TKA 2026 Terapkan Sanksi bagi Peserta dan Sekolah yang Melanggar

Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 disertai ketentuan sanksi bagi pihak yang terbukti melanggar aturan ujian. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Detikcom, konsekuensi tersebut dapat dikenakan kepada peserta, petugas pelaksana, hingga satuan pendidikan sesuai tingkat pelanggarannya.

Ketentuan mengenai pelanggaran dan sanksi TKA tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 95/M/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Aturan ini menjadi acuan untuk menentukan tindakan terhadap pelanggaran selama penyelenggaraan ujian.

Sanksi dalam penyelenggaraan TKA tidak hanya ditujukan kepada siswa yang mengikuti ujian. Penulis soal, pengawas, teknisi, serta sekolah sebagai penyelenggara juga dapat dikenai tindakan apabila terjadi pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Sanksi bagi Peserta Ujian

Peserta yang melakukan pelanggaran dapat menerima tindakan secara bertahap, mulai dari teguran hingga pembatalan hasil ujian. Tingkat sanksi yang dijatuhkan bergantung pada jenis pelanggaran dan hasil pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.

• Peringatan lisan: Pengawas ruang memberikan teguran secara langsung kepada peserta yang melanggar tata tertib.
• Pembatalan ujian mata pelajaran: Penyelenggara tingkat provinsi atau kabupaten/kota dapat membatalkan ujian untuk mata pelajaran yang berkaitan, sesuai kewenangannya.
• Dikeluarkan dari ruang ujian dan mendapat nilai 0: Setelah investigasi oleh penyelenggara tingkat pusat, peserta dapat dikeluarkan dari ruangan dan dinyatakan memperoleh nilai 0 (nol) untuk mata pelajaran terkait.

Penerapan sanksi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran dapat berdampak langsung terhadap hasil ujian peserta. Khusus untuk pemberian nilai 0 (nol), ketentuan yang tercantum mengaitkannya dengan investigasi oleh penyelenggara tingkat pusat.

Sanksi bagi Penulis Soal, Pengawas, dan Teknisi

Petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan TKA juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan ujian. Pelanggaran oleh penulis atau penelaah soal, pengawas, proktor, maupun teknisi dapat berujung pada tindakan administratif hingga penghentian tugas.

• Peringatan lisan: Dapat diberikan oleh penyelenggara tingkat provinsi atau kepala satuan pendidikan pelaksana.
• Surat peringatan: Dapat diterbitkan oleh penyelenggara tingkat provinsi dan/atau penyelenggara tingkat kabupaten/kota.
• Pemberhentian dari tugas: Petugas dapat diberhentikan dari perannya sebagai penulis soal, penelaah soal, pengawas, proktor, dan/atau teknisi tes.

Dengan demikian, tanggung jawab pelaksanaan ujian tidak terbatas pada peserta. Petugas yang menjalankan fungsi teknis maupun pengawasan juga dapat menerima konsekuensi apabila melanggar ketentuan penyelenggaraan.

Sanksi bagi Sekolah Penyelenggara

Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan TKA dapat menghadapi sanksi terhadap pelaksanaan ujian maupun statusnya sebagai penyelenggara. Keputusan terkait tindakan tersebut diberikan oleh penyelenggara sesuai dengan batas kewenangan masing-masing.

• Pembatalan pelaksanaan tes: Penyelenggara tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dapat membatalkan pelaksanaan ujian di satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
• Rekomendasi penghentian sebagai penyelenggara: Penyelenggara tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dapat memberikan rekomendasi kepada penyelenggara tingkat pusat untuk menghentikan status sekolah sebagai penyelenggara TKA selama 3 (tiga) kali penyelenggaraan secara berturut-turut.

Konsekuensi bagi sekolah dapat memengaruhi pelaksanaan ujian di tingkat satuan pendidikan. Karena itu, ketentuan sanksi mencakup pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan, bukan hanya individu yang mengikuti tes.

Persyaratan Laporan Dugaan Kecurangan TKA

Dugaan pelanggaran selama pelaksanaan TKA dapat dilaporkan dengan menyertakan informasi yang dibutuhkan untuk menelusuri kejadian. Laporan perlu memuat identitas pihak terkait, uraian peristiwa, serta bukti pendukung agar dapat ditindaklanjuti oleh penyelenggara.

Berikut tiga kelompok informasi yang wajib dicantumkan dalam laporan dugaan kecurangan TKA:

1. Identitas pihak terkait: Identitas pelapor dan orang yang diduga melakukan pelanggaran.
2. Rincian kejadian: Bentuk pelanggaran, tempat kejadian, dan waktu terjadinya peristiwa.
3. Bukti dan saksi: Bukti kuat yang mendukung laporan serta keterangan saksi mata.

Kelengkapan informasi tersebut menjadi bagian penting dalam proses penanganan laporan. Pelapor perlu menjelaskan kejadian secara terperinci agar pihak penyelenggara memiliki dasar untuk melakukan pemeriksaan.

Proses Penanganan Laporan Pelanggaran

Setelah menerima laporan dugaan kecurangan TKA, penyelenggara akan menjalankan serangkaian proses untuk menelaah informasi yang disampaikan. Tahapannya meliputi analisis laporan, peninjauan di tempat kejadian perkara, dan rapat untuk mengambil keputusan.

Proses tersebut menjadi dasar bagi penyelenggara dalam menentukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran. Jenis sanksi yang dapat diterapkan tetap mengacu pada ketentuan dalam pedoman penyelenggaraan TKA.

Informasi lebih lanjut mengenai Tes Kemampuan Akademik dapat ditemukan melalui situs resmi tka.kemendikdasmen.go.id. Ketentuan pelaksanaan dan penanganan pelanggaran merujuk pada pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 95/M/2025.