Samsat Blokir Data McLaren Rp 137 Juta atas Nama Montir

Tagihan pajak kendaraan senilai Rp 137,441 juta mengejutkan Yudariansyah, seorang montir di Kota Tangerang, karena nama dirinya tercatat sebagai pemilik McLaren yang tidak pernah dimilikinya. Dilansir dari Detik Oto, Samsat Ciledug menemukan kejanggalan tersebut ketika menelusuri kendaraan mewah yang menunggak pajak selama dua tahun.

Kasus ini memunculkan persoalan penyalahgunaan identitas dalam administrasi kendaraan bermotor. Nama seseorang dapat digunakan untuk mendaftarkan mobil milik pihak lain, termasuk sebagai cara menghindari beban pajak progresif yang berlaku bagi kepemilikan beberapa kendaraan oleh individu.

McLaren yang menjadi sumber masalah tercatat atas nama Yudariansyah dengan alamat di Kampung Sawah Dalam, Panunggangan Utara, Pinang, Kota Tangerang. Berdasarkan data Samsat Ciledug, tunggakan pajak kendaraan itu telah berlangsung selama dua tahun dengan nilai mencapai Rp 137,441 juta.

Pelaksana Tugas Kepala Samsat Ciledug, Idam Kholid, menjelaskan bahwa petugas mendatangi kediaman Yudariansyah untuk menindaklanjuti tagihan tersebut. Yudariansyah terkejut karena tidak mempunyai mobil, apalagi kendaraan mewah dengan kewajiban pajak sebesar itu.

Menurut Idam, kondisi lingkungan tempat tinggal Yudariansyah turut menunjukkan ketidaksesuaian dengan karakteristik kendaraan yang tercatat dalam administrasi. Akses jalan di kawasan tersebut sempit dan rusak, sehingga kendaraan mewah seperti McLaren dinilai sulit melintas tanpa risiko mengalami kerusakan.

Idam menggambarkan kondisi jalan menuju rumah Yudariansyah sebagai berikut.

"Mobil mau masuk gang aja susah. Bisanya cuma satu mobil. Jalannya rusak, cuma konblok. Kan kalau mobil mewah begitu, nggak mungkin lah, masa mobil jalannya di konblok, nggak mungkin mau, lecet mobilnya," kata Idam.

Data McLaren diblokir untuk melindungi Yudariansyah

Selain kondisi jalan, keadaan rumah Yudariansyah juga disebut jauh dari kesan mewah. Hal tersebut menjadi salah satu keadaan yang disoroti ketika petugas menemukan bahwa kendaraan bernilai tinggi itu terdaftar menggunakan identitasnya.

Samsat Ciledug kemudian memblokir data McLaren tersebut. Langkah ini dilakukan agar Yudariansyah tidak terus dibebani tunggakan pajak atas kendaraan yang bukan miliknya, sekaligus mencegah identitasnya digunakan untuk kepentingan pemilik mobil sebenarnya.

Idam menekankan pentingnya tindakan tersebut untuk menghindari kerugian bagi Yudariansyah akibat penyalahgunaan identitas oleh pihak lain.

"Jangan sampai nanti mobil ini karena disalahgunakan oleh pemilik aslinya itu, nanti yang kena Bang Yuda. Kasihan," ujar Idam.

Pemblokiran data menjadi langkah penanganan yang disebutkan dalam kasus ini. Persoalan tersebut sekaligus memperlihatkan risiko yang dapat muncul ketika pencatatan kepemilikan kendaraan tidak mencerminkan pemilik sebenarnya.

Nama orang lain digunakan untuk menghindari pajak progresif

Penggunaan identitas pihak lain untuk mendaftarkan mobil bukan persoalan yang sepenuhnya baru. Dalam sejumlah kasus, kendaraan didaftarkan atas nama orang lain untuk mengurangi beban pajak progresif. Praktik serupa juga ditemukan dalam sejumlah perkara korupsi yang melibatkan pembelian mobil mewah menggunakan nama pihak lain.

Salah satu cara yang digunakan adalah meminjam kartu tanda penduduk atau KTP milik seseorang yang belum mempunyai kendaraan. Dengan pencatatan tersebut, mobil dapat terdaftar sebagai kendaraan pertama atas nama orang yang dipinjam identitasnya, sehingga pemilik sebenarnya berupaya menghindari tarif progresif atas kendaraan tambahan.

Alternatif lainnya adalah mendaftarkan kendaraan menggunakan nama badan usaha atau perusahaan. Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam sumber, kendaraan atas nama badan dikenai tarif PKB sebesar 2 persen dan tidak termasuk dalam skema pajak progresif untuk kepemilikan pribadi.

Rincian tarif pajak progresif Jakarta pada 2026

Di Jakarta, ketentuan pajak progresif pada 2026 masih mengacu pada Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB untuk kepemilikan dan atau penguasaan oleh orang pribadi meningkat mengikuti urutan jumlah kendaraan.

Rincian tarif tersebut menunjukkan bahwa persentase pajak bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang dimiliki atau dikuasai oleh seseorang.

• Kendaraan pertama: 2 persen.
• Kendaraan kedua: 3 persen.
• Kendaraan ketiga: 4 persen.
• Kendaraan keempat: 5 persen.
• Kendaraan kelima dan seterusnya: 6 persen.

Ketentuan tersebut membedakan kepemilikan kendaraan oleh orang pribadi dan badan usaha. Untuk kendaraan yang dimiliki atau dikuasai badan, tarif PKB ditetapkan sebesar 2 persen tanpa pengenaan pajak progresif.

Perbedaan tarif itu menjelaskan alasan penggunaan nama pihak lain atau perusahaan dapat menjadi cara yang dipilih untuk menghindari tarif progresif. Namun, kasus Yudariansyah menunjukkan bahwa penggunaan identitas tanpa kesesuaian dengan kepemilikan sebenarnya dapat menimbulkan persoalan administrasi dan membebani orang yang namanya tercatat dalam dokumen kendaraan.