OJK Jatuhkan Denda Rp2,1 Triliun atas Pelanggaran Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif dengan total denda mencapai Rp2,1 triliun kepada sejumlah perusahaan, emiten, dan individu yang terlibat dalam pelanggaran pasar modal Indonesia hingga akhir Oktober 2026. Penindakan tersebut mencakup manipulasi perdagangan saham dan pengaburan identitas pemesan dalam penawaran umum perdana saham (IPO).

Berdasarkan laporan afu.id yang diterbitkan 1 November 2026, sanksi tersebut menjadi yang terbesar dalam sejarah pasar modal Indonesia. Sejumlah perkara melibatkan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

Dalam perkara BREN, OJK menjatuhkan denda Rp500 miliar kepada Anbo Holdings Ltd karena pelanggaran dalam proses penawaran umum saham. Keputusan tersebut tercantum dalam surat nomor S-47/PM.2/2026 tertanggal 16 Oktober 2026.

Sementara itu, kasus IPO CUAN membuat Tigonis Capital Pte Ltd dikenai denda Rp100 miliar berdasarkan surat nomor S-48/PM.2/2026 pada tanggal yang sama. OJK juga menjatuhkan denda masing-masing Rp1,7 miliar kepada PT Henan Putihrai Sekuritas dan PT BRI Danareksa Sekuritas.

Direktur PT Henan Putihrai Sekuritas, Jurgantara Usman, turut menerima sanksi pembekuan izin Wakil Penjamin Emisi Efek selama tiga bulan. Ketetapan tersebut tercantum dalam surat OJK nomor S-65/PM.2/2026 tertanggal 16 Oktober 2026.

Dalam perkara DSSA, OJK menjatuhkan denda Rp1,5 triliun kepada PT Sinar Mas Tunggal atas manipulasi pasar yang dilakukan secara terencana dan terstruktur. Seorang direktur PTSS berinisial R juga dikenai pembekuan izin Wakil Penjamin Emisi Efek selama satu tahun.

Selain itu, sembilan perusahaan sekuritas menerima denda masing-masing Rp1,4 miliar, kecuali PT RHB Sekuritas Indonesia yang dikenai Rp700 juta. Perusahaan tersebut meliputi PT Sinarmas Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas, BCA Sekuritas, PT Amantara Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Supra Sekuritas Indonesia, PT Buana Capital Sekuritas, PT Waterfront Sekuritas Indonesia, dan PT RHB Sekuritas Indonesia.

OJK juga menjatuhkan sanksi dalam sejumlah transaksi saham lainnya. Eunice M. Satyono dan Chrystal Angella Soegandhi masing-masing didenda Rp5 miliar dalam perkara PT MD Pictures Tbk (FILM).

Influencer Belvin Tannadi dikenai denda Rp5,35 miliar terkait pelanggaran perdagangan dan manipulasi saham PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS), PT MD Entertainment Tbk (FILM), serta PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML).

Penindakan lainnya mencakup transaksi PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS), PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC), dan PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID). PT Dana Mitra Kencana didenda Rp2,1 miliar, sedangkan Ferry Sudjono dikenai denda Rp2,35 miliar. David Santoso dan Irfan Dzaky Bayduri menerima peringatan tertulis terkait penawaran saham PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON) tanpa izin.

Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Agus Firmansyah, membantah penindakan tersebut merupakan respons terhadap dinamika indeks global dan wacana perubahan status pasar Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Dalam Capital Market Journalists Workshop di Lombok, Sabtu (31/10/2026), Agus menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah emiten telah berlangsung jauh sebelum pengumuman MSCI pada 15 Oktober 2026.

"Ini sebenarnya bukan reaktif atau karena pengumuman MSCI. Proses investigasi terhadap ketiga emiten ini sudah dilakukan sejak lama," ujar Agus Firmansyah.

Menurut Agus, OJK mengumumkan hasil penindakan setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dan pembuktian hukum selesai. Publikasi tersebut juga dilakukan untuk menjaga kepercayaan investor domestik maupun internasional melalui keterbukaan penegakan hukum.

Dalam keterangan resminya pada 31 Oktober 2026, OJK menyatakan bahwa penegakan aturan merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas perdagangan efek di Indonesia.

"Upaya ini merupakan komitmen OJK untuk senantiasa menjaga integritas pasar, meningkatkan kepatuhan pelaku pasar, serta mewujudkan penyelenggaraan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien," demikian keterangan resmi OJK.

OJK juga menegaskan keberlanjutan pengawasan terhadap aktivitas pasar modal dan para pelakunya.

"OJK akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum secara transparan, konsisten, dan akuntabel guna mendorong perilaku pasar yang berintegritas, memberikan perlindungan kepada investor, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Pasar Modal Indonesia," demikian pernyataan OJK.