Kemenhub Perketat Pengawasan Perawatan Kendaraan Ojol

Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan keselamatan pengemudi ojek online setelah Perpres Nomor 27 Tahun 2026 diterbitkan. Dilansir dari Nasional, kebijakan ini meminta aplikator ikut memastikan kendaraan mitra layak jalan melalui pemantauan data perjalanan dan perawatan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan aplikator dapat memakai informasi jarak tempuh kendaraan untuk mengingatkan pengemudi melakukan pemeriksaan berkala, termasuk mesin dan ban.

"Si aplikator kan gampangnya memonitor berapa jarak perjalanan dari si kendaraan. Dia kan bisa tahu berapa kilometer motor ini," ujar Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.

Dudy menjelaskan pengemudi juga perlu menyerahkan bukti setelah melakukan perawatan kendaraan. Bukti tersebut digunakan aplikator untuk memantau kepatuhan mitra terhadap kewajiban perawatan.

"Setelah melakukan perawatan, tolong tampilkan bukti perawatannya," ujar Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.

Pada Jumat (9/10/2026), Dudy mengatakan pengemudi yang tidak memenuhi kewajiban perawatan dapat dikenai pembatasan operasional melalui aplikasi.

"Kalau itu mereka tidak lakukan, ya sanksinya dia tidak boleh beroperasi. Dia tidak bisa menerima order," ujar Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.

Kewajiban tersebut membuat pemberian pesanan melalui aplikasi bergantung pada pemenuhan perawatan kendaraan oleh mitra pengemudi.

"Dia tidak melakukan perawatannya, dia tidak diberikan order," ujar Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.

Dudy juga mengaitkan peningkatan tanggung jawab aplikator dengan pembagian pendapatan yang disebut mencapai 92 persen untuk pengemudi dan 8 persen untuk aplikator.

"Mereka sudah minta 92 persen, sudah diikutin. Tapi kan ada konsekuensinya yang itu juga harus menjadi tanggung jawabnya mereka," ujar Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.

Kemenhub menyebut mekanisme pemantauan, standar perawatan, dan penerapan sanksi tetap harus mengikuti ketentuan resmi yang berlaku.