Prabowo Minta Kajian Mendalam Definisi Korupsi dalam UU Tipikor

Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah mengkaji lebih mendalam definisi korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia setelah Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengusulkan penyempurnaan ketentuan tersebut. Arahan itu disampaikan dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Istana Kepresidenan, Senin (26/10/2026), menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dilansir dari Nasional. Yusril menjelaskan, Prabowo meminta penelaahan terhadap cakupan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) serta kesesuaiannya dengan hukum nasional.

Presiden belum menyetujui usulan DEN dan meminta pemerintah merumuskan pengertian korupsi yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Dalam pembahasan tersebut, Prabowo mempertanyakan apakah UNCAC hanya mengatur tindak pidana korupsi berupa penyuapan. Yusril menjelaskan bahwa cakupan konvensi internasional itu juga meliputi pencucian uang, penipuan, dan korupsi yang melibatkan pihak swasta.

Yusril menerangkan bahwa UNCAC tidak menetapkan satu definisi korupsi yang berlaku seragam bagi seluruh negara peserta. Konvensi tersebut memberikan ruang bagi setiap negara untuk merumuskan pengertian korupsi dalam sistem hukum nasionalnya.

"Jadi memang tidak spesifik Konvensi PBB itu mendefinisikan korupsi, tetapi menyerahkan kepada masing-masing negara peserta untuk merumuskan korupsi itu di dalam hukum nasional mereka sendiri," ujar Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Menurut Yusril, UNCAC juga menjadi pedoman untuk memperjelas rumusan tindak pidana korupsi, memperkuat pemberantasan korupsi, dan meningkatkan kerja sama internasional dalam penanganan perkara. Pemerintah perlu mengkaji keselarasan pedoman tersebut dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Ia menilai UU Tipikor Indonesia telah mengatur beragam bentuk tindak pidana, bukan hanya perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Ketentuan mengenai suap, gratifikasi, dan pemerasan oleh pejabat juga termasuk dalam cakupan aturan tersebut. Yusril mencontohkan, perkara penyuapan tidak selalu melibatkan uang yang berasal dari keuangan negara. Ia juga menyoroti ketentuan mengenai pejabat yang meminta fasilitas atau kemudahan kepada pihak lain melalui pemerasan.

"Jadi pengertian kita juga sebenarnya cukup luas. Selain gratifikasi dan suap, dalam undang-undang tindak pidana kita juga ada pemerasan yang dilakukan oleh pejabat terhadap orang lain yang meminta fasilitas atau meminta kemudahan dan lain-lain sebagainya," ujar Yusril. Yusril menegaskan bahwa arahan Presiden tidak berarti persetujuan terhadap usulan DEN.

Pemerintah masih harus menelaah rumusan yang tepat sebelum menentukan langkah untuk menyempurnakan peraturan pemberantasan korupsi. "Pak Presiden menegaskan bahwa beliau bukan berarti sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh DEN, tetapi beliau meminta dilakukan kajian yang lebih mendalam supaya kita mampu merumuskan pengertian korupsi yang cocok dengan situasi negara yang kita hadapi," tandas Yusril.

Sebelumnya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan pembahasan mengenai unsur kerugian negara dalam definisi korupsi dengan mengacu pada UNCAC. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10/2026), Luhut menjelaskan bahwa rujukan DEN berkaitan dengan pengaturan penyuapan dalam konvensi tersebut. Ia kemudian memperjelas bahwa usulannya bukan untuk menghapus unsur kerugian keuangan negara dari UU Tipikor. "Ya, kami mengacu pada Konvensi PBB mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi dalam konvensi yang sudah diratifikasi Indonesia 20 tahun yang lalu adalah penyuapan.

Jadi, tidak membahas kerugian negara," ujar Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sehari setelah pernyataan tersebut, Luhut menegaskan bahwa unsur kerugian keuangan negara tetap dipertahankan. Menurut dia, pembenahan yang diusulkan DEN berfokus pada kejelasan dan objektivitas pembuktian serta perluasan cakupan tindak pidana korupsi.

"Kerugian keuangan negara tetap menjadi unsur dalam UU Tipikor, dan uang negara yang diselewengkan tetap harus dikembalikan. Yang kami usulkan adalah agar pembuktiannya jelas dan objektif, sehingga pelaku korupsi tidak lolos, dan seseorang yang mengambil keputusan atau tindakan dengan itikad baik tidak dipidana tanpa dasar. Pada saat yang sama, kami mengusulkan penambahan delik baru agar jangkauan pemberantasan korupsi semakin luas," ujar Luhut dalam keterangan, Kamis (22/10/2026).

DEN menyatakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap dipertahankan. Pertanggungjawaban pidana dan pemulihan kerugian keuangan negara juga tetap berlaku. Selain memperjelas pembuktian unsur tindak pidana, DEN mengusulkan penambahan delik yang diatur dalam UNCAC tetapi belum tercakup dalam hukum nasional, termasuk penyuapan terhadap pejabat publik asing. Luhut menyebut kepastian hukum sebagai prasyarat dalam upaya pemerintah mempercepat investasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi.