Skandal Penyadapan Guncang Pemerintahan dan Hubungan Antarnegara

Sejumlah skandal penyadapan yang melibatkan kepala negara, pejabat pemerintahan, politisi, hingga jurnalis pernah mengguncang berbagai negara. Pengungkapan kasus Watergate pada 1972, pemantauan komunikasi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Predatorgate di Yunani pada 2026 memperlihatkan luasnya dampak pengawasan ilegal terhadap politik dan hubungan internasional. Kasus-kasus tersebut melibatkan berbagai metode, mulai dari pemasangan perangkat elektronik pada jaringan telepon hingga penggunaan perangkat lunak pengintai untuk mengakses informasi pribadi melalui ponsel.

Watergate menjadi salah satu skandal paling berpengaruh dalam sejarah Amerika Serikat. Pada 17 Juni 1972, lima orang ditangkap setelah menyusup ke kantor Komite Nasional Partai Demokrat di kompleks Watergate, Washington DC.

Menurut arsip National Archives, perangkat penyadap elektronik telah dipasang di kantor tersebut pada 28 Mei 1972. Para pelaku kembali untuk memperbaikinya sebelum akhirnya tertangkap.

Investigasi selama dua tahun mengungkap keterkaitan operasi tersebut dengan lingkungan kampanye Presiden Richard Nixon. Penyelidikan juga menemukan upaya menghambat pengungkapan kasus melalui berbagai tindakan di lingkungan pemerintahan. Majalah Electronics Today International edisi Juli 1973 menjelaskan bahwa penyadapan menggunakan pemancar tersembunyi dalam telepon dan mikrofon kecil yang ditempatkan di dalam detektor asap. Perangkat tersebut mengirimkan percakapan menuju lokasi pemantauan.

National Archives juga menyimpan dua mikrofon Bell & Howell Model H-10C yang disamarkan dalam wadah Chap Stick sebagai barang bukti persidangan. Transkrip percakapan Gedung Putih yang dirilis pada Agustus 1974 memperlihatkan keterlibatan Nixon dalam upaya menghambat penyelidikan. Nixon akhirnya mengundurkan diri pada 9 Agustus 1974.

Kasus penyadapan berikutnya terungkap melalui dokumen rahasia Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) yang dibocorkan Edward Snowden pada 2013. Salah satu dokumen internal bertanggal Oktober 2006 mencatat pemantauan nomor telepon milik 35 pemimpin dunia. Dikutip The Guardian, dokumen berjudul "Pelanggan Dapat Membantu SID Memperoleh Nomor Telepon Sasaran" menjelaskan bahwa NSA menerima sekitar 200 nomor telepon dari seorang pejabat pemerintah.

Sebanyak 35 nomor di antaranya merupakan milik pemimpin dunia. Dokumen tersebut tidak mengungkap identitas seluruh pemimpin yang masuk dalam daftar. Catatan internal NSA juga menyebut hasil pemantauan hanya menghasilkan sedikit informasi intelijen yang dapat dilaporkan.

Pengungkapan operasi NSA turut memicu ketegangan antara Amerika Serikat dan Jerman. Pada Oktober 2013, pemerintah Jerman menerima informasi bahwa telepon seluler Kanselir Angela Merkel diduga menjadi sasaran pengawasan intelijen Amerika.

Juru bicara Pemerintah Jerman Steffen Seibert menyampaikan keberatan dan meminta Washington memberikan penjelasan. Merkel kemudian berbicara langsung dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada 23 Oktober 2013. Dalam pernyataan Gedung Putih, Obama meyakinkan Merkel bahwa pemerintahnya tidak sedang memantau dan tidak akan memantau komunikasi sang kanselir.

Kedua pemimpin juga membahas kerja sama intelijen dan perlindungan privasi. Indonesia turut masuk dalam daftar negara yang pernah menjadi sasaran operasi pengawasan asing. Laporan ABC News pada 18 November 2013 mengungkap bahwa intelijen Australia berupaya menyadap percakapan telepon SBY setidaknya satu kali.

Dokumen yang diperoleh ABC News dan Guardian Australia juga menunjukkan aktivitas ponsel SBY dipantau selama 15 hari. Pengungkapan tersebut menambah persoalan dalam hubungan bilateral Indonesia dan Australia.

Di Yunani, dua skandal pengawasan besar memperlihatkan penyalahgunaan teknologi komunikasi dalam ranah pemerintahan. Kasus Greek Watergate terungkap pada 2005 setelah sekitar 100 nomor telepon seluler pejabat negara diketahui menjadi sasaran penyadapan. Targetnya mencakup Perdana Menteri Costas Karamanlis, sejumlah menteri, pejabat militer, aparat intelijen, dan jurnalis. Menurut laporan mengenai kasus tersebut, penyadapan memanfaatkan sistem jaringan Vodafone Greece melalui perangkat lunak ilegal dan nomor telepon bayangan.

Identitas pihak yang bertanggung jawab atas operasi Greek Watergate belum terungkap secara tuntas. Skandal lain di Yunani muncul melalui Predatorgate yang mulai mencuat pada 2022. Sejumlah jurnalis, politisi, dan perwakilan masyarakat sipil diduga menjadi sasaran perangkat lunak pengintai Predator.

Dua tokoh yang menjadi perhatian dalam penyelidikan adalah pemimpin oposisi Pasok Nikos Androulakis dan jurnalis Thanasis Koukakis. Dalam sejumlah kasus, penggunaan Predator berlangsung bersamaan dengan penyadapan resmi oleh badan intelijen Yunani, EYP. Pada Juli 2024, Mahkamah Agung Yunani menyatakan EYP dan sejumlah pejabat politik tidak bersalah atas dugaan pelanggaran dalam skandal tersebut.

Pemerintah Yunani juga membantah membeli maupun menggunakan perangkat lunak komersial Predator. Perkembangan hukum terbaru terjadi pada 26 Februari 2026. Pengadilan di Athena menjatuhkan hukuman 126 tahun 8 bulan kepada Tal Dilian, Sara Hamou, Felix Bitzios, dan Giannis Lavranos atas pelanggaran kerahasiaan komunikasi serta akses ilegal terhadap sistem informasi dan data pribadi.

Namun, pelaksanaan hukuman ditangguhkan selama proses banding. Masa hukuman yang harus dijalani berdasarkan ketentuan pidana untuk perkara tersebut dibatasi maksimal delapan tahun.

Kasus pengawasan digital lainnya terungkap melalui Pegasus Project pada Juli 2021. Investigasi konsorsium media internasional menemukan lebih dari 50.000 nomor telepon yang diduga dipilih sebagai calon target pengawasan oleh klien NSO Group, perusahaan teknologi asal Israel. Pegasus dirancang untuk mengakses informasi dalam ponsel, termasuk pesan, foto, kontak, mikrofon, dan kamera.

Pemeriksaan forensik menemukan sejumlah perangkat benar-benar terinfeksi perangkat lunak tersebut. Namun, keberadaan nomor telepon dalam daftar tidak otomatis membuktikan pemiliknya telah disadap. NSO Group menyatakan teknologinya dikembangkan untuk membantu pemerintah menangani kejahatan dan terorisme.

Praktik pengawasan tanpa izin juga pernah mengguncang dunia korporasi. Pada 2006, Hewlett-Packard (HP) menghadapi kontroversi setelah penyelidik perusahaan menggunakan metode penyamaran identitas untuk memperoleh catatan telepon anggota dewan direksi dan sejumlah jurnalis.

Upaya mencari sumber kebocoran informasi internal tersebut berujung pada persoalan hukum. Jaksa Agung California mengajukan dakwaan terhadap mantan Ketua Dewan HP Patricia Dunn dan sejumlah pihak lainnya. Industri media Inggris juga pernah menghadapi skandal penyadapan melalui tabloid News of the World milik kelompok media Rupert Murdoch. Tabloid tersebut terbukti terseret praktik peretasan pesan suara selebritas, politisi, anggota keluarga kerajaan, dan masyarakat biasa.

Kontroversi semakin membesar setelah pesan suara Milly Dowler, remaja yang diculik dan dibunuh pada 2002, diketahui turut diretas. Skandal tersebut memicu penyelidikan terhadap praktik jurnalistik dan hubungan perusahaan media dengan kepolisian serta politisi. News of the World akhirnya menerbitkan edisi terakhirnya pada Juli 2011 setelah beroperasi selama 168 tahun.