Sidang Roy Suryo Memanas Saat Saksi dan Pengacara Beradu Argumen
Persidangan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur memanas pada Rabu, 28 Oktober 2026. Pemeriksaan saksi diwarnai adu argumen antara kubu terdakwa Roy Suryo dan para saksi, sementara jaksa mengungkap rencana menghadirkan 94 saksi serta 26 ahli dalam perkara tersebut.
Dalam persidangan yang diberitakan detikcom, CNN Indonesia, dan SINDOnews, dua saksi yang menjadi perhatian ialah Maret Samuel Sueken, Ketua Umum Relawan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), serta Lechumanan, Wakil Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo.
Jaksa Penuntut Umum menyampaikan jumlah saksi dan ahli yang tercantum dalam berkas perkara. Jaksa Tri Yanti Merlyn Christin Pardede menjelaskan bahwa pemilihan saksi tetap mempertimbangkan relevansinya dengan perkara.
"Ada keterangan saksi akan mungkin sebanyak 94 orang sebagaimana dalam berkas perkara, namun kami tetap akan memperhatikan terkait dengan relevansi saksinya," ujar Tri Yanti Merlyn Christin Pardede.
Jaksa juga menyebutkan rencana menghadirkan puluhan ahli untuk memberikan keterangan dalam proses pembuktian.
"Kemudian ahli sebanyak 26 orang sebagaimana dalam berkas perkara dan akan kami perhatikan juga terkait dengan relevansinya," sambung Tri Yanti Merlyn Christin Pardede.
Dalam pemeriksaan Lechumanan, jaksa mendalami dasar keyakinannya mengenai keaslian ijazah Jokowi dan dampak pernyataan Roy Suryo di masyarakat. Lechumanan mengatakan dirinya mengetahui keterangan Universitas Gadjah Mada (UGM) mengenai status Jokowi sebagai alumnus kampus tersebut.
Jaksa menanyakan apakah Lechumanan pernah melihat keterangan UGM yang disampaikan kepada publik mengenai status ijazah Jokowi.
"Dalam hal tersebut, dalam perkara ini di mana Saudara Terdakwa Roy Suryo ini menuding bahwa ijazah saksi Saudara Joko Widodo ini adalah palsu, Saudara sebelumnya sudah pernah, apakah sudah pernah melihat pihak UGM melakukan konferensi pers atau menyebarkan ke khalayak umum bahwa status ijazahnya Joko Widodo ini bagaimana? Sudah pernah lihat belum, Saudara?" tanya jaksa.
Lechumanan menyebut dirinya pernah menerima tautan dari UGM pada 11 Oktober 2022 yang menyatakan Jokowi merupakan alumnus universitas tersebut. Informasi itu menjadi dasar pandangannya mengenai ijazah yang dipersoalkan.
"Saya sebelumnya itu dikirimkan bahwa melalui link UGM itu tanggal 11 Oktober 2022 itu rektor menegaskan Pak Jokowi adalah alumnus UGM. Sehingga saya berpendapat bahwa enggak mungkinlah kalau udah alumnus masa membuat ijazah palsu, gitu. Jadi ketika saya melihat ada link di UGM bahwa Pak Jokowi merupakan alumnus dari UGM ya, saya berpendapat bahwa ijazah itu asli," jawab Lechumanan.
Jaksa kemudian menggali apakah Lechumanan mengetahui pernyataan lain dari UGM. Saksi menjelaskan bahwa ia juga melihat ijazah yang disebut sebagai ijazah asli Jokowi ketika mengikuti gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2025.
"Selain itu pihak UGM pernah ada konferensi pers yang lain?" tanya jaksa.
"Kalau itu saya enggak, enggak, enggak ngikutin lagi, cuman kemudian saya melihat ijazah asli lagi waktu digelar perkara khusus 15 Desember 2025," jawab Lechumanan.
Untuk memperjelas keterangan tersebut, jaksa kembali menanyakan pengalaman saksi melihat dokumen yang dipersoalkan.
"Terhadap tudingan dari Terdakwa ini terkait ijazah Pak Joko Widodo, Saudara sebelumnya sudah pernah melihat ijazah yang dimaksud?" tanya jaksa.
"Iya, melihat ijazah aslinya itu waktu digelar perkara khusus 15 Desember 2025. Di Polda Metro Jaya," jawab Lechumanan.
Lechumanan melaporkan Roy Suryo karena menilai tudingan mengenai ijazah Jokowi telah memicu perpecahan di masyarakat. Dalam persidangan, jaksa juga memutar lima cuplikan video yang memuat pernyataan Roy mengenai dugaan ijazah palsu tersebut.
Jaksa meminta Lechumanan menjelaskan dampak yang menurutnya muncul setelah video-video itu beredar.
"Terhadap video-video yang beredar tersebut yang barusan kita tonton, yang dampak yang dirasakan itu apa Saudara? Yang Saudara rasakan sebagai pelapor, yang Saudara ketahui?" tanya jaksa.
Lechumanan mengaitkan pernyataan Roy dengan perbedaan sikap masyarakat terhadap terdakwa dan Jokowi. Hakim kemudian meminta saksi menjelaskan dasar penilaiannya tersebut.
"Ya setahu saya bahwa dampaknya itu ada terjadi perpecahan ya, di masyarakat itu terjadi ada yang pro kepada Terdakwa Roy, ada juga yang pro kepada Pak Jokowi. Jadi sudah terjadi terpecah belah," jawab Lechumanan.
Jaksa memastikan kembali keterangan saksi mengenai perpecahan tersebut.
"Sudah terpecah belah?" tanya jaksa.
"Ya," jawab Lechumanan.
Hakim lalu mendalami apakah pernyataan itu didasarkan pada penelitian atau pengamatan pribadi saksi. Lechumanan menjelaskan sumber informasi yang digunakannya.
"Ini Saudara, tadi kan dampak, gitu ya. Itu berdasarkan penelitian atau apa? Menyebut dampak tadi?" tanya hakim.
"Saya melihat saja situasi," jawab Lechumanan.
Hakim meminta saksi menyebutkan media yang digunakan untuk mengikuti situasi tersebut.
"Melalui apa?" tanya hakim.
"Melalui pemberitaan, Yang Mulia," jawab Lechumanan.
Lechumanan menambahkan bahwa ia juga mengamati informasi yang beredar di media sosial.
"Iya, medsos begitu, Yang Mulia," jawab Lechumanan.
Jaksa kemudian menanyakan dampak yang dirasakan Lechumanan secara pribadi. Saksi mengaku terganggu oleh pernyataan yang menurutnya merendahkan Jokowi dan mengatakan dirinya merupakan pendukung presiden tersebut.
"Kalau akibat yang Saudara rasakan sendiri untuk Saudara pribadi apakah ada?" tanya jaksa.
"Kalau saya sendiri ya saya enggak bisa tidurlah. Ya karena Pak Jokowi kan dijatuhkan serendah-rendahnya. Ya saya kan orang yang sangat membela Pak Jokowi," jawab Lechumanan.
Selain memeriksa Lechumanan, persidangan juga menghadirkan Maret Samuel Sueken. Pemeriksaan Samuel berlangsung tegang ketika pengacara Roy Suryo menanyakan pemahamannya mengenai perkara dan dakwaan terhadap terdakwa.
Pengacara Roy terlebih dahulu meminta Samuel menjelaskan perkara yang sedang diperiksa majelis hakim.
"Saudara Saksi, kami ingin tanyakan kepada Saudara Saksi ya. Apakah Saudara mengetahui perkara apa sih sebenarnya yang sekarang sedang diperiksa di persidangan ini?" tanya pengacara Roy.
Samuel menjawab bahwa perkara tersebut berkaitan dengan tudingan mengenai ijazah Jokowi.
"Mengetahui. Ijazahnya orang dibilang palsu," jawab Samuel.
Ketika pengacara berusaha melanjutkan pertanyaan, Samuel menyela untuk menegaskan tujuan kehadirannya sebagai saksi.
"Oke. Maksud kami..." timpal pengacara Roy.
"Saya datang ke sini untuk bersaksi meyakinkan bahwa fitnah ijazah palsu, bukan yang lain-lain," potong Samuel.
Pengacara Roy kemudian menyampaikan bahwa pertanyaannya dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman saksi terhadap perkara. Samuel menolak anggapan bahwa dirinya tidak mengetahui persoalan yang diperiksa.
"Kemudian kami menanyakan kepada Saksi ya. Kalau memang tidak tahu, tidak mengerti, nggak apa-apa," ujar pengacara Roy.
"Saya tahu! Datang ke sini untuk untuk bersaksi masalah ijazah palsu. Bukan saya nggak tahu," ujar Samuel.
Pengacara berupaya menjelaskan kembali arah pertanyaannya, tetapi Samuel kembali memotong pembicaraan.
"Bukan, sebentar saya mau menanyakan. Ini nanti kalau saya menanyakan apabila pengetahuan Saudara tidak tahu atau tidak paham, Saudara kan tadi bilang bahwa Saudara adalah..." ujar pengacara Roy.
"Nggak usah ngajarin saya, jawaban saya, Bos!" ujar Samuel.
Pengacara kemudian bertanya mengenai perbuatan yang didakwakan kepada Roy Suryo. Samuel menjawab bahwa persoalan tersebut menyangkut penghinaan melalui tudingan ijazah palsu.
"Apakah Saudara mengetahui perbuatan apa yang sedang didakwakan kepada Terdakwa?" tanya pengacara Roy.
"Oh saya tahu. Menghina orang, ijazahnya palsu," jawab Samuel.
Ketika ditanya mengenai ketentuan hukum yang digunakan dalam dakwaan, Samuel mengaku tidak mengetahui pasal-pasalnya. Perbedaan jawaban itu kembali memicu perdebatan.
"Kemudian saya ingin menanyakan, pasal-pasalnya Saudara tahu tidak?" tanya pengacara Roy.
"Saya tidak ada urusan dengan pasal-pasal dan saya tidak tahu pasal," jawab Samuel.
Pengacara Roy lalu menegaskan bahwa pertanyaannya berkaitan dengan pengetahuan saksi tentang dakwaan.
"Jadi makanya saya tadi tanya kepada Saudara Saksi, kalau memang tidak tahu jangan bilang Saudara tahu, tahu," ujar pengacara Roy.
Samuel membedakan pengetahuannya mengenai perkara dengan pemahamannya tentang ketentuan hukum.
"Saya kalau terkait dengan pasal, saya tidak tahu. Kalau yang lain, saya tahu," sahut Samuel.
Ketegangan berlanjut ketika pengacara Roy menyampaikan keberatan kepada majelis hakim atas cara Samuel menjawab. Keduanya saling menyahut sebelum hakim turun tangan.
"Yang Mulia, Yang Mulia, ya. Kami kan sopan menanyakan, ya kan, tapi beliau ini menjawab sangat tidak sopan," ujar pengacara Roy.
Samuel membantah dirinya bersikap tidak sopan dan mengatakan bahwa ia menginginkan pertanyaan yang dianggapnya tepat.
"Saya bukan orang bodoh di sini, Yang Mulia! Saya sopan kalau pertanyaannya tepat. Tapi kalau tidak tepat, tidak perlu saya jawab. Saya tidak bisa jawab singkat, ya atau tidak," potong Samuel.
Pengacara Roy meminta saksi tetap tenang ketika menjawab pertanyaan.
"Bisa tidak jawab tidak apa-apa, tetapi sabar!" sahut pengacara Roy.
Samuel membalas teguran tersebut.
"Sabar sama!" timpal Samuel.
Pengacara Roy kembali meminta saksi bersabar.
"Sabar!" ujar pengacara Roy.
Ketua majelis hakim Christina Endarwati kemudian menengahi perdebatan. Hakim meminta Samuel mendengarkan pertanyaan sampai selesai, menjawab secara tegas, serta menghindari sikap emosional. Hakim juga mengingatkan pengacara agar pertanyaannya tidak meminta pendapat saksi.
Ketika hakim mulai mengatur jalannya pemeriksaan, pengacara Roy berusaha melanjutkan penjelasannya.
"Sebentar ini. Gini-gini ya. Ini gini, Saksi, Saksi nah. Gini ya," ujar hakim.
Pengacara Roy menyatakan bahwa pihaknya telah berusaha mengajukan pertanyaan dengan tenang.
"Kami sudah sabar, ya. Pelan-pelan kami menanyakan kepada Saksi," ujar pengacara Roy.
Hakim Christina kemudian memberikan arahan agar Samuel menyimak pertanyaan terlebih dahulu dan memberikan jawaban yang jelas. Hakim juga mengingatkan saksi mengenai kewajiban menyampaikan keterangan yang benar dan jujur.
"Advokat kalau bertanya, ya, Saudara dengarkan dulu pertanyaannya sampai selesai agar tahu maksud pertanyaannya tadi, bisa menjawab. Menjawabnya sabar saja, ya. Nggak usah pakai emosi di sini, ya.
Jangan emosi, ya. Sabar. Biar yang keluar tadi kan seperti yang Saudara katakan dalam janji, yang benar dan jujur, begitu kan?
Jadi dengarkan dulu pertanyaannya, ya. Jawabnya yang tegas biar tidak muter-muter. Pertanyaannya lebih sederhana begitu ya, biar, jangan menurut, nanti yang keluar pendapat.
Silakan," tutur hakim.
Dalam pemeriksaan terpisah terhadap Lechumanan, kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, mendalami tudingan penghasutan yang dikaitkan dengan peristiwa penggerudukan rumah Jokowi di Solo. Refly meminta saksi menjelaskan siapa yang dianggap terhasut dan kapan peristiwa itu terjadi.
"Ini kan tadi Saudara mengatakan penghasutan. Siapa yang Saudara lihat dihasut oleh terdakwa dan kapan? Dikaitkan dengan peristiwa itu. Karena ini kan Pasal 160," ujar Refly Harun.
Lechumanan menjawab bahwa pihak yang dimaksudnya adalah kelompok TPUA yang mendatangi Solo.
"Jadi yang terhasut itu adalah TPUA yang kemudian TPUA menggeruduk Solo," jawab Lechumanan.
Refly kemudian membedakan antara pihak yang melakukan suatu tindakan dan pihak yang secara langsung dianggap dihasut oleh terdakwa. Ia meminta saksi memperjelas siapa yang dimaksud dalam keterangannya.
"Kami bicara bukan ter, tapi yang dihasut. Jadi ada intention dari terdakwa untuk menghasut seseorang agar melakukan sesuatu sesuai dengan Pasal 160 sebagai delik formil. Siapa yang dihasut?" kata Refly.
Lechumanan kembali menyebut kelompok TPUA dan menambahkan peristiwa lain yang menurutnya berkaitan dengan dampak pernyataan Roy Suryo.
"Yang terhasut itu masyarakat TPUA yang kemudian menggeruduk Solo, kemudian ada masyarakat di Malang juga yang membakar foto-foto Mas Roy," ujar Lechumanan.
Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi melalui penyebaran informasi yang menurut jaksa tidak benar mengenai ijazah presiden ke-7 tersebut. Dakwaan itu menggunakan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Jaksa juga mencantumkan dakwaan subsider berdasarkan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) serta Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow