Polri Tetapkan 13 Tersangka TPPO Perekrutan Tentara Bayaran Rusia

Praktik perdagangan orang bermodus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia berhasil diungkap Bareskrim Polri. Sebanyak 13 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam lima laporan polisi yang ditangani Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan Polda Jawa Barat.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2026). Menurut Nurul, perekrutan dilakukan melalui media sosial dengan menawarkan gaji tinggi dan bonus bernilai besar.

Nurul menjelaskan bahwa seluruh perkara yang ditangani telah memasuki tahap penyidikan. Polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengidentifikasi jaringan perekrutan yang beroperasi di Indonesia maupun luar negeri.

"Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri dan juga Dirres PPA PPO jajaran akan menyampaikan pengungkapan kasus terkait dengan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus, yaitu perekrutan warga negara Indonesia untuk diberangkatkan dan dipekerjakan sebagai tentara bayaran di negara Rusia yang dilakukan melalui media sosial dengan iming-iming gaji besar dan bonus yang sangat besar," ujar Nurul Azizah.

Ia menyebutkan pengembangan perkara masih berlangsung untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut.

"Kemudian, saat ini perkara telah ditingkatkan dari ke tahap penyidikan dan hingga saat ini masih terus kita kembangkan untuk mengungkap jaringan perekrutan yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar negeri," ujar Nurul.

Nurul juga menegaskan bahwa penanganan kasus perdagangan orang dilakukan tanpa membedakan latar belakang pelaku. Kepolisian tetap menerapkan asas praduga tidak bersalah selama proses hukum berjalan.

"Kami juga ingin menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia. Siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya, kita tetap akan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan tidak mendahului proses peradilan," tegas Nurul.

Dari lima laporan polisi tersebut, dua laporan ditangani Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri. Dalam dua perkara itu, polisi menetapkan tiga tersangka dengan total 12 korban.

Dua laporan lainnya ditangani Polda Metro Jaya. Salah satu perkara melibatkan lima tersangka, terdiri atas dua warga negara Rusia dan tiga WNI, dengan jumlah korban mencapai 12 orang.

"Kemudian, laporan polisi dari Polda Metro Jaya, yaitu nomor LPA 10/X/2026/SPKT/Satres PPA dan PPO Polres Metro Jakarta Barat Polda Metro Jaya tanggal 23 Oktober 2026 dengan tersangka yang ditahan lima orang, yaitu dua warga negara Rusia dan tiga warga negara Indonesia, dan jumlah korban ada 12 orang," ujar Nurul.

Dalam laporan Polda Metro Jaya lainnya, polisi menetapkan dua tersangka, masing-masing seorang WNI dan seorang warga negara Ukraina. Perkara tersebut tercatat dalam LP B nomor 8198/X/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 28 Oktober 2026.

"Kemudian LP B nomor 8198/X/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 28 Oktober 2026 dengan tersangka dua orang, WNI dan WNA Ukraina, dan jumlah korban sebanyak 12 orang WNI," lanjut Nurul.

Sementara itu, perkara kelima ditangani Satres PPA PPO Polres Bogor, Polda Jawa Barat. Dalam kasus tersebut, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dengan jumlah korban sebanyak 22 orang.

Nurul menyebutkan satu orang dari perkara tersebut masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Satu masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)," imbuh Nurul.

Polisi juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan penghasilan dan bonus tidak masuk akal, terutama pekerjaan yang berkaitan dengan konflik bersenjata.

Menurut Nurul, tawaran menjadi tentara di negara asing dengan imbalan fantastis dapat menjadi modus perdagangan orang. Korban berisiko dikirim ke wilayah konflik tanpa perlindungan hukum, kontrak kerja yang jelas, maupun jaminan keselamatan.

"Dari perkara ini kami ingin menyampaikan bahwa tawaran menjadi tentara di negara asing dengan gaji dan bonus yang fantastis merupakan modus perdagangan orang yang menempatkan korban pada risiko yang sangat tinggi, karena korban dikirim ke wilayah konflik bersenjata tanpa perlindungan hukum, tanpa kontrak yang jelas, dan tanpa jaminan keselamatan kerja," imbau Nurul.

Nurul menambahkan, aparat penegak hukum menilai dugaan perdagangan orang berdasarkan proses perekrutan, adanya tipu muslihat, pemanfaatan kondisi ekonomi korban, serta tujuan memperoleh keuntungan melalui eksploitasi.

"Apabila sejak awal terdapat proses perekrutan, kemudian tipu muslihat, atau iming-iming, pemanfaatan kerentanan ekonomi korban, pengiriman ke luar negeri, serta tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan menempatkan korban dalam kondisi yang eksploratif maka yang eksploitatif, maka aparat penegak hukum akan melihatnya dari perspektif tindak pidana perdagangan orang," pungkas Nurul.