Satgas PKH Ambil Alih Hutan Ilegal Terafiliasi Arif Kurniawan

Pemerintah mulai mengambil alih kembali kawasan hutan yang diduga dikuasai secara ilegal oleh sejumlah perusahaan terafiliasi Arif Kurniawan (AK). Penertiban dilakukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) setelah menemukan indikasi penyimpangan dalam kegiatan pertambangan, pengurusan izin, dan pemanfaatan kawasan hutan tanpa hak.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat pimpinan Satgas PKH pada Rabu (4/11/2026) sore. Rapat dipimpin Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyampaikan bahwa penertiban akan mencakup perusahaan yang terafiliasi maupun berada dalam kendali AK, termasuk jaringan usaha terkait di berbagai wilayah Indonesia.

"Pimpinan Satgas PKH memutuskan untuk mengambil langkah penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara ilegal, yang terafiliasi, dan/atau berada dalam pengendalian saudara AK, termasuk seluruh jaringan perusahaan terkait di seluruh wilayah Republik Indonesia," ujar Barita di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026).

Penelaahan dan verifikasi awal menjadi dasar pelaksanaan langkah tersebut. Pemeriksaan menemukan indikasi penyimpangan dalam tata kelola pertambangan, pengurusan perizinan, serta penggunaan kawasan hutan tanpa dasar hak.

Barita menjelaskan bahwa tindakan pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada Satgas PKH untuk mengambil alih kawasan hutan yang dikuasai secara melawan hukum.

Selain pengambilalihan kawasan, aturan tersebut juga menjadi dasar penagihan denda administratif dan pemulihan aset negara berdasarkan hasil pemeriksaan.

"Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 3 Perpres Nomor 5 Tahun 2025, Satgas Penertiban Kawasan Hutan juga akan melakukan penagihan denda administratif, pemulihan aset, sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dari hasil pemeriksaan dan peraturan perundang-undangan," tutur Barita.

Penanganan perkara juga berpotensi berlanjut ke ranah pidana apabila petugas menemukan dugaan tindak kejahatan selama proses penertiban. Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 7 Perpres Nomor 5 Tahun 2025.

"Sehingga apabila dalam proses penertiban itu terdapat dugaan adanya perbuatan-perbuatan pidana, maka Satgas Penertiban Kawasan Hutan akan menyerahkan kepada aparat penegak hukum yang ada di dalam Satgas untuk dilakukan penindakan dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap Barita.

Satgas PKH juga menyoroti kemungkinan penggunaan jaringan perusahaan dan struktur kepemilikan berlapis untuk mengendalikan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal. Pemerintah menyatakan pola tersebut tetap menjadi sasaran penertiban.

"Satgas Penertiban Kawasan Hutan menegaskan bahwa negara tidak akan memberi ruang bagi praktik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara melawan hukum, termasuk apabila dilakukan melalui jaringan perusahaan maupun struktur pengendalian usaha yang berlapis," imbuh Barita.

Barita menambahkan, seluruh tindakan penertiban akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah menargetkan pengembalian kewenangan negara atas kawasan hutan dan sumber daya alam.

"Satgas akan terus mengejar secara profesional, terukur, dan berdasarkan ketentuan hukum yang akuntabel untuk memastikan hak dan kewenangan negara tegak di atas kekayaan alam kita, di atas kawasan hutan kita, dan di atas kekayaan sumber daya alam kita sesuai dengan aturan yang berlaku," tegas Barita.

Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengonfirmasi bahwa komoditas nikel termasuk dalam sektor pertambangan yang masuk radar penertiban perusahaan terafiliasi AK.

Menurut Anang, jaringan perusahaan yang berkaitan dengan AK tidak hanya terdiri atas satu korporasi. Karena itu, penertiban berpotensi mencakup perusahaan lain dengan komoditas berbeda.

"Tadi Pak Barita menyampaikan salah satunya adalah nikel juga di dalamnya. Tetapi nanti kan bisa yang lain-lain, karena rupanya kan perusahaannya bukan yang satu. Atas nama AK ini beberapa perusahaan," ujar Anang.

Anang menyebut konsesi yang diduga dikuasai secara ilegal oleh perusahaan terafiliasi AK tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Namun, Kejaksaan Agung belum dapat memastikan luas kawasan yang menjadi objek penertiban.

Satgas PKH masih melakukan validasi untuk memastikan luas konsesi serta jumlah perusahaan yang terhubung dengan AK.

"Saya tidak tahu pasti (berapa luasannya). PKH nanti kan, kan nanti kan divalidasi dulu berapa luasnya, seperti apa," ujar Anang.

Hingga keterangan tersebut disampaikan, daftar perusahaan, rincian komoditas lainnya, luas konsesi yang diambil alih, serta detail pelanggaran masing-masing perusahaan belum diumumkan kepada publik.