Kementrans Dorong Revisi UU Transmigrasi untuk Tarik PNBP

Pemerintah berupaya membuka sumber penerimaan negara dari pemanfaatan lahan transmigrasi oleh perusahaan swasta melalui revisi Undang-Undang Ketransmigrasian. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan langkah tersebut di Batam pada Kamis (8/10/2026), menyusul investasi sekitar Rp 15 triliun yang masuk ke kawasan transmigrasi sejak 2023, tetapi belum menghasilkan PNBP. Dilansir dari Nasional, Iftitah menjelaskan bahwa lebih dari 50 perusahaan telah memanfaatkan lahan di kawasan transmigrasi melalui kerja sama dengan Kementerian Transmigrasi (Kementrans).

Namun, pemerintah belum memiliki landasan hukum yang memadai untuk menarik penerimaan negara dari kegiatan tersebut. Dalam media gathering di Batam, Iftitah menyoroti keterbatasan aturan yang menghambat penerimaan negara meskipun aktivitas investasi telah berlangsung.

"Investasi sudah ada di kawasan transmigrasi, sudah ada triliunan. Tapi kami tidak bisa mengambil satu perak pun dari mereka karena tadi undang-undangnya tidak mendukung," ujar Iftitah, Menteri Transmigrasi.

Menurut Iftitah, persoalan lain yang perlu dibenahi adalah administrasi pertanahan. Dari sekitar 3,1 juta hektare lahan yang tercatat di kawasan transmigrasi, kurang dari 10% telah memiliki sertifikat hak pengelolaan (HPL). Kementrans mengusulkan perubahan pendekatan pengelolaan lahan, dari rezim tanah menjadi rezim aset. Pendekatan tersebut diharapkan memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi pemanfaatan lahan oleh perusahaan sekaligus memungkinkan penerapan PNBP.

Iftitah menjelaskan bahwa skema yang berjalan saat ini masih berupa kerja sama antara perusahaan dan Kementrans. Pemerintah ingin agar pemanfaatan lahan tersebut juga memiliki mekanisme penerimaan negara yang sesuai dengan ketentuan hukum. "Faktanya hari ini lebih dari 50 perusahaan itu melaksanakan pemanfaatan di atas lahan transmigrasi tetapi sifatnya itu hanya kerja sama saja dengan Kementerian Transmigrasi. Padahal kita ingin pemanfaatan itu ada PNBP-nya," ujar Iftitah, Menteri Transmigrasi.

Kementrans menargetkan revisi UU Ketransmigrasian masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027. Aturan yang menjadi landasan saat ini adalah UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 29 Tahun 2009.