Singapura Siapkan Langkah Hukum Terkait Karhutla Indonesia

Lonjakan polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia mendorong pemerintah Singapura mempertimbangkan langkah hukum terhadap perusahaan yang bertanggung jawab. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyatakan bahwa pemerintahnya dapat menggunakan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas untuk menangani polusi yang melintasi perbatasan.

Dalam unggahan di media sosial yang dilansir Channel News Asia pada Jumat (16/10/2026), Wong menyebut Singapura juga akan menjajaki langkah bersama negara lain. Pemerintahnya terus mengumpulkan informasi mengenai sumber pencemaran sekaligus menyiapkan perlindungan bagi warga yang terdampak.

Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas mulai berlaku pada September 2014. Aturan tersebut memungkinkan otoritas Singapura mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan yang bertanggung jawab menyebabkan atau berkontribusi terhadap polusi kabut asap, termasuk ketika kegiatan perusahaan berlangsung di luar negeri.

Wong menilai kondisi kabut asap saat ini semakin buruk akibat periode musim kemarau yang berkepanjangan. Singapura telah menawarkan bantuan kepada Indonesia dan berkomitmen melanjutkan kerja sama dengan pemerintah Indonesia serta mitra lain di ASEAN untuk mengatasi persoalan tersebut.

Wong menyatakan bahwa pemerintahnya membuka kemungkinan penggunaan instrumen hukum dan kerja sama lintas negara apabila diperlukan.

"Jika diperlukan, kami akan mengambil tindakan berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act) Singapura, serta menjajaki langkah bersama dengan negara-negara lain," tulis Lawrence Wong, Perdana Menteri Singapura.

Dampak pencemaran terlihat dari memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah Singapura. Menurut catatan yang dilaporkan dalam sumber berita, konsentrasi PM 2.5 per jam di wilayah barat mencapai 288 pada Rabu pukul 15.00 waktu setempat. Angka tersebut menjadi tingkat tertinggi yang tercatat di Singapura sejak 2015.

Indeks Standar Polusi (PSI) selama 24 jam di wilayah barat juga mencapai 212 pada Kamis, mencatat rekor tertinggi di Singapura sepanjang 2026. Sebagai respons, pemerintah membagikan masker N95 atau masker setara secara gratis kepada warga yang rentan.

Pemerintah juga menyediakan tempat berlindung berpendingin udara di pusat-pusat komunitas dan sejumlah lokasi yang dikelola jaringan warga serta komite warga setempat. Wong menegaskan bahwa dukungan akan tersedia bagi masyarakat yang membutuhkannya.

"Kami akan memastikan dukungan tersedia bagi mereka yang membutuhkannya," ujar Lawrence Wong, Perdana Menteri Singapura.

Wong mengatakan Singapura menghadapi keterbatasan dalam mengendalikan faktor alam dan kejadian di luar wilayahnya. Namun, pemerintahnya akan tetap memprioritaskan perlindungan warga sembari bekerja sama dengan negara tetangga untuk mengatasi sumber masalah kabut asap.

"Kita tidak bisa mengendalikan cuaca atau angin, ataupun apa yang terjadi di luar perbatasan kita. Namun, kami akan melakukan segala upaya untuk melindungi warga Singapura, sembari bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk menangani akar penyebab kabut asap tersebut," tambah Lawrence Wong.

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu turut menyatakan bahwa opsi tindakan berdasarkan undang-undang tersebut masih terbuka. Pemerintah Singapura terus mengumpulkan dan meninjau data terkait perkembangan kabut asap sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Fu juga berharap Indonesia dapat mengendalikan kebakaran meskipun menghadapi kondisi cuaca yang menantang. Ia menegaskan bahwa tawaran bantuan Singapura tetap tersedia untuk dibahas bersama pihak terkait.

"Tawaran bantuan kami tetap ada, dan kami dengan senang hati akan mendiskusikannya dengan pihak terkait jika mereka menginginkannya," ujar Grace Fu, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura.