Pakar UGM Minta Pemerintah Uji Penyaluran Gaji ASN via Kopdes

Rencana pemerintah mengalihkan penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan melalui Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih (Kopdes) memerlukan persiapan matang. Pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengingatkan agar perubahan mekanisme tersebut tidak mengurangi hak penerima, terutama terkait nominal dan ketepatan pembayaran, dilansir dari Medcom.

Ekonom UGM Amirullah Setya Hardi menilai perlindungan terhadap hak penerima harus menjadi prioritas sebelum koperasi desa diberikan tanggung jawab dalam penyaluran penghasilan ASN dan pensiunan.

Menurut Amirullah, sistem baru harus mampu mempertahankan standar pembayaran yang selama ini telah berjalan. Pengalihan layanan tidak boleh menyebabkan jumlah gaji berkurang ataupun dana diterima melewati jadwal yang semestinya.

“Perlu dipastikan bahwa skema ini tidak mengurangi dari sisi jumlah dan tidak mengalami keterlambatan dari sisi waktu. Kalau setelah itu muncul manfaat-manfaat lain, tentu silakan saja,” ujar Amirullah, dikutip dari laman ugm.ac.id, Kamis, 5 November 2026.

Kesiapan sistem dan kelembagaan Kopdes menjadi perhatian

Amirullah juga menyoroti kesiapan infrastruktur transaksi yang diperlukan apabila Kopdes memperoleh peran lebih besar. Menurut dia, layanan perbankan yang sudah berjalan memiliki dukungan infrastruktur relatif mapan sehingga perubahan sistem membutuhkan pertimbangan investasi yang memadai.

Investasi tersebut mencakup pengembangan sistem transaksi, perlindungan keamanan, serta penguatan kapasitas kelembagaan koperasi. Pemerintah juga perlu memastikan seluruh komponen pendukung tersedia sebelum kebijakan diberlakukan.

Untuk mengurangi risiko penerapan, Amirullah mendorong pemerintah menyusun kajian bersama kementerian terkait, pemerintah daerah, OJK, dan berbagai pihak lainnya. Pengujian melalui proyek percontohan dinilai penting untuk mengetahui kelayakan sekaligus efektivitas mekanisme penyaluran tersebut.

Pakar ekonomi pembangunan FEB UGM Evi Noor Afifah turut mempertanyakan kesiapan koperasi desa dalam menjalankan layanan keuangan yang berkaitan langsung dengan pendapatan masyarakat. Kapasitas organisasi, tata kelola, dan pemahaman keuangan para pengelolanya dinilai masih perlu dibuktikan.

Evi mengidentifikasi tiga kelompok persoalan yang harus diperhitungkan pemerintah sebelum memberikan tanggung jawab tersebut kepada Kopdes.

“Setidaknya ada tiga risiko utama yang dikhawatirkan, yaitu risiko operasional dan keamanan transaksi, tata kelola dan konflik kepentingan, serta risiko sistemik terhadap kepercayaan publik apabila terjadi kegagalan bayar,” papar Evi.

Dampak ekonomi terhadap UMKM perlu dibuktikan

Selain keamanan pembayaran, Evi menekankan bahwa keberhasilan program inklusi keuangan tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan banyaknya transaksi yang dilakukan melalui koperasi. Aspek keamanan, keterjangkauan biaya, dan kepercayaan pengguna juga harus menjadi ukuran keberhasilan.

Keterlibatan Kopdes dalam penyaluran gaji pun belum tentu langsung memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Manfaat ekonomi baru dapat terlihat apabila aktivitas tersebut mendorong peningkatan konsumsi lokal dan memperkuat kegiatan usaha masyarakat.

Penguatan rantai pasok UMKM, pembukaan kesempatan kerja, serta peningkatan produktivitas usaha menjadi sejumlah indikator yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, perpindahan transaksi ke koperasi tidak bisa langsung dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi perdesaan.

“Pemerintah perlu membedakan antara bertambahnya transaksi melalui Kopdes dan terciptanya aktivitas baru di perdesaan. Dampak keberhasilan perlu dibuktikan melalui evaluasi yang kredibel bahwa kebijakan ini menghasilkan tambahan omzet, nilai tambah, dan kesempatan kerja dibandingkan dengan kondisi tanpa kebijakan,” tutur Evi.

Untuk mendukung tujuan tersebut, profesionalisme pengelola, keterbukaan informasi, kemampuan manajerial, dan pertanggungjawaban kelembagaan perlu diperkuat. Evi menilai kebijakan publik harus disusun berdasarkan persoalan yang nyata, didukung bukti, serta memperhitungkan efisiensi dan risiko organisasi.

“Pemerintah mesti terlebih dahulu membenahi kualitas dan tata kelola Kopdes. Hindari membangun ambisi besar di atas fondasi kelembagaan yang belum kokoh. Kalau manfaatnya belum jelas dan berpotensi memiliki risiko yang kegagalannya harus ditanggung oleh banyak pihak,” ujar Evi.

Wilayah 3T diusulkan menjadi lokasi uji coba

Sebagai tahap awal, Evi mengusulkan penerapan terbatas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kawasan tersebut dapat menjadi lokasi pengujian karena menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh layanan keuangan.

Beberapa kendala yang perlu diperhitungkan meliputi tingginya biaya transportasi, keterbatasan jaringan digital, dan belum meratanya akses terhadap layanan keuangan. Kondisi tersebut dapat digunakan untuk mengukur kemampuan Kopdes dalam memperbaiki akses pembayaran.

Melalui proyek percontohan, pemerintah dapat menilai apakah keterlibatan koperasi benar-benar mampu menekan biaya sekaligus mempermudah penerimaan gaji ASN dan pensiunan. Pengujian juga diperlukan untuk mengetahui keandalan pelayanan dalam berbagai kondisi wilayah.

Evaluasi program perlu mencakup biaya yang harus dibayar penerima, ketepatan jadwal pembayaran, perlindungan transaksi, dan konsistensi layanan. Selain itu, perkembangan omzet UMKM, peningkatan nilai tambah ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja juga perlu diukur.

Menurut Evi, hasil pengujian harus menjadi dasar penentuan apakah mekanisme baru layak diperluas. Penilaian tidak cukup hanya mengandalkan bertambahnya aktivitas transaksi, tetapi harus menunjukkan manfaat nyata dibandingkan sistem penyaluran yang telah digunakan.

“Sebelum skema ini diterapkan, pemerintah wajib membuktikan bahwa skema ini lebih efisien, lebih aman, dan lebih bermanfaat daripada sistem yang sudah berjalan,” tegas Evi.