Montir Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp 137 Juta

Kasus penagihan pajak mobil mewah kepada warga yang tidak memiliki kendaraan tersebut menjadi sorotan setelah Yudariansyah, seorang montir di Tangerang, menerima tagihan Rp 137,441 juta untuk sebuah McLaren. Dilansir dari Detik Oto, kendaraan itu tercatat atas namanya meskipun ia tidak mempunyai mobil tersebut. Penagihan itu bermula ketika petugas Samsat Ciledug mendatangi rumah Yudariansyah di Kampung Sawah Dalam, Panunggangan Utara, Pinang, Kota Tangerang.

Pemeriksaan menunjukkan bahwa mobil McLaren tersebut menunggak pajak selama dua tahun. Besarnya tunggakan yang dibebankan kepada Yudariansyah menimbulkan kejanggalan bagi petugas. Ia diketahui tidak memiliki mobil, sementara kondisi tempat tinggalnya juga dinilai tidak mencerminkan kepemilikan kendaraan mewah dengan beban pajak sebesar itu.

Pelaksana Tugas Kepala Samsat Ciledug, Idam Kholid, mengungkapkan bahwa Yudariansyah terkejut ketika mengetahui tagihan pajak yang mencapai ratusan juta rupiah. Kondisi lingkungan tempat tinggalnya turut menjadi pertimbangan dalam menilai ketidaksesuaian tersebut.

Idam menggambarkan akses jalan menuju rumah Yudariansyah yang sempit dan rusak, sehingga keberadaan mobil mewah seperti McLaren dinilai tidak sesuai dengan kondisi lokasi tersebut. "Mobil mau masuk gang aja susah. Bisanya cuma satu mobil.

Jalannya rusak, cuma konblok. Kan kalau mobil mewah begitu, nggak mungkin lah, masa mobil jalannya di konblok, nggak mungkin mau, lecet mobilnya," kata Idam.

Untuk mencegah Yudariansyah terus dibebani kewajiban yang bukan miliknya, Samsat Ciledug kemudian memblokir data kendaraan tersebut. Langkah ini membuat tunggakan pajak McLaren itu tidak lagi dibebankan kepadanya. Pemblokiran tersebut sekaligus ditujukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan identitas oleh pemilik kendaraan yang sebenarnya. Samsat berupaya memastikan bahwa Yudariansyah tidak dirugikan akibat pencatatan kepemilikan yang tidak sesuai.

"Jangan sampai nanti mobil ini karena disalahgunakan oleh pemilik aslinya itu, nanti yang kena Bang Yuda. Kasihan," lanjut Idam.

Penggunaan nama orang lain untuk menghindari pajak progresif

Kasus ini berkaitan dengan praktik penggunaan identitas orang lain untuk menghindari pajak progresif kendaraan bermotor. Praktik serupa disebut bukan hal baru, bahkan pembelian mobil mewah dalam sejumlah kasus korupsi juga ditemukan menggunakan nama pihak lain.

Selain memanfaatkan identitas individu, sebagian pemilik kendaraan mendaftarkan mobil melalui perusahaan. Cara tersebut berkaitan dengan perbedaan pengenaan pajak antara kendaraan yang terdaftar atas nama orang pribadi dan kendaraan yang tercatat atas nama badan usaha. Pajak progresif berlaku ketika seseorang memiliki atau menguasai lebih dari satu kendaraan bermotor dengan jenis yang sama.

Besaran tarifnya meningkat mengikuti urutan kepemilikan, sehingga sebagian pemilik berupaya menghindari kenaikan tersebut dengan menggunakan KTP orang lain yang belum mempunyai kendaraan. Dengan mencatat kendaraan atas nama orang yang belum memiliki kendaraan, mobil tersebut dapat terdaftar sebagai kepemilikan pertama. Sementara itu, pendaftaran atas nama perusahaan menjadi cara lain yang digunakan karena kendaraan milik badan tidak dikenai tarif progresif sebagaimana kendaraan milik orang pribadi.

Rincian tarif pajak progresif Jakarta pada 2026

Ketentuan pajak kendaraan bermotor di Jakarta pada 2026 masih mengacu pada Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif untuk orang pribadi ditentukan berdasarkan jumlah kendaraan yang dimiliki dan atau dikuasai.

Tarif tersebut menunjukkan kenaikan sebesar satu poin persentase pada setiap urutan kepemilikan, mulai dari kendaraan pertama hingga kendaraan keempat. Untuk kendaraan kelima dan seterusnya, tarif PKB mencapai 6% bagi orang pribadi.

Berbeda dengan ketentuan untuk individu, kendaraan yang kepemilikan dan atau penguasaannya tercatat atas nama badan ditetapkan memiliki tarif PKB sebesar 2%. Kendaraan atas nama badan atau perusahaan tidak dikenai pajak progresif berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam sumber.