Singapura Desak Indonesia Patuhi Kontrak Pasokan Gas

Pengurangan ekspor gas alam Indonesia untuk memenuhi kebutuhan domestik mendorong Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong meminta seluruh pihak memenuhi kontrak pasokan energi. Dalam konvensi Partai Aksi Rakyat (PAP) pada Minggu, 25 Oktober 2026, Wong menegaskan pentingnya penghormatan terhadap perjanjian komersial, sementara pemerintahnya mempertimbangkan langkah untuk melindungi kepentingan Singapura. Dilansir dari Medcom, pengurangan pasokan tersebut dilakukan Indonesia untuk mengalihkan lebih banyak gas bagi kebutuhan dalam negeri.

Regulator hulu minyak dan gas Indonesia, SKK Migas, menjelaskan bahwa kebijakan itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan energi domestik. Otoritas Pasar Energi Singapura (EMA) menyebut pengurangan pasokan mencapai 31 juta kaki kubik standar per hari. Volume tersebut setara dengan kurang dari 2 persen total kebutuhan gas harian Singapura.

Meski porsinya relatif kecil, perubahan pasokan berpengaruh terhadap sektor energi Singapura yang sangat bergantung pada gas alam. Menurut data yang disampaikan dalam laporan tersebut, sekitar 95 persen listrik negara itu dihasilkan dari gas alam, dengan sebagian besar kebutuhan dipenuhi melalui impor gas pipa dari Indonesia.

Wong menekankan bahwa pasokan yang terdampak berada dalam lingkup kontrak komersial. Pemerintah Singapura mengharapkan seluruh pihak menjalankan kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati. Ia menyatakan, "Kita mengharapkan seluruh pihak menghormati kesepakatan pasokan gas dan memenuhi kewajiban masing-masing."

Singapura juga menyatakan akan mempertimbangkan langkah yang diperlukan untuk menjaga hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak yang berlaku. Importir gas di negara tersebut turut memiliki kepentingan dalam pelaksanaan perjanjian komersial itu. Untuk mengurangi ketergantungan pada jalur pipa, Singapura telah membangun fasilitas impor gas alam cair atau LNG. Terminal tersebut memungkinkan negara itu mendatangkan gas dari berbagai negara dan memperluas pilihan pemasok ketika terjadi gangguan pada sumber pasokan tertentu.

Namun, diversifikasi pemasok gas bukan satu-satunya pilihan yang dipertimbangkan pemerintah. Wong menyebut Singapura juga sedang mengevaluasi kemungkinan penggunaan energi nuklir sebagai sumber listrik yang lebih bersih dan mampu memasok energi secara konsisten. Pengembangan tenaga nuklir menghadapi tantangan keselamatan, terutama karena wilayah Singapura terbatas dan kepadatan penduduknya tinggi.

Wong menegaskan bahwa keselamatan akan menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah mengambil keputusan mengenai teknologi tersebut. Pemerintah Singapura berencana melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi. Penilaian menyeluruh terhadap risiko, manfaat, dan konsekuensi penggunaan energi nuklir akan menjadi bagian dari pertimbangan sebelum kebijakan ditetapkan.

Mulai 2027, Singapura dijadwalkan menjalani penilaian Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) melalui mekanisme Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR). Proses tersebut dirancang untuk mengevaluasi kesiapan infrastruktur dan kerangka kebijakan, sekaligus membantu negara memahami persyaratan serta tanggung jawab yang diperlukan sebelum mengembangkan program tenaga nuklir.

Wong juga menyoroti perkiraan peningkatan kebutuhan listrik seiring perkembangan ekonomi digital. Menurutnya, aktivitas komputasi pada masa mendatang akan membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar sehingga perencanaan kebutuhan listrik perlu dilakukan sejak dini. Di bidang hubungan internasional, Wong menilai ketidakpastian global menuntut Singapura mempertahankan reputasinya sebagai mitra yang dapat dipercaya.

Pemerintah terus memperluas hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi dengan berbagai negara untuk menjaga peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam sepekan terakhir, Presiden Tharman Shanmugaratnam melakukan kunjungan kenegaraan ke Swedia, sedangkan Wong menyelesaikan kunjungan ke Qatar dan Uni Emirat Arab. Wong menilai hubungan dengan negara-negara yang memiliki latar belakang dan kepentingan berbeda mencerminkan posisi Singapura sebagai mitra strategis.

Pemerintah Singapura berharap reputasi dalam memenuhi komitmen dapat mendukung masuknya investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat di tengah persaingan global serta ketidakpastian geopolitik.