Prabowo Alokasikan Rp13,2 Triliun Hasil Penertiban Hutan untuk Gaji Guru

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dana hasil penertiban kawasan hutan dan pertambangan ilegal dialokasikan untuk menaikkan gaji guru hingga memperbaiki fasilitas publik. Penyerahan aset senilai Rp13,2 triliun tersebut berlangsung di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Selasa, 6 Oktober 2026, sebagaimana dilansir dari Medcom.

Selain uang tunai Rp13,2 triliun, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyerahkan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare kepada negara. Seluruh hasil penertiban ini diarahkan pemerintah untuk menyokong kebutuhan anggaran kesejahteraan masyarakat serta pembangunan infrastruktur dasar.

"Kita akan punya dana untuk menaikkan gaji guru, gaji semua pegawai negeri, gaji hakim, gaji jaksa, gaji polisi. Kita akan punya uang untuk membantu orang-orang yang lapar. Kita punya uang untuk bangun rumah, kita punya uang untuk memperbaiki irigasi-irigasi, kita punya uang untuk menghadapi kebakaran-kebakaran hutan," ujar Prabowo.

Prabowo mengapresiasi kinerja Satgas PKH yang dinilainya berhasil mengamankan aset penting bagi generasi mendatang. Penguasaan kembali lahan dan penutupan tambang ilegal dianggap sebagai bentuk tabungan jangka panjang bagi bangsa.

"Terima kasih Satgas PKH untuk kesekian kali saya sampaikan. Teruskan pekerjaan saudara, teruskan apa yang saudara kerjakan. Ingat, apa yang kau lakukan menyelamatkan anak dan cucu kita.

Jutaan hektar yang kau selamatkan, tambang-tambang ilegal yang kau tutup dan kau kuasai untuk negara, itu adalah tabungan bangsa. Saudara menambah tabungan bangsa untuk masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita," kata Prabowo.

Pemerintah juga memprioritaskan anggaran tersebut untuk penanganan pencegahan kebakaran hutan secara dini agar kerusakan kawasan tidak semakin meluas.

"Jangan tunggu hutan terbakar, kita kerja sekarang untuk mencegah. Itu butuh uang semua," tegas dia.

Dalam kurun waktu dua tahun melalui delapan kali penyerahan, Satgas PKH telah mencatatkan akumulasi penyelamatan keuangan negara hingga mencapai sekitar Rp52 triliun. Total kawasan hutan dari sektor perkebunan yang berhasil dikuasai kembali mencakup luas lebih dari 6,2 juta hektare dengan estimasi nilai mendekati Rp400 triliun.

"Kalau tidak kalian selamatkan, ini hangus, ini kekayaannya hilang. 6,2 juta ini hampir Rp400 triliun. Rp400 triliun kita hilangkan kemiskinan," ujar dia.

Kekayaan negara yang diselamatkan tersebut diproyeksikan untuk membiayai perbaikan 360 ribu sekolah di seluruh Indonesia yang membutuhkan pembenahan fasilitas penunjang pendidikan.

"Berarti dengan Rp400 triliun, berapa? Saya kira seluruh sekolah Indonesia bisa kita perbaiki. Kita punya sekolah, 360 ribu sekolah. Rp400 triliun, kita bisa perbaiki semua sekolah Indonesia," kata dia.

Selain sektor pendidikan, ruang fiskal dari hasil penertiban ini disiapkannya untuk merenovasi infrastruktur kesehatan masyarakat di tingkat daerah.

"Kita bisa perbaiki semua puskesmas yang tidak pernah diperbaiki selama 20 tahun," ujar dia.

Di sektor pertambangan, Satgas PKH telah menguasai kembali kawasan pertambangan ilegal seluas lebih dari 14 ribu hektare. Langkah penertiban tambang timah ilegal di Pulau Bangka juga terbukti menekan angka penyelundupan komoditas tersebut.

"Di Pulau Bangka penyelundupan timah sudah kita mitigasi, kita kurangi. Masih ada yang lolos, tapi kita sudah tertibkan dengan keras," ujar dia.