Jaksa Dakwa Samin Tan Rugikan Negara Rp 17,7 Triliun

Aktivitas pertambangan batu bara yang tetap berlangsung setelah izin perusahaan dihentikan menjadi pokok perkara dugaan korupsi yang menjerat Samin Tan. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (5/11/2026), jaksa mendakwa Samin Tan merugikan negara Rp 17,7 triliun melalui penambangan, pengangkutan, dan penjualan batu bara secara ilegal di wilayah PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT), Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.

Jaksa merinci nilai kerugian negara mencapai Rp 17.745.627.652.570,30. Angka tersebut mengacu pada laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT selama periode 2016 hingga 2025.

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut aktivitas pertambangan tetap dilakukan meskipun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT AKT telah dihentikan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3714 K/30/MEM/2017 tertanggal 19 Oktober 2017.

Jaksa menguraikan besaran kerugian negara dalam dakwaan berdasarkan hasil audit yang mencakup kegiatan penambangan, pengangkutan, serta penjualan batu bara di kawasan hutan dalam wilayah pertambangan perusahaan tersebut.

"Merugikan keuangan negara sebesar Rp 17.745.627.652.570,30 sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2025," ungkap jaksa.

Selain menguraikan kerugian negara, jaksa menyebut Samin Tan merupakan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari sembilan perusahaan induk di bidang pertambangan. Menurut dakwaan, aktivitas penambangan, pengangkutan, dan penjualan batu bara melalui perusahaan-perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan hingga Rp 17,7 triliun bagi Samin Tan.

Jaksa juga mengungkap adanya pihak lain yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut. Sebanyak 13 pihak di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUKSO atau Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung disebut menerima keuntungan sebesar Rp 3,9 miliar.

Selain itu, Muhammad Juni Eka Wardhana, Komisaris Utama PT Cordelia Bara Utama, disebut memperoleh keuntungan senilai Rp 170 miliar. Jaksa menilai keuntungan dari aktivitas pertambangan tersebut tidak hanya mengalir kepada Samin Tan.

"Telah turut serta melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi," terang jaksa.

Atas perbuatannya, Samin Tan didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa juga menyertakan dakwaan berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.