Ekonom Soroti Biaya Penyaluran Gaji ASN Lewat Kopdes Merah Putih

Rencana pemerintah menyalurkan gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menghadapi sorotan terkait efisiensi dan manfaat ekonominya. Dilansir dari Nasional, skema tersebut dinilai berpotensi menambah beban operasional tanpa menjamin peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat desa. Yusuf Rendy Manilet, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menilai pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut menghasilkan manfaat nyata bagi pelaku usaha lokal.

Perubahan jalur pembayaran gaji saja belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Saat ini, pembayaran gaji ASN dilakukan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan bank pembangunan daerah (BPD). Mekanisme tersebut telah berjalan relatif efisien karena gaji langsung ditransfer ke rekening pegawai dengan tata kelola yang jelas dan akses yang mudah.

Apabila koperasi ditambahkan sebagai perantara, terdapat sejumlah kebutuhan operasional yang harus diperhitungkan. Beban tersebut mencakup pengelolaan likuiditas, sistem pembayaran, audit, serta manajemen risiko.

Yusuf menyampaikan bahwa penambahan jalur pembayaran berpotensi menimbulkan biaya baru yang perlu diperhitungkan sebelum kebijakan diterapkan. "Jika koperasi ditempatkan sebagai saluran tambahan, akan muncul kebutuhan biaya operasional, pengelolaan likuiditas, sistem pembayaran, audit, dan manajemen risiko," ujar Yusuf kepada Kontan, Senin (19/10/2026).

Menurut Yusuf, besarnya dana gaji yang melewati koperasi tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan program. Pemerintah perlu melihat apakah kebijakan tersebut benar-benar meningkatkan transaksi ekonomi yang bertahan di desa setelah seluruh biaya operasional diperhitungkan.

Indikator untuk mengukur manfaat ekonomi desa

Efektivitas Kopdes Merah Putih dapat dinilai melalui perubahan pola belanja ASN, pertumbuhan pendapatan bersih koperasi, serta peningkatan aktivitas usaha lokal. Pengukuran tersebut perlu memperhitungkan biaya kepatuhan dan risiko agar manfaat bersih program dapat diketahui.

Indikator lain yang relevan ialah pemanfaatan kredit produktif oleh anggota ASN dan pertumbuhan transaksi dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun produsen setempat. Data tersebut dapat membantu pemerintah membedakan perputaran dana administratif dari aktivitas ekonomi yang benar-benar menghasilkan nilai tambah.

Jika indikator-indikator itu tidak menunjukkan perubahan yang terukur, penyaluran gaji melalui koperasi berisiko hanya mengubah mekanisme administrasi. Dalam kondisi tersebut, tambahan biaya belum tentu diimbangi oleh peningkatan pendapatan masyarakat atau penguatan usaha desa.

Penguatan usaha lokal dinilai lebih langsung

Yusuf menilai tantangan mendasar ekonomi desa berkaitan dengan kemampuan produksi, akses terhadap pasar, dan ketersediaan modal kerja bagi pelaku usaha. Karena itu, kebijakan pengembangan ekonomi perlu menyasar hambatan yang secara langsung memengaruhi kegiatan usaha. Salah satu pilihan yang dapat ditempuh pemerintah ialah memperbesar pengadaan pemerintah daerah dari produk desa.

Upaya tersebut dapat disertai perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan pengintegrasian UMKM desa ke dalam rantai pasok. Selain itu, platform digital dapat dikembangkan untuk mempertemukan kebutuhan ASN dengan produk lokal. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan insentif belanja setempat melalui voucher atau skema dana pendamping bagi pembelian produk tertentu.

Menurut Yusuf, pendekatan yang mendorong pembelian produk lokal secara langsung memungkinkan pemerintah menilai dampak program dengan lebih jelas. Pengukuran dapat diarahkan pada perkembangan penjualan, pendapatan usaha, dan penyerapan tenaga kerja di wilayah pedesaan.

Kapasitas koperasi dan keberatan dari DPR

Penguatan kelembagaan menjadi perhatian lain dalam rencana penyaluran gaji tersebut. Yusuf mengingatkan bahwa banyak Kopdes Merah Putih masih memerlukan tambahan modal serta peningkatan kemampuan pengelola agar dapat menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan. Menurutnya, penyaluran gaji ASN berpotensi menggeser perhatian koperasi dari pengembangan usaha produktif.

Padahal, keberlanjutan pendapatan koperasi semestinya ditopang oleh perdagangan, produksi, pembiayaan anggota, dan perluasan pasar, bukan hanya transaksi administratif dengan pengguna yang relatif terikat. Penolakan terhadap rencana itu juga disampaikan anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus. Ia meminta pemerintah membatalkan skema tersebut karena menilai mekanisme baru berisiko menciptakan inefisiensi dalam proses penerimaan gaji pegawai.

"Dengan menyalurkan gaji melalui Kopdes maka akan terjadi inefisiensi karena timbulnya biaya-biaya baru yang pada akhirnya akan menjadi beban para ASN," ujar Deddy dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2026).

Keberatan tersebut menyoroti potensi bertambahnya pengeluaran sekaligus waktu yang diperlukan ASN untuk mengakses gaji mereka. Dengan demikian, efisiensi bagi pegawai menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam evaluasi rencana tersebut.

Usulan pembayaran masih diajukan kepada Kemenkeu

Di sisi lain, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyatakan bahwa pihaknya kembali mengajukan usulan pembayaran gaji ASN melalui Kopdes Merah Putih kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pengajuan tersebut dilakukan untuk memperoleh persetujuan sebelum skema dijalankan.

"Mulai diajukan ke Kementerian Keuangan, sudah akan siap dibayarkan," ujar Ferry di Kantor Kemenko Pangan, Rabu (14/10/2026).

Rencana tersebut menempatkan pemerintah pada dua persoalan yang perlu diperhatikan, yakni kelayakan operasional mekanisme pembayaran dan manfaat ekonominya bagi desa. Penilaian terhadap biaya, kapasitas koperasi, serta peningkatan transaksi dengan pelaku usaha lokal menjadi bagian penting untuk menentukan efektivitas kebijakan.