Kopdes Merah Putih Layani Bansos dan Jual Kebutuhan Pokok Murah

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai memperluas layanan ekonomi masyarakat melalui penjualan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan uji coba penyaluran bantuan sosial. Pada Kamis (15/10/2026), pemerintah meninjau operasional koperasi di Boyolali, Jawa Tengah, dan Sidoarjo, Jawa Timur, untuk mendukung akses masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari serta bantuan pemerintah.

Di Desa Pandeyan, Kabupaten Boyolali, koperasi yang beroperasi sejak 14 September 2026 itu menjual berbagai kebutuhan rumah tangga, termasuk beras, minyak goreng, gula, dan gas LPG. Pengelola juga menyediakan pupuk bersubsidi bagi petani serta mulai memasarkan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.

Manajer Kopdes Merah Putih Desa Pandeyan, Dea Hagania Laia, menyebut harga sejumlah barang lebih rendah dibandingkan toko lain. Minyak goreng Minyakita dijual Rp15.700 per liter, sementara harga di luar koperasi dapat mencapai Rp18.000 hingga Rp20.000. Gas LPG dijual Rp16.000, dibandingkan sekitar Rp20.000 di tempat lain.

Dea menjelaskan bahwa penilaian tersebut didasarkan pada pengalaman berbelanja dan dialog dengan warga yang telah menggunakan layanan koperasi.

"Berdasarkan pengalaman dan berdialog dengan warga yang sudah membeli di sini, harganya cukup terjangkau, bahkan lebih murah daripada di luar," ujar Dea Hagania Laia, Manajer Kopdes Merah Putih Desa Pandeyan.

Selain kebutuhan pokok, koperasi menyediakan pupuk Urea, NPK Phonska, dan pupuk organik. Pengelola juga telah menyeleksi lima produk UMKM lokal untuk dipasarkan dan berharap dapat menambah jumlah mitra usaha dari Desa Pandeyan.

Dari sisi pendapatan, Dea memperkirakan omzet koperasi mencapai Rp300.000 hingga Rp500.000 per hari. Lastri, salah seorang pembeli, mengaku dapat memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga di satu tempat dengan harga yang lebih rendah.

"Semua ada di sini, lebih murah. Ibu-ibu kalau murah lebih senang," tutur Lastri.

Pipit, warga Desa Pandeyan, mengatakan selisih harga sejumlah barang yang dibelinya berkisar Rp2.000 hingga Rp3.000, bergantung pada jenis produk. Ia berharap koperasi menyediakan pilihan barang yang lebih lengkap dan memperpanjang jam operasional.

Di Jawa Tengah, pemerintah provinsi juga mempercepat verifikasi dan validasi gerai Kopdes Merah Putih. Hingga akhir September 2026, proses validasi terhadap 4.230 koperasi yang diprioritaskan mencapai 61,67 persen, melampaui target nasional. Pemprov Jateng turut menyiapkan sertifikasi kompetensi bagi 5.040 bendahara koperasi pada Oktober hingga November 2026.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan bahwa pengembangan usaha koperasi perlu mengikuti potensi ekonomi dan karakteristik setiap wilayah.

"Tidak semua KDKMP (Kopdes) harus dipukul rata sama, disesuaikan kearifan lokal daerahnya," ujar Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah.

Di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sudah dapat mengambil bantuan melalui KDKMP yang telah siap beroperasi. Uji coba tersebut dilakukan saat Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau koperasi di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, pada Kamis (15/10/2026).

Gus Ipul menjelaskan bahwa bank-bank penyalur dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan menghadirkan agen di koperasi desa. Skema ini mendekatkan layanan kepada penerima bantuan sekaligus memungkinkan mereka membeli kebutuhan pokok yang tersedia di koperasi.

"Tadi uji coba juga penyaluran bansos, baik itu PKH maupun Bantuan Pangan Non-Tunai sudah bisa diambil di Kopdes. Yang sudah operasional, perangkatnya sudah lengkap, kita bisa operasikan atau bisa salurkan di Kopdes," ujar Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Menurut Gus Ipul, penerima PKH dan bantuan sembako akan otomatis menjadi anggota KDKMP. Ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan melalui koperasi tidak dikenai biaya tambahan maupun potongan.

"Karena bank penyalur nanti akan buka gerai di Koperasi Desa. Jadi tentu ini lebih dekat layanannya kepada penerima manfaat. Yang kedua, bisa langsung membelanjakan untuk berbagai kebutuhan pokok yang ada di koperasi," tutur Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Gus Ipul menyatakan bahwa penerapan skema tersebut akan dilakukan secara bertahap mengikuti kesiapan koperasi di berbagai daerah.

"Secara bertahap, ini sudah mulai uji coba di beberapa titik, nanti semuanya akan lewat sana (Kopdes), itu sesuai arahan Presiden. Tidak ada, tidak dipotong serupiah pun," jelas Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Zulkifli Hasan mengatakan peninjauan KDKMP dilaksanakan serentak selama delapan hari atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan pemeriksaan terhadap 10.070 koperasi untuk melihat kesiapan operasional dan mengidentifikasi kekurangan yang masih perlu diperbaiki.

"Sebanyak 10.070 (koperasi) akan dicek, ditinjau, tentu saya menyampaikan, tidak semua bagus. Bukan berarti kalau sudah hari ini, bagus semua, ada waktu dan proses, karena ini pekerjaan besar," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Zulkifli menambahkan bahwa KDKMP dikembangkan sebagai usaha milik desa yang dikelola oleh kepala desa dan ketua koperasi dengan dukungan manajer. Operasionalnya diarahkan untuk melayani kebutuhan masyarakat, termasuk penyediaan barang bersubsidi dan penyaluran bantuan pemerintah.

"Jadi ini milik desa, dikelola oleh kepala desa dan ketua operasi, dibantu manajer untuk mengelola ini ya. Untuk melayani seluruhnya barang-barang yang subsidi, bantuan dan subsidi," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.