PHRI Soroti Efisiensi Anggaran yang Hambat Lapangan Kerja

Tekanan terhadap bisnis perhotelan dan restoran menjadi salah satu kendala penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dilansir dari Nasional, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyoroti efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Pengurangan kegiatan pemerintah berpengaruh terhadap permintaan jasa hotel, restoran, dan usaha lain yang bergantung pada penyelenggaraan acara. Dampaknya berpotensi lebih besar di wilayah yang kegiatan ekonominya ditopang oleh belanja pemerintah pusat.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusron menjelaskan bahwa pasar industri perhotelan dan restoran tidak terbatas pada wisatawan yang berlibur. Perjalanan dinas, pertemuan instansi pemerintah, serta kegiatan korporasi juga menjadi sumber permintaan yang penting bagi keberlangsungan usaha.

Ketika agenda pemerintah berkurang, pelaku usaha kehilangan sebagian peluang untuk memperoleh pendapatan dari penyediaan akomodasi, makanan, dan layanan pendukung kegiatan. Kondisi ini turut memengaruhi daerah yang perputaran ekonominya berkaitan erat dengan aktivitas pemerintah pusat.

Maulana menyoroti hubungan antara pengeluaran pemerintah dan keberlangsungan bisnis di sektor tersebut dalam keterangannya kepada KONTAN pada Selasa (20/10).

“Kalau kita melihat efisiensi anggaran, banyak daerah yang aktivitas ekonominya bergantung pada transfer dan kegiatan pemerintah pusat. Ketika aktivitas pemerintah berkurang, dampaknya ikut dirasakan oleh hotel dan restoran. Sebab, pasar kami bukan hanya wisatawan yang berlibur, tetapi juga perjalanan bisnis dan kegiatan pemerintah,” ujar Maulana.

Efek pengurangan kegiatan tidak berhenti pada hotel dan restoran. Sektor transportasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penyedia makanan, serta pemasok suvenir juga berpotensi kehilangan kesempatan usaha ketika jumlah acara dan pertemuan menurun.

Aktivitas meeting, incentive, conference, exhibition (MICE) menjadi salah satu penggerak transaksi di antara berbagai sektor tersebut. Berkurangnya penyelenggaraan kegiatan MICE berarti peluang pendapatan bagi penyedia jasa yang terlibat dalam acara ikut menyusut.

Kenaikan biaya perjalanan menambah tekanan

Selain melemahnya permintaan, pelaku industri pariwisata menghadapi potensi peningkatan biaya perjalanan. Maulana menilai ketegangan geopolitik dapat memengaruhi harga bahan bakar dan tarif penerbangan, sehingga perjalanan wisatawan domestik berisiko menjadi lebih mahal.

Di sisi lain, pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara belum tentu menghasilkan manfaat ekonomi yang seimbang bagi seluruh wilayah. Menurut PHRI, aktivitas wisatawan asing masih terkonsentrasi di destinasi tertentu, termasuk Bali dan Batam.

Kombinasi penurunan permintaan dan tekanan biaya operasional dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk mengembangkan usaha. Ruang bagi pelaku bisnis untuk memperluas kegiatan dan merekrut pekerja baru pun berpotensi semakin sempit.

Maulana menegaskan bahwa kendala yang dihadapi pelaku usaha perlu diperhatikan karena berkaitan langsung dengan kemampuan sektor pariwisata menyerap tenaga kerja.

“Kalau tadi ditanyakan bagaimana dengan penciptaan lapangan pekerjaan, tentu kondisi ini menjadi hambatan untuk membuka lapangan kerja. Situasi lapangan usahanya sendiri masih mengalami kendala cukup besar, sehingga keberlangsungan usaha perlu menjadi perhatian,” lanjutnya.

PHRI mendorong pengaktifan kegiatan ekonomi

Untuk memperkuat kembali aktivitas usaha, PHRI meminta pemerintah mendorong penyelenggaraan berbagai acara dan kegiatan MICE di daerah. Program semacam ini dinilai dapat membuka peluang transaksi bagi hotel, restoran, transportasi, penyelenggara acara, dan UMKM secara bersamaan.

Penguatan kegiatan ekonomi lokal menjadi salah satu langkah yang disoroti PHRI untuk menjaga kesinambungan usaha. Dengan adanya kegiatan yang melibatkan berbagai penyedia jasa, manfaat ekonomi dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha di daerah.

Selain mendorong aktivitas ekonomi, PHRI meminta pemerintah mengevaluasi aturan dan proses perizinan yang dinilai menambah beban operasional. Penyederhanaan regulasi diharapkan dapat membantu perusahaan mengendalikan biaya serta mempertahankan kegiatan bisnisnya.

Maulana menekankan pentingnya menjaga aktivitas usaha daerah agar peluang kerja tetap terbuka di tengah tekanan yang dihadapi sektor pariwisata.

“Kami berharap pemerintah fokus terhadap aktivitas yang bisa menggeliatkan ekonomi di daerah. Kelangsungan dunia usaha perlu dijaga agar penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja tetap terjaga,” pungkas Maulana.