Jokowi Bantah Font Sampul Skripsinya Tak Sesuai Zaman

Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah tudingan bahwa penggunaan font Times New Roman pada sampul skripsinya tidak sesuai dengan periode penerbitan dokumen tersebut. Bantahan itu disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta, Kamis (5/11/2026), ketika Jokowi menjelaskan bahwa ribuan skripsi pada masa tersebut menggunakan format serupa, dilansir dari Nasional.

Jokowi menyebut penggunaan huruf tersebut bukan hanya ditemukan pada skripsinya. Menurut dia, dokumen akademik lain yang dicetak melalui Percetakan Perdana juga menggunakan tampilan serupa.

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Jokowi menanggapi persoalan tahun penggunaan font Times New Roman yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

"Kalau dikatakan bahwa sampulnya memakai Times New Roman yang belum ada pada tahun 1985, kenyataannya ribuan skripsi yang dicetak di Percetakan Perdana semuanya juga seperti itu dan bisa. Bukan hanya skripsi saya saja, Yang Mulia," kata Jokowi dalam persidangan.

Jokowi juga memaparkan identitas karya ilmiahnya yang berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta. Ia menjelaskan proses pengajuan judul hingga mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing.

Menurut keterangannya, pengajuan proposal judul skripsi dilakukan sebanyak tiga kali sebelum disetujui oleh Prof Dr Ir Achmad Soemitro.

"Dengan mengajukan proposal judul sampai tiga kali kepada dosen pembimbing skripsi saya, yaitu Prof Dr Ir Achmad Soemitro. Kemudian disetujui judul skripsinya adalah Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta," ujar Jokowi.

Jokowi turut menjelaskan tahapan ujian skripsinya. Berdasarkan keterangannya, ujian berlangsung pada 23 Oktober 1985 dengan Insinyur Sofyan Warsito dan Insinyur P Burhanuddin sebagai dosen penguji.

Dalam ujian tersebut, Jokowi menyatakan dirinya dinyatakan lulus dengan nilai A.

Persoalan dokumen akademik Jokowi turut berkaitan dengan perkara hukum yang menjerat Roy Suryo. Roy didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi.

Jaksa menyebut Roy Suryo menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai ijazah Jokowi. Perkara tersebut diproses berdasarkan sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam dakwaan, Roy dijerat Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan tersebut disusun secara subsider dengan ketentuan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) serta Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.