Dr Tifa Adukan Penerapan RJ Kasus Ijazah Jokowi ke Kapolri

Penerapan keadilan restoratif atau restorative justice (RJ) dalam perkara dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dipersoalkan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa. Ia berencana mengadukan dugaan penyalahgunaan mekanisme tersebut kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto setelah menilai penerapannya tidak mencakup seluruh pihak dalam laporan polisi.

Rencana pengaduan itu disampaikan Tifa setelah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). Ia menyoroti penerapan RJ yang menurutnya hanya diberikan kepada tiga atau empat orang, meskipun laporan polisi disebut melibatkan delapan orang.

Tifa menyatakan akan membawa persoalan tersebut kepada Kapolri untuk meminta pemeriksaan atas penerapan keadilan restoratif dalam perkara yang sedang berjalan.

"Kita akan laporkan kepada Kapolri baru Jenderal Suyuadi Ario Seto, ya, tentang malpraktik ya dari restorative justice. Kita kemarin tidak bisa karena yang jadi Kapolri masih temannya," ujar Tifa seusai persidangan di PN Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Ia juga mempertanyakan alasan penerapan RJ yang hanya menjangkau sebagian pihak. Menurut Tifa, pencabutan laporan polisi semestinya memiliki konsekuensi terhadap seluruh orang yang tercantum dalam laporan tersebut.

Dalam keterangannya, Tifa meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menguji dugaan penyalahgunaan mekanisme keadilan restoratif dalam perkara itu.

"Kali ini kita akan uji apakah Jenderal Suyudi Ario Seto mampu untuk menegakkan kebenaran bahwa sudah terjadi penyalahgunaan restorative justice. Sebab restorative justice itu tidak bisa cuma dikenai kepada 3 atau 4 orang saja, tetapi laporan polisi itu pun dicabut. Silakan, Bang Ismak," jelas Tifa.

Tifa berpendapat pencabutan laporan polisi seharusnya berlaku terhadap seluruh pihak yang tercantum di dalamnya, bukan hanya beberapa orang tertentu. Persoalan tersebut menjadi dasar rencana pengaduannya kepada Kapolri.

Sementara itu, dalam perkara dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi, Tifa menghadapi dakwaan berlapis. Pada dakwaan primer, jaksa mendakwanya melanggar Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam dakwaan subsider, Tifa dijerat Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jaksa juga memasukkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dakwaan lainnya menggunakan Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.