Rusia Veto Resolusi AS soal Misi PBB di Sahara Barat

Ketegangan diplomatik di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meningkat setelah Rusia memveto rancangan resolusi Amerika Serikat mengenai Sahara Barat pada Jumat (30/10). Keputusan tersebut menggagalkan upaya memperpanjang mandat misi perdamaian MINURSO selama satu tahun, sementara masa tugasnya dijadwalkan berakhir pada 31 Oktober. Perkembangan ini dilansir dari Internasional.

Rancangan Amerika Serikat tidak hanya mengusulkan perpanjangan operasi PBB, tetapi juga menetapkan rencana otonomi Maroko sebagai satu-satunya dasar perundingan penyelesaian konflik. Proposal tersebut turut mencakup pengurangan komponen militer dan perubahan nama misi.

Setelah rancangan AS gagal, Dewan Keamanan juga menolak proposal tandingan Rusia. Usulan tersebut hanya memperoleh tiga suara dukungan, satu penolakan, dan 11 abstain, jauh dari sembilan suara yang dibutuhkan untuk pengesahan.

Perselisihan ini memperumit masa depan MINURSO, misi yang selama beberapa dekade secara rutin memperoleh perpanjangan mandat. Konflik Sahara Barat sendiri telah berlangsung sekitar setengah abad antara Maroko dan Front Polisario yang didukung Aljazair.

Permusuhan berskala rendah masih berlangsung sejak Front Polisario menyatakan kembali menjalankan perjuangan bersenjata pada November 2020.

Dalam pernyataan setelah pemungutan suara, Duta Besar AS untuk PBB Michael Waltz menyoroti tidak terlaksananya referendum yang sebelumnya menjadi bagian dari mandat misi tersebut.

"Para pejabat PBB telah menyampaikan kenyataan ini kepada kita selama 30 tahun," ujar Michael Waltz.

Waltz menjelaskan bahwa perbedaan pandangan mengenai persyaratan kelayakan pemilih menjadi penghambat utama penyelenggaraan referendum. Rancangan AS karena itu menghapus penyebutan referendum dari nama misi dan mengubahnya menjadi Misi PBB di Sahara Barat (MINUSO).

"Sayangnya, beberapa anggota Dewan ini telah menggunakan hak veto mereka untuk mempertahankan huruf 'R'—yang merujuk pada referendum—dalam nama misi tersebut, padahal Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah tidak lagi bersiap untuk menyelenggarakan pemungutan suara semacam itu selama beberapa dekade," tambah Waltz.

Rusia menolak pendekatan Washington karena menilai rancangan tersebut terlalu memihak posisi Maroko. Utusan Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menegaskan bahwa keputusan mengenai kedaulatan wilayah tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh Dewan Keamanan.

"Kami menekankan fakta bahwa Dewan Keamanan tidak dapat secara otomatis menentukan terlebih dahulu masalah-masalah yang berkaitan dengan kedaulatan," ujar Vassily Nebenzia.

Nebenzia juga menyampaikan keberatan terhadap isi proposal Amerika Serikat yang dinilai memberikan dukungan berlebihan kepada Maroko dalam sengketa wilayah tersebut.

"Dewan Keamanan tidak boleh memberikan restu pada pendekatan yang sepihak seperti ini. Oleh karena itu, kami terpaksa menghalangi pengesahan draf tersebut," tambah Nebenzia.

Prancis, Inggris, dan sembilan anggota tidak tetap Dewan Keamanan mendukung rancangan Amerika Serikat beserta rencana otonomi Maroko. Sebaliknya, Rusia mempertahankan penolakannya terhadap pendekatan tersebut.

Organisasi kemanusiaan Oxfam memperingatkan bahwa berakhirnya mandat MINURSO dapat mengurangi pemantauan keamanan dan upaya meredakan ketegangan di kawasan.

"Hilangnya fungsi pemantauan dan de-eskalasi oleh MINURSO berisiko merusak keamanan dan stabilitas, yang akan berdampak serius bagi warga sipil serta prospek penyelesaian secara damai," demikian pernyataan Oxfam.

Menurut laporan Sekretaris Jenderal PBB, operasional MINURSO diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar 62 juta dolar AS untuk tahun fiskal yang dimulai pada Juni tahun ini. Misi tersebut sebelumnya dibentuk untuk mengawasi gencatan senjata dan mempersiapkan referendum.

Dampak penghentian misi juga menjadi perhatian karena puluhan ribu warga Sahrawi diperkirakan tinggal di kamp-kamp pengungsi yang dikelola Front Polisario di Aljazair. Rancangan resolusi AS sebelumnya turut memuat usulan pelaksanaan sensus terhadap para pengungsi tersebut.

Di sisi lain, Istana Kerajaan Maroko menyambut kegagalan perpanjangan mandat MINURSO. Pemerintah Maroko menyatakan tetap berkomitmen mempertahankan gencatan senjata, tetapi menghendaki seluruh personel dan perlengkapan misi PBB meninggalkan wilayah Sahara Barat.

"Tidak diperpanjangnya mandat MINURSO secara jelas berarti bahwa keberadaan misi tersebut di provinsi-provinsi selatan Kerajaan termasuk personel, kendaraan, peralatan, dan simbol-simbolnya harus diakhiri dalam beberapa hari mendatang," demikian pernyataan Istana Kerajaan Maroko.

Di Laayoune, kota terbesar di Sahara Barat, bendera Maroko dan lampu-lampu menghiasi jalan menjelang perayaan "Hari Persatuan". Pemerintah Maroko menetapkan hari peringatan tersebut pada tahun sebelumnya untuk memperingati pemungutan suara Dewan Keamanan PBB pada 31 Oktober.

Sementara itu, Front Polisario menggelar demonstrasi di kamp Smara, dekat Tindouf, Aljazair selatan, pada Rabu. Ratusan pria dan wanita berkumpul sambil mengibarkan bendera Republik Demokratik Arab Sahrawi di dekat para pejuang yang mengenakan seragam militer.

Dalam demonstrasi tersebut, para peserta membawa spanduk bertuliskan "Tolak rencana otonomi Maroko. Dukung hak untuk menentukan nasib sendiri." Aksi tersebut memperlihatkan penolakan Front Polisario terhadap usulan otonomi yang didukung Amerika Serikat dan Maroko.