Prabowo Minta Kajian Ulang Definisi Tindak Pidana Korupsi

Presiden Prabowo Subianto meminta kajian lebih mendalam mengenai usulan perubahan definisi tindak pidana korupsi yang diajukan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/10/2026), Prabowo menekankan pentingnya mempertahankan unsur kerugian negara sekaligus memperjelas batasan penerapan hukum korupsi, dilansir dari Nasional.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa Presiden belum menyetujui usulan tersebut. Pemerintah masih memerlukan kajian untuk memastikan rumusan hukum yang dihasilkan sesuai dengan kondisi Indonesia.

Yusril menegaskan bahwa unsur kerugian negara tetap menjadi bagian penting dalam pembahasan definisi korupsi.

“Unsur kerugian negara itu merupakan unsur yang tidak boleh dilupakan,” ujar Yusril setelah rapat dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Menurut Yusril, kajian juga perlu memperjelas pengertian keuangan negara yang selama ini memiliki cakupan luas. Kejelasan tersebut diperlukan untuk membedakan tindak pidana korupsi dari risiko bisnis maupun kesalahan teknis dalam kegiatan usaha.

Ia mencontohkan bank yang dibentuk menggunakan modal negara, tetapi juga menghimpun dana masyarakat. Apabila kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, pengurus bank dapat menghadapi persoalan hukum meskipun kerugian yang muncul belum tentu disebabkan oleh korupsi.

Yusril menilai batasan hukum yang tegas diperlukan agar kegagalan usaha atau kesalahan teknis tidak otomatis dijerat menggunakan ketentuan pemberantasan korupsi. Penilaian terhadap suatu perkara perlu membedakan kerugian bisnis dari perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

“Jangan sampai salah tangkap pada orang yang sebenarnya tidak perlu dikatakan” melakukan korupsi, ujar Yusril.

Usulan Luhut merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Konvensi tersebut mengatur berbagai bentuk korupsi, termasuk penyuapan, tanpa mensyaratkan kerugian negara sebagai unsur bagi seluruh bentuk tindak pidana korupsi.

Luhut sebelumnya menjelaskan bahwa peninjauan definisi korupsi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, termasuk badan usaha yang mengelola modal negara. Menurut dia, kerugian dalam aktivitas bisnis tidak selalu menunjukkan adanya tindak pidana.

Dalam keterangan resmi DEN pada Kamis (22/10/2026), Luhut menegaskan bahwa usulannya bukan untuk menghapus unsur kerugian keuangan negara dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan yang diusulkan lebih diarahkan pada mekanisme pembuktian yang jelas dan objektif.

Melalui penyempurnaan tersebut, DEN menginginkan agar pelaku korupsi tetap dapat dipidana, sedangkan pengambil keputusan yang bertindak dengan iktikad baik tidak dikenai hukuman tanpa dasar yang kuat.

DEN juga mengusulkan penambahan jenis tindak pidana korupsi yang tercantum dalam UNCAC, tetapi belum diatur dalam hukum nasional, termasuk penyuapan terhadap pejabat publik asing. Luhut menilai kepastian hukum diperlukan untuk mendukung percepatan investasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi.