Karhutla Indonesia Picu Kerugian Rp35,82 Triliun di Malaysia

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia menimbulkan dampak kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi Malaysia. Kerugian kesejahteraan akibat kabut asap lintas batas tersebut diperkirakan mencapai RM8 miliar atau sekitar Rp35,82 triliun, dilansir dari Internasional. Dampak yang tercatat tidak hanya berkaitan dengan memburuknya kualitas udara.

Aktivitas perusahaan terganggu, kegiatan belajar mengajar terhenti, dan risiko kematian dini meningkat akibat paparan partikel polusi. Laporan berjudul The 2026 Fire Season and Transboundary Haze in Malaysia menguraikan konsekuensi kabut asap selama 1 Juli hingga 22 Oktober 2026. Kajian tersebut dipesan oleh Federation of Malaysian Manufacturers (FMM).

Untuk mengukur dampaknya, penelitian memanfaatkan sejumlah sumber informasi, mulai dari citra satelit, hasil pemantauan kualitas udara, pemodelan atmosfer, hingga survei terhadap fasilitas industri.

Berdasarkan perhitungan dalam laporan tersebut, paparan partikel halus yang dihasilkan kebakaran diperkirakan berkaitan dengan sekitar 1.700 kematian dini di Malaysia. Dari keseluruhan angka itu, sekitar 1.600 kasus dikaitkan dengan asap yang berasal dari luar wilayah Malaysia. Namun, angka tersebut merupakan hasil estimasi model statistik dan bukan jumlah korban meninggal yang telah diverifikasi satu per satu.

Peneliti juga menggunakan asumsi alternatif mengenai tingkat toksisitas asap. Apabila partikel hasil kebakaran dianggap memiliki tingkat toksisitas lebih rendah dibandingkan partikel halus pada umumnya, perkiraan kematian dini berkurang menjadi sekitar 600 orang. Selain dampak kesehatan, laporan FMM memperkirakan nilai kerugian kesejahteraan akibat risiko kematian dini berada pada kisaran RM3 miliar hingga RM15 miliar. Nilai tersebut setara dengan sekitar Rp13,43 triliun sampai Rp67,16 triliun.

Operasional Industri Malaysia Mengalami Gangguan

Gangguan akibat kabut asap turut dirasakan oleh sektor manufaktur. Survei FMM terhadap 86 fasilitas milik anggotanya, termasuk 81 pabrik industri, menemukan bahwa 59 fasilitas mengalami kendala operasional. Dari fasilitas yang terdampak, sebanyak 26% menyatakan gangguan berada dalam kategori sedang hingga signifikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penurunan kualitas udara juga memengaruhi kelangsungan aktivitas produksi. Persoalan kesehatan pekerja menjadi salah satu penyebab terganggunya kegiatan perusahaan. Sebanyak 81% fasilitas melaporkan peningkatan cuti sakit maupun ketidakhadiran karyawan akibat masalah kesehatan.

Di sisi lain, 63% responden menyebut penutupan sekolah mengurangi ketersediaan tenaga kerja. Kondisi ini berkaitan dengan keterbatasan pekerja yang dapat menjalankan aktivitas operasional perusahaan.

Akibat kekurangan tenaga kerja, 14% fasilitas yang terdampak harus menghadapi perubahan jadwal kerja, keterlambatan proses produksi, atau hambatan pengiriman barang. Penurunan kapasitas produksi juga terlihat dari laporan perusahaan. Sebanyak 37% fasilitas yang mengalami gangguan operasional mencatat berkurangnya jumlah output, sementara 27% lainnya harus menghentikan sementara setidaknya satu lini produksi.

Penutupan Sekolah Memengaruhi Jutaan Hari Belajar

Sektor pendidikan Malaysia turut menanggung konsekuensi dari kabut asap. Memburuknya kondisi udara menyebabkan penutupan sekolah dengan perkiraan kehilangan waktu belajar mencapai 8,4 juta hingga 13,4 juta student-days.

Istilah student-days menggambarkan total akumulasi hari sekolah yang tidak dapat diikuti oleh seluruh siswa terdampak. Dengan demikian, angka tersebut menghitung gabungan hari belajar yang hilang, bukan jumlah siswa yang berhenti bersekolah.

Gangguan pendidikan tersebut juga berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja. Ketika sekolah ditutup, sebagian pekerja menghadapi keterbatasan untuk menjalankan aktivitas pekerjaan seperti biasa.

Malaysia Dorong Kerja Sama ASEAN

Menghadapi persoalan kabut asap lintas batas, pemerintah Malaysia berencana memperkenalkan sejumlah langkah penanganan. Upaya tersebut menjadi perhatian karena Malaysia akan memegang kepemimpinan bergilir Komite Pengarah Menteri Subregional ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas pada 2027.

FMM mendorong negara-negara di kawasan memperkuat koordinasi untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan dampak pencemaran udara. Kerja sama tersebut mencakup pemantauan titik panas, pengembangan sistem peringatan dini, serta peningkatan upaya pencegahan kebakaran. Selain itu, pengelolaan lahan secara berkelanjutan juga menjadi salah satu langkah yang didorong oleh federasi tersebut. Pendekatan ini ditempatkan sebagai bagian dari upaya bersama untuk menangani persoalan asap yang melintasi batas negara.

FMM menilai persoalan kabut asap tidak cukup ditangani hanya melalui kebijakan perlindungan lingkungan. Dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, operasional industri, dan kesejahteraan ekonomi membuat masalah tersebut juga berkaitan dengan ketahanan ekonomi kawasan.