SBY Desak Prabowo Pulihkan Politik Berkeadaban di Indonesia

Perkembangan politik dan penegakan hukum di Indonesia memicu keprihatinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Melalui akun resmi X miliknya pada Rabu (4/11/2026), SBY menilai perebutan kekuasaan semakin mengabaikan etika dan moralitas. Ia kemudian meminta Presiden Prabowo Subianto memulihkan praktik politik yang berkeadaban.

SBY menyoroti kecenderungan sejumlah pihak menggunakan berbagai cara untuk memperoleh kekuasaan, tanpa mempertimbangkan apakah tindakan tersebut benar atau salah. Menurutnya, situasi seperti itu berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat.

Dalam unggahannya, SBY mempertanyakan arah perkembangan politik nasional yang dianggap semakin mengkhawatirkan.

"Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apapun dibenarkan.

Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral," tulis SBY melalui akun X resminya.

Mantan presiden tersebut juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap dampak situasi politik bagi kehidupan masyarakat. Ia menilai hilangnya batas moral dalam perebutan kekuasaan dapat membuat masyarakat kehilangan rasa aman di negaranya sendiri.

"Saya khawatir kalau akhirnya rakyat merasa takut dan tidak tenteram hidup di negaranya sendiri," ujar SBY.

Atas kondisi tersebut, SBY secara khusus menyampaikan permohonan kepada Prabowo agar mengambil peran dalam mengembalikan nilai-nilai keadaban di lingkungan politik nasional. Ia menyampaikan permintaan itu sebagai warga negara yang mencintai Indonesia.

"Sebagai warga bangsa yang sangat mencintai negeri ini, seperti juga warga negara Indonesia yang lain, saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Ini panggilan sejarah. Ini amanah rakyat. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan tuntunan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan misi mulia ini," kata SBY.

Pernyataan tersebut muncul di tengah penyidikan dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka pada Selasa malam (3/11/2026), yakni Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan bahwa penyidikan mencakup dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, politisi, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.

Dalam keterangannya di Bareskrim Polri, Asep mengumumkan penetapan tersangka dan status seorang saksi dalam perkara tersebut.

"Penyidik menetapkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, EH dan satu orang saksi berinisial SU," kata Asep Safrudin pada Selasa malam (3/11/2026).

Menurut Asep, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana prosedur yang berlaku.

Asep juga menjelaskan dugaan pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan penyadapan tersebut.

"Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010," ucap Asep.

Penyidik turut mendalami dugaan perintah penghapusan berkas penyadapan pada Oktober 2026. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi, perwira tinggi Bareskrim Polri yang bertugas di luar struktur, berstatus sebagai saksi dalam perkara ini.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara.

Selain itu, ketiganya dikenakan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur perbuatan mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik tanpa hak, dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun.