Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 2.061,3 Triliun hingga September

Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.061,3 triliun hingga September 2026, setara 65,4% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan 29,6% secara tahunan, didorong oleh belanja kementerian dan lembaga serta belanja nonkementerian dan lembaga, dilansir dari Nasional.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Oktober pada Jumat (9/10/2026). Ia menilai realisasi belanja hingga akhir September menunjukkan kemajuan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Suahasil menjelaskan bahwa penyerapan anggaran telah melampaui 65% ketika tiga perempat tahun anggaran berjalan. Pemerintah memperkirakan realisasi belanja akan meningkat menjelang November dan Desember.

"Ini juga bagus karena tiga perempat tahun sudah 65%. Akan ada sedikit peningkatan menuju November dan Desember. Namun, ini relatif sehat kalau mengingat angka tahun lalu, akhir September baru 61%, sekarang 65%," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Belanja pemerintah pusat terbagi menjadi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non-K/L. Menurut data yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut, kedua komponen mencatat pertumbuhan tahunan dengan tingkat penyerapan berbeda.

Belanja K/L mencapai Rp 1.069,4 triliun atau 70,8% dari pagu APBN 2026, tumbuh 33,5% secara tahunan. Anggaran ini antara lain digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan layanan pendidikan.

Sementara itu, belanja non-K/L terealisasi Rp 991,9 triliun atau 60,5% dari pagu, meningkat 25,7% secara tahunan. Penggunaannya mencakup pembayaran manfaat pensiun, subsidi, serta kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Dalam komponen belanja K/L, realisasi belanja pegawai tercatat Rp 287,7 triliun atau sekitar 80,3% dari pagu. Dana tersebut digunakan antara lain untuk membayar gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, termasuk pegawai lama dan baru, serta tunjangan profesi guru non-PNS.

Belanja barang K/L mencapai Rp 463,9 triliun atau 65,8% dari pagu APBN 2026. Adapun realisasi belanja modal tercatat Rp 202 triliun, setara 71,1% dari pagu.

Suahasil juga menyoroti perubahan mekanisme penyaluran tunjangan profesi guru yang kini dilakukan langsung ke rekening masing-masing penerima melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Sebelumnya, penyaluran tunjangan bagi guru, terutama yang berstatus pegawai daerah, belum seluruhnya dilakukan secara langsung seperti pembayaran gaji pegawai pemerintah pusat, TNI, dan Polri.

Pemerintah berharap penyaluran langsung melalui rekening dapat diperluas ke program perlindungan sosial. Menurut Suahasil, sebagian besar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah menerima bantuan melalui rekening masing-masing, meskipun sebagian lainnya masih mengambil bantuan melalui kantor pos.

"Kalau masih ada yang belum menerima lewat rekening dan masih harus mengambil ke kantor pos, idealnya kita bukakan rekening," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Perluasan pembayaran langsung melalui rekening diharapkan meningkatkan efektivitas penyaluran belanja pemerintah dan mempermudah masyarakat menerima haknya. Mekanisme tersebut menjadi salah satu langkah yang disoroti Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan belanja negara.