Pemerintah Terbitkan Perpres Ojol Nomor 27 Tahun 2026

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 pada Kamis, 8 Oktober 2026, sebagai payung hukum ekosistem ojek online di Indonesia. Aturan ini mencakup transportasi penumpang, kemitraan pengemudi dan aplikator, serta pengiriman barang dan makanan, dilansir dari Nasional.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerbitan aturan tersebut merupakan hasil sinkronisasi dan harmonisasi dengan mempertimbangkan aspirasi pelaku ekosistem ojol. Implementasinya melibatkan sejumlah kementerian sesuai tugas masing-masing.

"Oleh karena itu, pada hari ini Kementerian Sekretariat Negara akan resmi merilis Perpres No. 27 tahun 2026 yang kemudian akan mengatur hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan," ujar Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR.

Menurut Dasco, Kementerian UMKM mengampu aspek kemitraan, Kementerian Perhubungan mengatur angkutan orang dan tarif, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital menangani pengangkutan barang dan makanan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut Perpres Nomor 27 Tahun 2026 memperluas cakupan pengaturan yang sebelumnya lebih berfokus pada transportasi orang. Kini, layanan pengantaran barang dan makanan juga masuk dalam regulasi.

"Perpres ini mengakomodasi dua hal, yang dulunya kita hanya sekadar berbicara tentang transportasi orang, tapi sekarang juga mengatur terkait pengantaran barang dan produk-produk makanan," ujar Maman Abdurrahman, Menteri UMKM.

Maman menjelaskan Kementerian UMKM juga akan mengawal perjanjian kemitraan antara perusahaan aplikator dan pengemudi ojol. Aspek tersebut menjadi bagian dari pengaturan hubungan kemitraan dalam ekosistem ojol.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan Perpres tersebut memberikan kepastian bagi pengemudi melalui sejumlah ketentuan, termasuk biaya platform. Pemerintah menetapkan biaya platform sebesar 8 persen yang akan diatur lebih lanjut melalui regulasi teknis.

"Pengaturan biaya platform 8% itu kami tuangkan di dalam Keputusan Menteri Perhubungan dan juga ada di dalam Perpres tersebut," kata Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.

Dudy menambahkan Kementerian Perhubungan akan mengatur tarif layanan angkutan orang. Ketentuan tarif itu selanjutnya menjadi rujukan dalam pengaturan layanan pengangkutan barang dan makanan.