Ekonom Paramadina Soroti Risiko Kopdes Merah Putih bagi UMKM

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menghadapi risiko mengganggu keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta warung rakyat jika operasionalnya hanya merebut pasar yang sudah tersedia. Ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai pemerintah perlu memastikan program tersebut menciptakan kegiatan ekonomi baru, bukan sekadar memindahkan aktivitas usaha yang telah berjalan, dilansir dari Nasional.

Menurut Wijayanto, keberhasilan koperasi tidak cukup diukur berdasarkan jumlah unit yang dibentuk atau mulai beroperasi. Kelayakan bisnis, kesiapan pengelolaan, kecukupan modal, dan kemampuan bersaing perlu menjadi pertimbangan dalam menilai keberlanjutan program.

Dalam keterangannya kepada KONTAN pada Sabtu (24/10/2026), Wijayanto menyoroti potensi persaingan langsung antara koperasi dan pelaku usaha kecil yang telah melayani kebutuhan masyarakat.

"Kecenderungannya akan merebut pasar aktivitas ekonomi yang sudah ada, khususnya UMKM dan warung rakyat. KDMP adalah investasi dengan imbal hasil riil negatif," ujar Wijayanto, ekonom senior Universitas Paramadina.

Ia juga menilai kesiapan operasional menjadi persoalan mendasar, terutama terkait kemampuan pengelola, permodalan, dan rantai pasok. Ketiga aspek tersebut dinilai menentukan kemampuan koperasi mempertahankan kegiatan usaha setelah mulai beroperasi.

"Sangat tidak siap. Banyak yang akan mati begitu beroperasi," ungkap Wijayanto.

Wijayanto berpandangan bahwa Kopdes Merah Putih perlu memiliki keleluasaan untuk mengembangkan model bisnis sekaligus menghadapi kemungkinan kegagalan. Ia membandingkan pendekatan yang diperlukan dengan pengalaman Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Unit Desa (KUD), yang menurutnya perlu memperoleh ruang untuk berinovasi.

"Sebaiknya seperti BUMDes dan KUD, KDMP diberi ruang untuk berinovasi dan juga untuk gagal dan tutup akibat seleksi alam. Memaksakan KDMP tetap hidup dengan segala cara bukan langkah bagus," ujar Wijayanto.

Selain keberlanjutan bisnis, ia memperingatkan potensi dampak terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) apabila koperasi tidak mampu bertahan setelah menerima dukungan pemerintah. Risiko terhadap usaha rakyat juga menjadi perhatian jika kehadiran koperasi justru memperburuk kondisi UMKM yang sudah beroperasi.

Menurut Wijayanto, risiko tersebut dapat meningkat apabila kegiatan koperasi bergantung pada penugasan pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial dan pupuk bersubsidi.

"Risiko utama program ini jika KDMP tidak bertahan, APBN sudah digelontorkan secara masif, dan kegiatan usaha rakyat serta UMKM menjadi bermasalah akibat KDMP," kata Wijayanto.

Ia menambahkan bahwa bunga pinjaman yang rendah tidak dengan sendirinya menjamin keberhasilan usaha koperasi. Peluang pasar, kapasitas pengelolaan, dan jiwa kewirausahaan tetap menjadi faktor penting bagi kelangsungan operasional Kopdes Merah Putih.