Pemerintah Percepat Pembangunan 26036 Huntap di Sumatera

Pemerintah mempercepat rehabilitasi sektor kelautan dan perikanan serta pembangunan 26.036 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera selama 2026–2027. Dilansir dari Nasional, program ini mencakup Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tetapi masih menghadapi kendala penyediaan lahan serta kerusakan infrastruktur akibat bencana susulan.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa percepatan pemulihan membutuhkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan program tersebut mengacu pada Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028, sementara waktu pelaksanaan program pada 2026 semakin terbatas.

Dalam keterangan tertulis pada Kamis (22/10/2026), Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah terus mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

"Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak berhenti terus melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana Sumatera," ujar Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan 26.036 unit huntap melalui skema relokasi terpusat. Berdasarkan pembagian target, sebanyak 21.228 unit akan dibangun di Aceh, 3.707 unit di Sumatera Utara, dan 1.101 unit di Sumatera Barat.

Skema relokasi terpusat diperuntukkan bagi warga yang kehilangan rumah sekaligus tanah akibat bencana, termasuk mereka yang tinggal di kawasan zona merah. Pemerintah menyiapkan kompleks permukiman baru bagi masyarakat yang tidak lagi memiliki lahan untuk membangun rumah.

Tito menjelaskan bahwa pembangunan kompleks huntap melalui Kementerian PKP diprioritaskan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan lahan atau berasal dari kawasan berbahaya.

"Yang (huntap) kompleks itu dikerjakan oleh PKP ini terutama yang rumahnya, tanahnya sudah habis sudah enggak ada lagi atau di daerah merah, satu kampung hilang otomatis dibangunkan lagi kompleks (oleh) PKP," ujar Tito Karnavian.

Penyediaan lahan masih menjadi kendala yang perlu diselesaikan agar pembangunan sesuai target. Tito meminta pemerintah daerah membantu mengatasi hambatan tersebut sehingga proses relokasi dapat berjalan.

Di sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan sejumlah program pemulihan pada 2026. Program tersebut meliputi rehabilitasi tambak, kolam, keramba, serta perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanan.

KKP juga menyiapkan bantuan ekskavator, sarana perebusan garam, sarana pengolahan hasil perikanan, kotak pendingin, mesin dan kapal penangkap ikan, serta alat penangkap ikan. Bantuan ini ditujukan untuk memulihkan sarana produksi dan aktivitas ekonomi masyarakat perikanan yang terdampak bencana.

Tito menyebut cakupan bencana yang meluas menjadi tantangan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Bencana tersebut berdampak pada 53 kabupaten/kota di tiga provinsi, sementara banjir dan tanah longsor susulan kembali merusak sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki.

"Kita terus bekerja tapi alamnya begitu kita enggak bisa lawan," jelas Tito Karnavian.

Kerusakan berulang akibat bencana susulan turut memengaruhi proses pemulihan di wilayah terdampak. Pemerintah pusat dan daerah masih melanjutkan koordinasi untuk mempercepat rehabilitasi infrastruktur, pemulihan sektor perikanan, serta pembangunan hunian tetap.

Dalam menegaskan kelanjutan upaya tersebut, Tito menyatakan pemerintah tetap menjalankan program pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana.

"Kita tidak menyerah kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat," tegas Tito Karnavian.