Sidang Dokter Tifa Memanas dan Jadwalkan Tiga Saksi Baru

Persidangan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Joko Widodo dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (8/10/2026), dengan perdebatan mengenai pemeriksaan saksi dan pemanggilan pelapor. Sidang yang berlangsung sekitar 11 jam itu berlanjut dengan agenda pemeriksaan tiga saksi pada pekan berikutnya.

Dalam persidangan tersebut, tim penasihat hukum Tifa mempersoalkan interupsi jaksa penuntut umum (JPU) ketika mereka mengajukan pertanyaan kepada saksi. Pihak terdakwa juga meminta agar Jokowi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam perkara yang berkaitan dengan persoalan ijazahnya.

Seusai sidang, Tifa menyatakan keberatan karena menilai pemeriksaan saksi belum memberikan kesempatan yang seimbang kepada pihak pembela.

"Karena kita ini kalau bertanya kepada saksi selalu dipotong oleh jaksa, sehingga kita tidak bisa masuk kepada substansi," ujar Tifa.

Ia juga menyoroti prinsip kesetaraan para pihak dalam proses peradilan, termasuk pembagian waktu untuk memeriksa saksi.

"Equality of arms itu kan harus sama. Ketika jaksa ditanya butuh berapa lama, kemudian diberikan satu jam, kami juga harusnya diberikan waktu yang sama," kata Tifa.

Tifa berencana menyampaikan keberatannya kepada sejumlah lembaga yang berkaitan dengan pengawasan peradilan dan hak asasi manusia.

"Saya akan melaporkan persidangan ini kepada KY, Komnas HAM, Komisi III DPR, Bawas, dan juga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur," ujar Tifa.

Selain mempersoalkan proses pemeriksaan, Tifa meminta Jokowi hadir secara langsung. Ia menilai keterangan mantan Presiden ke-7 RI tersebut diperlukan untuk menguji persoalan yang menjadi pokok perkara.

"Kami tunggu dengan senang hati, dengan semangat, karena dengan itu kita bisa membuktikan ya keaslian atau kepalsuan dari ijazah yang dimiliki oleh yang bersangkutan," ujar Tifa.

Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, menyatakan kliennya bersedia memenuhi panggilan jaksa. Namun, hingga Kamis (8/10/2026), pihaknya belum menerima panggilan resmi untuk menghadiri persidangan.

"Sampai hari ini Pak Jokowi menyatakan akan hadir dan masih menunggu panggilan jaksa. Tapi sampai hari ini kami juga belum menerima panggilan," kata Rivai.

Rivai menjelaskan bahwa pihaknya menghormati pengaturan jadwal pemeriksaan saksi oleh jaksa dan majelis hakim. Menurut dia, pemanggilan Jokowi perlu disesuaikan dengan urutan serta kebutuhan persidangan.

"Tapi Jaksa mengatakan mereka mesti berkoordinasi terlebih dahulu dan menyesuaikan dengan saksi-saksi lainnya," kata Rivai.

Dalam sidang yang sama, Tifa turut menyoroti keterangan tiga saksi mengenai pengalaman mereka bertemu Jokowi. Ia mempertanyakan kesesuaian sosok yang pernah ditemui para saksi dengan orang dalam foto yang diperlihatkan di persidangan, yang digambarkan berkacamata dan berkumis.

"Ya, itu yang menarik ya, dan ini akan kita terus, kita kejar," ujar Tifa.

Perdebatan lainnya muncul ketika JPU menyebut nama saksi yang akan dihadirkan pada sidang berikutnya. Tifa menyatakan daftar saksi yang dimiliki timnya tidak mencantumkan nama Andi Aswin sebagaimana disebutkan jaksa.

"Jadi tadi JPU itu mengatakan bahwa rencana mereka akan menghadirkan tiga orang saksi, salah satunya bernama Andi Aswin. Kami tunjukkan di depan sidang, bahwa di dalam daftar saksi yang kami miliki, tidak ada satu pun orang bernama Andi Aswin," kata Tifa.

Berdasarkan laporan Okezone, JPU menyebut tiga nama yang akan dipanggil, yakni Ade Darmawan Dipa Kusuma, Freddy Alex Damanik, dan Andi Aswan. Setelah tim hukum terdakwa mengajukan keberatan atas nama tersebut, jaksa memperbaiki penyebutannya menjadi Azwan.

"Mohon izin, Azwan Majelis, Azwan," ujar JPU.

Tim hukum Tifa juga kembali meminta agar Jokowi dihadirkan dalam perkara tersebut karena statusnya sebagai pelapor.

"Maaf Majelis, ini kan persidangan ijazah Joko Widodo dan sebagai pelapor. Kami mohon dihadirkan, Majelis," ujar tim hukum Dokter Tifa.

JPU menanggapi permintaan itu dengan menyatakan bahwa penentuan urutan pemeriksaan saksi merupakan kewenangan penuntut umum sesuai ketentuan yang mereka rujuk dalam persidangan.

"Mohon izin Majelis, kami tidak akan lelah untuk mengulang, berdasarkan Pasal 210 Ayat (3) yang menentukan urutan adalah Penuntut Umum. Seperti itu," ujar JPU.

Ketua majelis hakim Christina Endarwati kemudian menetapkan sidang lanjutan pada Kamis, 15 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB, dengan agenda mendengarkan keterangan tiga saksi dari pihak penuntut umum.

"Jadi untuk minggu depan akan dihadirkan tiga orang saksi yang sudah disebut tadi. Jadi sidang akan ditunda hari Kamis, 15 Oktober 2026 pukul 09.00 untuk masih mendengar keterangan saksi dari Penuntut Umum," kata Christina.

Secara terpisah, Polres Metro Jakarta Timur bersama Polsek Cakung mengerahkan 273 personel untuk mengamankan persidangan pada 8 Oktober 2026. Menurut keterangan kepolisian yang dimuat Tribratanews Metro Polri, personel tersebut terdiri atas 10 anggota Patra Brimob Polda Metro Jaya, 75 personel Samapta Polda Metro Jaya, serta 188 personel Polres Metro Jakarta Timur dan polsek jajaran.

Sebelum pengamanan, petugas mengikuti apel arahan pimpinan yang dipimpin Kabag Ops Polres Metro Jakarta Timur AKBP M. Hari Agung Julianto, S.Psi. Kepolisian menyatakan pengamanan dilakukan untuk menjaga ketertiban, melindungi seluruh pihak yang hadir, dan memastikan aktivitas masyarakat di sekitar pengadilan tetap berjalan normal.