Satgas PRR Percepat Normalisasi 137 Sungai di Sumatera

Penumpukan sedimen di sungai menjadi salah satu fokus percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) menangani masalah tersebut untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai dan mengurangi risiko banjir susulan, menurut laporan Nasional.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa sedimentasi mengurangi kapasitas tampung sungai dan menghambat aliran air. Dari 137 sungai yang menjadi sasaran normalisasi di tiga provinsi tersebut, penanganan endapan sedimen menjadi salah satu pekerjaan yang harus dipercepat.

Dalam keterangan tertulis pada Senin (26/10/2026), Tito menjelaskan bahwa tingginya sedimentasi dapat memperbesar risiko luapan ketika hujan deras terjadi.

"Ketika sedimentasi tinggi dan curah hujan juga tinggi, air meluap menjadi banjir. Artinya, bencana susulan terus terjadi dan kami sedang bekerja untuk menanganinya," ujar Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR.

Percepatan penanganan sungai berlangsung di tengah upaya pemulihan akibat banjir dan longsor yang melanda Sumatera pada November 2025. Berdasarkan data Satgas PRR per 26 Oktober 2026, bencana tersebut berdampak pada 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, dan 4.533 desa/kelurahan.

Banjir susulan masih melanda sejumlah wilayah, termasuk Kota Padang, Solok, Tapanuli Tengah, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang. Menurut catatan Satgas PRR, kejadian tersebut juga menyebabkan sejumlah ruas jalan dan jembatan yang sebelumnya telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan.

Tito meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan sungai yang mengalami sedimentasi. Langkah tersebut diperlukan agar pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur tidak terus terganggu oleh bencana berulang.

Meski menghadapi kerusakan berulang, Satgas PRR mencatat pemulihan infrastruktur secara umum terus menunjukkan kemajuan. Sebagian besar jalan dan jembatan terdampak telah kembali berfungsi, sedangkan beberapa jembatan daerah masih membutuhkan penanganan lebih lanjut.

"Jalan dan jembatan rata-rata sudah berfungsi, kecuali beberapa jembatan daerah. Semua pihak bekerja bersama, baik Kementerian PU, TNI, maupun Polri," kata Tito Karnavian.

Pemulihan juga mencakup layanan pemerintahan, komunikasi, dan kesehatan. Aktivitas pemerintahan di Aceh Tamiang yang sebelumnya terganggu akibat timbunan lumpur telah kembali berjalan, sementara layanan komunikasi seluler sudah pulih.

Menurut data Satgas PRR, sebagian besar fasilitas kesehatan juga telah kembali beroperasi. Namun, enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara masih memerlukan penanganan lebih lanjut.

Pemerintah menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun, yakni 2026–2028, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut melibatkan 33 kementerian/lembaga dengan rencana induk yang mencakup 11.520 kegiatan.

Satgas PRR juga mencatat bahwa para pengungsi yang sebelumnya berjumlah lebih dari dua juta jiwa kini telah kembali ke rumah atau menempati tempat tinggal lainnya. Tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda.