Singapura Naikkan Denda Polusi Asap hingga S$20 Juta

Singapura memperketat penindakan terhadap perusahaan penyebab polusi asap lintas batas melalui perubahan Transboundary Haze Pollution Act (THPA) yang disahkan Parlemen pada Rabu (4/11). Kebijakan ini menaikkan denda maksimum menjadi S$20 juta atau sekitar Rp284 miliar serta memperluas kewenangan pemerintah untuk menyelidiki perusahaan yang diduga terlibat.

Dilansir dari Internasional, amendemen tersebut meningkatkan denda maksimum hingga 10 kali lipat dibandingkan ketentuan sebelumnya yang sebesar S$2 juta atau sekitar Rp28,4 miliar. Perusahaan yang aktivitasnya menyebabkan atau berkontribusi terhadap kebakaran berisiko menimbulkan polusi asap di Singapura dapat dikenai sanksi tersebut.

Pemerintah juga menaikkan denda harian bagi perusahaan yang tidak memperbaiki kondisi penyebab polusi. Berdasarkan ketentuan baru, sanksinya meningkat dari S$100.000 menjadi maksimal S$1 juta atau sekitar Rp14,2 miliar per hari.

Selain hukuman pidana, amendemen THPA memperkenalkan mekanisme sanksi perdata dengan denda maksimum S$10 juta atau sekitar Rp142 miliar. Namun, sanksi perdata tidak dapat dijatuhkan bersamaan dengan proses pidana untuk perkara yang sama.

Perluasan kewenangan investigasi memungkinkan Direktur Jenderal Perlindungan Lingkungan Singapura memerintahkan perusahaan yang diduga berkaitan dengan polusi asap untuk menunjuk penilai independen dari sektor swasta.

Seluruh biaya penilaian tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan. Hasil pemeriksaan selanjutnya harus disampaikan kepada National Environment Agency (NEA), lembaga pemerintah yang menangani pengelolaan lingkungan Singapura.

Ruang lingkup penegakan hukum juga diperluas sehingga pemerintah dapat mengambil tindakan sebelum asap mencapai wilayah Singapura. Perusahaan bisa dimintai pertanggungjawaban apabila aktivitasnya di luar negeri memicu kebakaran yang menimbulkan risiko nyata terhadap kualitas udara negara tersebut.

Ketentuan baru juga memungkinkan penjatuhan sanksi terhadap perusahaan yang tetap melakukan transaksi bisnis dengan pihak yang telah ditetapkan sebagai pelaku polusi asap.

Perubahan regulasi ini dilakukan ketika penyelidikan terhadap episode polusi asap sepanjang 2026 masih berlangsung. Pada September dan Oktober 2026, indeks Pollutant Standards Index (PSI) 24 jam di Singapura sempat melampaui angka 200.

Angka tersebut termasuk kategori sangat tidak sehat dan menjadi kondisi kualitas udara terburuk di Singapura sejak 2015.

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu, menjelaskan bahwa amendemen diperlukan untuk memperkuat penanganan polusi asap lintas batas. Pemerintah menilai perangkat hukum yang lebih kuat diperlukan untuk memberikan konsekuensi finansial kepada pihak yang bertanggung jawab.

Menurut Grace Fu, perubahan tersebut memungkinkan pemerintah membebankan konsekuensi ekonomi dan finansial kepada perusahaan yang terbukti bertanggung jawab, di luar sanksi hukum yang sebelumnya telah tersedia.