Kurniasih Minta TKA 2026 Tidak Bebani Mental Siswa

Pelaksanaan perdana Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA dan sederajat pada Senin (26/10/2026) menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati. Ia meminta asesmen tersebut berjalan secara adil dan humanis agar siswa dapat menunjukkan kemampuan akademik tanpa mengalami tekanan psikologis berlebihan, dilansir dari Detikcom.

Kurniasih menekankan bahwa TKA harus berfungsi sebagai alat ukur capaian pembelajaran yang objektif, bukan satu-satunya penentu masa depan pendidikan peserta didik. Kesiapan sekolah serta dukungan guru dan orang tua dinilai penting untuk membantu siswa menghadapi asesmen dengan tenang dan percaya diri.

Dalam keterangannya di Jakarta pada 26 Oktober 2026, Kurniasih menyoroti pentingnya pelaksanaan yang memperhatikan keadilan, transparansi, dan kondisi psikologis peserta didik.

"TKA harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan pendekatan yang humanis. Kita ingin anak-anak mengikuti asesmen dengan tenang, percaya diri, dan tanpa tekanan berlebihan. Jangan sampai TKA justru membuat siswa stres atau merasa masa depan pendidikannya hanya ditentukan oleh satu hasil tes," ujar Kurniasih Mufidayati, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

Ia juga meminta guru dan orang tua memberikan informasi yang jelas serta pendampingan memadai. Lingkungan pelaksanaan yang nyaman diperlukan agar siswa memahami bahwa asesmen merupakan bagian dari evaluasi kemampuan akademik, bukan satu-satunya ukuran keberhasilan mereka.

Kurniasih mengingatkan bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan, potensi, dan perjalanan belajar yang berbeda. Karena itu, dukungan terhadap semangat belajar dan kesehatan mental perlu menjadi perhatian selama pelaksanaan TKA.

"Anak-anak memiliki kemampuan, potensi, dan proses belajar yang berbeda-beda. Karena itu, jangan membangun suasana seolah-olah TKA menjadi penentu seluruh masa depan mereka. Kita perlu menjaga semangat belajar dan kesehatan mental siswa agar mereka dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya tanpa rasa takut yang berlebihan," tegas Kurniasih.

Selain aspek psikologis, Kurniasih menyoroti kesetaraan akses bagi siswa di berbagai wilayah. Menurutnya, perbedaan kondisi geografis dan kesiapan infrastruktur tidak boleh menghalangi peserta didik untuk mengikuti asesmen.

"Kesiapan perangkat, jaringan internet, listrik, hingga pendampingan teknis harus benar-benar diperhatikan," ujar Kurniasih.

Ia turut meminta agar pelaksanaan TKA di daerah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengutamakan keselamatan serta kesehatan siswa. Peserta didik tidak boleh dipaksa mengikuti asesmen apabila kabut asap berisiko mengganggu kesehatan mereka.

Kurniasih juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan mekanisme TKA susulan mudah diakses oleh siswa yang menghadapi situasi darurat. Dengan demikian, kendala akibat kondisi lingkungan tidak mengharuskan peserta didik mengorbankan keselamatan dan kesehatan.

Dalam pemanfaatannya, Kurniasih berharap hasil TKA digunakan secara proporsional untuk memetakan capaian akademik sekaligus mengevaluasi kualitas pembelajaran. Penilaian tersebut, menurutnya, perlu memperhatikan perkembangan siswa secara menyeluruh, bukan hanya angka dan nilai.

"TKA seharusnya membantu kita memahami capaian pembelajaran siswa dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Jangan sampai asesmen hanya berorientasi pada angka dan nilai, sementara proses belajar, perkembangan karakter, dan potensi anak justru terabaikan," terang Kurniasih.

Ia berharap hasil asesmen dapat menjadi masukan untuk perbaikan proses pembelajaran secara berkelanjutan, dengan tetap menghormati kondisi, kebutuhan, dan hak setiap peserta didik.