Revisi UU Transmigrasi Buka Peluang PNBP dari Swasta

Pemanfaatan lahan transmigrasi oleh perusahaan swasta berpotensi menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekaligus mendorong kegiatan ekonomi di kawasan transmigrasi. Namun, pelaksanaannya memerlukan kepastian hukum mengenai status tanah dan perlindungan hak masyarakat setempat, dilansir dari Nasional.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, keterlibatan sektor swasta dapat menjadi peluang untuk meningkatkan nilai ekonomi lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Manfaat tersebut mencakup peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan tambahan pemasukan bagi negara.

Menurut Faisal, rencana tersebut dapat dijalankan apabila pemerintah terlebih dahulu menetapkan aturan yang jelas. Pengaturan itu perlu mencakup status kepemilikan tanah, prosedur pemberian izin, mekanisme pemanfaatan lahan, serta jaminan terhadap hak masyarakat di sekitar kawasan transmigrasi.

“Jadi kalau realistis dilakukan ya realistis saja. Tinggal memang ada rambu-rambu yang harus diperhatikan, terutama masalah kejelasan lahan, mekanisme, lalu bagaimana juga terkait dengan hak masyarakat setempat, termasuk masyarakat transmigrasi,” ujar Faisal kepada KONTAN, Minggu (11/10/2026).

Kejelasan regulasi menjadi salah satu aspek penting dalam rencana pelibatan perusahaan swasta. Tanpa dasar hukum yang tegas, penggunaan lahan transmigrasi berisiko menimbulkan persoalan agraria, terutama apabila terdapat izin yang saling tumpang tindih atau perselisihan mengenai kepemilikan tanah.

Penetapan aturan juga dibutuhkan untuk memberikan kepastian kepada perusahaan yang akan menggunakan lahan. Dengan mengetahui hak, kewajiban, dan mekanisme perizinan sejak awal, pelaku usaha memiliki dasar yang lebih jelas dalam menjalankan kegiatan ekonominya.

Dalam skema tersebut, pemungutan PNBP perlu didasarkan pada ketentuan hukum yang terukur. Kejelasan aturan diperlukan agar penerimaan negara dapat diperoleh melalui mekanisme yang sah sekaligus memberikan kepastian bagi pihak yang memanfaatkan lahan.

Dampak ekonomi bergantung pada keterlibatan masyarakat

Selain potensi penerimaan negara, masuknya perusahaan swasta diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan lahan transmigrasi yang belum produktif. Aktivitas usaha di kawasan tersebut juga berpeluang membuka kesempatan kerja bagi penduduk setempat.

Faisal menekankan bahwa manfaat ekonomi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan negara. Pelibatan masyarakat lokal menjadi unsur penting agar kegiatan usaha turut menggerakkan perekonomian kawasan transmigrasi.

“Jadi untuk perekonomian bagus. Penciptaan lapangan pekerjaan juga bagus mestinya kalau kemudian melibatkan masyarakat setempat. Lalu yang ketiga bagi penerimaan negara kalau kemudian itu PNBP dipungut dengan jelas aturan hukumnya,” kata Faisal.

Dengan demikian, manfaat yang diharapkan dari pemanfaatan lahan transmigrasi berkaitan dengan tiga aspek, yakni produktivitas lahan, kesempatan kerja, dan penerimaan negara. Ketiganya memerlukan pengaturan yang jelas serta perhatian terhadap hak masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

Revisi UU Ketransmigrasian ditargetkan masuk Prolegnas 2027

Kementerian Transmigrasi sebelumnya menargetkan revisi UU Ketransmigrasian masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027. Rencana perubahan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat landasan hukum penyelenggaraan transmigrasi, termasuk pemanfaatan lahan oleh perusahaan swasta.

Landasan hukum yang berlaku saat ini adalah UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 29 Tahun 2009.

Melalui revisi tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengatur pemanfaatan lahan transmigrasi oleh sektor swasta secara lebih jelas, termasuk ketentuan mengenai penerimaan negara dari kegiatan tersebut.

Kepastian status tanah, tata cara pemberian izin, dan perlindungan hak masyarakat menjadi unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan. Pengaturan yang jelas diperlukan agar pemanfaatan lahan memberikan manfaat ekonomi tanpa memunculkan sengketa agraria baru.