menilai pendidikan perlu kembali berorientasi pada kehidupan, didukung sistem asesmen yang lebih manusiawi, serta dibangun di atas budaya saling menghormati dan integritas.

Remedial menjadi alternatif bagi siswa yang tertinggal

Wartawan senior Saur Hutabarat menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan menahan siswa di kelas yang sama untuk semua tingkatan. Menurutnya, pendidikan semestinya membantu anak mengenali dan menemukan perannya di tengah kehidupan yang kompleks.

Saur mengusulkan studi perbandingan yang serius terhadap sistem pendidikan Singapura, yang menurutnya tidak menerapkan kebijakan tinggal kelas. Ia menyoroti pendekatan berupa remedial dan perhatian intensif kepada siswa yang menunjukkan tanda-tanda tertinggal dalam pembelajaran.

“Sekolah memberikan guru yang membantu anak tersebut di luar jam reguler,” ujar Saur Hutabarat.

Berbagai pandangan tersebut menempatkan kebutuhan belajar siswa sebagai pertimbangan penting dalam pembenahan pendidikan. Penentuan kenaikan kelas, pengukuran kompetensi, dan pemberian bantuan tambahan menjadi bagian dari upaya memastikan anak memperoleh dukungan sesuai perkembangan dan kesulitan yang dihadapinya.